Pun begitu untuk Papua saat ini. Pendekatan budaya bisa menjadi salah satu upaya alternatif menangani konflik yang terjadi di sana. Hal ini seperti diungkapkan oleh ahli psikologi konflik dari Universitas Indonesia, Ichsan Malik.
Menurutnya, salah satu wujud dari pendekatan budaya itu adalah dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Pemerintah harus merangkul dan meyakinkan masyarakat Papua mereka merupakan bagian dari Indonesia.
Harus diakui, pemerintah saat ini lebih cenderung mengedepankan pendekatan militer, yang justru dapat membuat situasi di Papua semakin memanas.
Karenanya, disarankan kepada pemerintah saat ini agar fokus membuka ruang-ruang dialog dengan tokoh masyarakat Papua untuk membahas penanganan konflik tanpa mengedepankan unsur militer.
Pendekatan budaya ini bisa dimasukkan dengan melibatkan sejumlah kalangan seperti akademisi, antropolog, sosiolog, dan psikolog.
Kehadiran tokoh-tokoh itu diharapkan bisa membuka pandangan lain serta memberi solusi alternatif terhadap penanganan konflik yang terjadi di Papua.
Yang jelas, pemerintah harus duduk dan memanggil pihak ketiga yang paham tentang resolusi konflik. Karena selama ini mindsetnya jika terjadi sesuatu pasti melalui pendekatan militer atau pembangunan ekonomi.
Belajar dari hal tersebut, tidak cukup menyelesaikan masalah. Inilah yang harus digali bersama untuk mencari jalan keluar terbaik.
Senada dengan itu, peneliti politik dari LIPI Aisah Putri Budiarti juga menyatakan bahwa selama ini pemerintah hanya berfokus pada masalah pembangunan dan ekonomi di Papua.
Menurutnya, pemerintah harus berkomitmen untuk menyelesaikan akar masalah konfliknya, jangan hanya berfokus pada satu atau dua masalah saja.
Sejauh ini, terdapat empat akar masalah penyebab kasus di Papua yang ditemukan oleh LIPI, yakni status politik dan sejarah, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kegagalan pembangunan, serta kekerasan negara dan pelanggaran HAM.
Ada beberapa pihak yang menilai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tidak representatif dan sah karena menyatakan Papua sudah merdeka sebelum proses integrasi dengan indonesia terjadi. Ada persepsi yang berbeda tentang sejarah dan status politik Papua.
Pemerintah juga selalu menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua. Padahal, masalah tersebut bisa diakhiri dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk meluruskan sejarah yang tidak pernah selesai.
Akar permasalahan tersebut harus ditemukan penyelesaiannya lewat dialog sehingga penyelesaian kasus Papua tidak hanya terfokus pada isu tertentu saja.
Kita sangat mendukung bila pemerintah menggunakan pendekatan selain keamanan untuk menyelesaikan masalah di Papua. Selain pendekatan kesejahteraan, pendekatan budaya juga perlu dijalankan sebagaimana anjuran para ahli di atas.
Upaya ini untuk menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan konflik. Inilah komitmen kita dalam menjaga Papua dan Indonesia saat ini.
