Skema PPP untuk Pembangunan Desa Tertinggal

Saat ini pemerintah sedang terfokus pada percepatan pembangunan di daerah terpencil. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara wilayah daerah dan wilayah perkotaan.  Kesenjangan ini dikarenakan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah dan tingginya kebutuhan masyarakat akan keberadaan infrastruktur. Hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur. Keseriusan pemerintah dalam kerjasama dengan swata ini dapat dilihat beberapa kebijakan pemerintah dalam penyempurnaan Undang-Undang dan juga dalam pengelolaan kerjasama dengan sektor swasta. Dalam hal ini skema Public Private Partnership ini diterapkan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan. Kerjasama ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.