Sedih dan merasa patut ketika mengetahui Yogyakarta tak lagi menjadi jawara sebagai kota ternyaman di Indonesia versi survey Indonesian Most Livable City Index yang dilansir Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) tahun 2014.
Muncul jawara baru, yakni kota Balikpapan menjadi kota ternyaman di Indonesia dengan nilai di atas rerata secara nasional. Walaupun Yogyakarta masih masuk sebagai kategori kota nyaman dan layak huni, namun Balikpapan masih unggul dibandingkan dengan Yogyakarta.
Dalam laman Kompas.com (12 Agustus 2014) menyebutkan bahwa Balikpapan unggul dalam bidang tata kota dan pengelolaan lingkungan berdasarkan persepsi masyarakat. Saya sendiri merasakan setahun belakangan ini (2013-2014), Yogyakarta mulai terasa kurang nyaman khususnya di sektor transportasi.
Ada apa dengan Transportasi?
Walaupun pada akhir Maret 2014 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangkan 20 armada bus massal Transjogja dengan nilai hibah dari pemerintah pusat sebesar 6,27 miliar, namun hal tersebut belum cukup membendung ketidaknyamanan moda transportasi angkutan umum ini.
Ketidaknyamanan sering saya rasakan ketika sering merasa mual dan tidak tahan dengan penuh sesak penumpang di Transjogja. Saya biasanya menunggu sekitar 30-45 menit bus TransJogja, namun dengan akumulasi jumlah penumpang yang seharusnya diangkut setiap 15 menit menjadikan bus selalu penuh sesak.
Kemudian saya beralih menggunakan sepeda motor, mengingat ketidaknyamanan yang saya alami di Transjogja. Namun alih-alih mengurangi ketidaknyamanan berkendara angkutan umum, menggunakan motor pribadi pun tidak kalah buruknya. Polusi udara yang saya rasakan di jalan begitu pekat hingga membuat saya sering mengutuki sistem transportasi di kota Jogja.
Data berdasarkan BLHmencatatselama ini sumber polusi tertinggi di Yogyakarta adalah masih sepeda motor. Per tahun 2012, tingkat polusi dari sepeda motor di Yogyakarta bisa mencapai kisaran 0,9 hingga 7,9 ppm (parts per million), sepuluh kali lebih tinggi sejak 1992 (mimpikota.blogspot.com).
Bagaimana dengan Polusi Visual?
Polusi yang satu ini memang sudah sangat mengganggu, karena sampah visual di jalan-jalan utama kota Yogya dan Sleman hampir menutupi papan informasi lalu lintas. Tengok saja jalan Solo, Gejayan, Kaliuran, Ringroad Utara, polusi visual menghiasi jalan-jalan tersebut.
Pernahkah kita berpikir bahwa salah satu pemborosan energi terbesar di kota Metropolitan berasal dari sampah visual tersebut? Berapa banyak lampu neon yang terpasang untuk satu papan iklan raksasa? Berapa banyak daya listrik yang dibutuhkan hanya untuk satu papan iklan reklame?
Sebagai pendatang di kota pelajar Yogyakarta, saya merasa Jogja tak perlu memoles diri menjadi metropolitan layaknya Surabaya, Jakarta atau Makassar. Mengapa? Karena Jogja memiliki otonomi budaya sendiri yang membatasi konsep-konsep pembangunan kota yang terkesan liberal.
Jalanan atau Menambal?
Sebenarnya sudah sejak lama saya ingin mengkritik masalah satu ini, namun kurangnya informasi maka saya sekadar menyampaikan pengalaman saja. Bagi warga Jogja yang sering wara-wiri di jalan Gejalan, mungkin pernah merasakan ketidaknyamanan kondisi permukaan aspal di daerah tersebut.
Jalanan ini awalnya mulus-mulus saja, namun karena ada proses penggalian pipa bawah tanah, maka arus lalu lintas sempat terganggu. Masalah yang mengganggu saya ketika proses pengerjaan galian pipa sudah selesai. Kondisi permukaan jalan yang aspalnya tadi mulus, kini ditutupi dengan pengaspalan seadanya saja atau tidak diratakan dengan baik.
Ini Hotel atau Kos-kosan?
Nampaknya masalah baru yang sudah lama bercokol di kota Jogja adalah soal tidak jelasnya status kos-kosan di sekitar kampus. Banyak penawaran kos eksklusif yang marak di Kota Yogyakarta. Harganya pun eksklusif, dari kisaran Rp 800.000,00 – 1.000.000,00.
Awal munculnya, saya dibuat rancuh juga, ini maksudnya bagaimana, kos-kosan tapi bisa menyewa sehari, seminggu dan sebulan. Akhirnya saya iseng bertanya kepada salah satu pemilik kos-kosan eksklusif tersebut. Saya tanyakan tarifnya per bulan, dan saya terkejut dengan nominal yang disebutkan.
Menjadi permasalahan adalah kalau tempat-tempat yang mengadopsi konsep seperti ini tidak terkena aturan pajak yang jelas. Misalnya pajak sebagai hotel atau penginapan, bagaimana menentukan nilai pajaknya jika status bangunannya juga tidak jelas.
