ASEAN dibentuk karena adanya keinginan kuat untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan. Apabila dibiarkan, ini dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.
Merujuk pada Deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut: Mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
Juga, meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. Membina dan menjalin kerja sama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota.
Di samping itu, melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. Saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat.
Negara Anggota ASEAN Kini ASEAN memiliki 10 anggota yang merupakan negara-negara di Asia Tenggara. Berikut anggota ASEAN serta tanggal bergabung, Indonesia (8 Agustus 1967), Malaysia (8 Agustus 1967), Â Singapura (8 Agustus 1967), Thailand (8 Agustus 1967), Filipina (8 Agustus 1967), Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar (23 Juli 1997), Kamboja (30 April 1999).
Timor Leste sudah sejak tahun 2020 mengajukan diri untuk menjadi angggota ASEAN, namun hingga saat ini belum direstui. Timor Leste secara demografis berada di kawasan Asia Tenggara.
Kita ketahui betapa besarnya sumbangsih dan kontribusi yang telah diberikan oleh Indonesia sebagai salah satu founding fathers ASEAN dan negara anggota ASEAN dengan jumlah penduduk serta kondisi geografis terbesar. Indonesia memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan ASEAN menjadi organisasi yang kuat secara internal, dan dipertimbangkan secara serius oleh dunia internasional. Sejak ASEAN berdiri tahun 1967, Indonesia tiga kali menjabat sebagai Ketua ASEAN yakni pada tahun 1976, 2003 dan 2011. Terkini, Indonesia telah diputuskan untuk kembali mengetuai ASEAN pada 2023.
Keputusan Indonesia untuk keempat kalinya memimpin ASEAN tentu melalui pertimbangan yang matang. Keputusan tersebut juga sungguh tepat mengingat Indonesia sebelumnya sudah menjadi pemimpin dari forum lintas negara yang jauh lebih besar, yakni G20. Indonesia merupakan anggota dari G20 Group of Twenty (20). G20 merupakan forum internasional yang dibentuk sejak 26 September 1999. Indonesia merupakan negara yang telah menjadi anggota G20 sejak tahun 1999.
Penunjukkan Indonesia untuk memegang Presidensi G20 sekaligus membuktikan Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis. Dalam 20 tahun terakhir hingga sebelum pandemi, sejak Maret 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Hal inilah yang membuat Indonesia masuk ke dalam kelompok G20 dan bahkan di 2022 menjadi Presidensi G20.
Perekonomian Indonesia dalam 20 tahun terakhir tidak pernah di bawah perekonomian global. G20 adalah kumpulan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini, pada 2022, posisi Indonesia berada di urutan ke-16 berdasarkan PDB.
Meski begitu posisi Indonesia telah sejajar dengan China dan India yang pertumbuhan ekonomi negaranya selalu di atas rata-rata perekonomian global. Sementara negara-negara maju lainnya biasanya memiliki tren yang fluktuatif.China, India dan Indonesia menjadi tiga negara yang memimpin dengan perekonomian global. Khususnya Indonesia yang dalam 15 tahun terakhir yang memiliki pertumbuhan di kisaran 5 persen hingga 6 persen.
Indonesia ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 22 November tahun lalu. Serah terima dari Presidensi G20 2021, yaitu Italia, ke Indonesia, sudah dilakukan pada KTT G-20 yang digelar Oktober 2021 di Roma, Italia. Setiap tahunnya para negara anggota G20 bergilir untuk menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan pertemuan organisasi tersebut. Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999.
Presidensi G20 Indonesia meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2021 dan tahun 2022, yang terdiri atas pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, Â program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022.
Puncak pertemuan G20 yang mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger", akan diselenggarakan November 2022 mendatang di Nusa Dua, Bali, kepala negara dan kepala pemerintahan dari 19 negara serta satu kawasan ekonomi. Yakni, China, Indonesia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, serta Turki dan Uni Eropa.
Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia, sekali lagi, menjadi bukti kuatnya perekonomian Indonesia. Sejauh ini Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional di berbagai sektor untuk mendorong ekonomi nasional tumbuh menguat. Dalam beberapa kesempatan, selain menerima kunjungan sejumlah delegasi terkait perekonomian dari negara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga melakukan kunjungan keluar negeri untuk mempererat kerja sama khususnya di sektor ekonomi.
Tidak hanya dengan pihak pemerintah negara lain, Indonesia juga menguatkan kerja sama dengan pihak swasta dari luar negeri. Dalam dua pekan terakhir, Kemenko Perekonomian melakukan dua pertemuan penting terkait peningkatan kerja sama ekonomi di ASEAN. Yakni, dengan United States ASEAN Business Council (US-ABC), dan European Union-ASEAN Business Council (EU-ABC).
Dalam pandangan penulis, kedua pertemuan strategis tersebut tetap berhubungan dengan Presidensi G20 Indonesia dan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Pertemuan-pertemuan tersebut pada akhirnya memang bermuara pada upaya pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi, reformasi struktural melalui Undang Undang Cipta Kerja, low carbon economy, hilirisasi komoditas industri nikel, hingga percepatan penyelesaian perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Oleh karenanya tidak mengherankan jika pertemuan tersebut juga dihadiri sektor swasta yang tergabung dalam EU-ABC. Mereka diminta untuk turut berpartisipasi dan berkolaborasi guna memberikan manfaat nyata dalam Presidensi G20 Indonesia.
Kita ketahui bahwa delegasi asing mengpresiasi Indonesia atas keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan capaian positif perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,44% di Q2-2022. Selain itu, adanya dukungan kepada Indonesia dalam proses reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan harapan bisa meningkatkan iklim investasi di Indonesia, khususnya melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach yang terintegrasi untuk memudahkan perizinan berusaha.
Perlu dicatat bahwa delegasiu asing mengakui sangat menantikan Keketuaan Indonesia ASEAN tahun depan karena Indonesia merupakan salah satu negara kekuatan ekonomi ASEAN. Untuk itu, semoga ekonomi di ASEAN dapat terus berkembang dan terintegrasi dalam kepemimpinan Indonesia.
Tak bisa dipungkiri bahwa kerja sama erat Indonesia dengan negara-negara lain di dunia turut menciptakan tren positif pemulihan di berbagai sektor yang terdampak selama pandemi Covid-19. Demikian juga dengan Jepang, salah satu negara berpengaruh di G20. Total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang pada tahun 2021 tercatat sebesar USD32.5 miliar dan nilai investasi Jepang pada tahun 2021 mencapai USD23 miliar.
Di bawah koordinasi Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Nishimura Yasutoshi yang baru diangkat sebagai Menteri tanggal 10 Agustus lalu, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement  (IJ-EPA) terdapat banyak capaian kerjasama dan beberapa pembaruan perjanjian. Di antaranya yaitu meningkatkan ekspor Ikan Tuna Kaleng Indonesia dengan tarif yang lebih bersaing dibandingkan negara ASEAN lain, meningkatkan kuota bebas bea masuk menjadi 4.000 ton per tahun untuk ekspor pisang, dan mengubah syarat pembebasan bea masuk dan menambah kuota untuk ekspor buah Nanas.
Kita ketahui bahwa sebelumnya, dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan PM Jepang Fumio Kishida bulan Juli lalu di Tokyo, telah menyepekati pembaruan IJ-EPA dapat selesai dan diumumkan saat KTT G20 November di Bali.
Tidak mengherankan jika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan Jepang dapat mempertimbangkan tarif bea masuk untuk beberapa komoditas seperti ikan tuna serta buah pisang dan nanas, sebagaimana disampaikannya secara langsung kepada Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Nishimura Yasutoshi.***
