Dalam seminggu ini, polemik wisata halal ini pun ramai dibincangkan dengan grup media sosial Tobasa, salah satu dari 7 kabupaten "pemilik" Danau Toba. Banyak yang protes karena khawatir tradisi lokal bakal terusik atas nama menarik wisatawan mancanegara.
Pemicunya adalah pernyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang ingin menata kawasan Danau Toba menjadi lebih menarik. Caranya antara lain penataan pemotongan ternak berkaki empat (babi). Tidak lagi boleh dipotong di sembarang tempat seperti di samping, belakang, atau di depan rumah.
Selain urusan berkaki empat, Gubernur juga merancang pendirian tempat ibadah umat Islam di beberapa lokasi khususnya di Samosir. Ini penting agar wisatawan Muslim tak membatasi waktunya saat berkunjung, misalnya hanya sampai menjelang sore dan kembali ke Parapat untuk menunaikan ibadah sholat.
Menurut Gubernur, penataan Danau Toba menjadi wisata halal sangatlah penting. Tak lain karena mayoritas wisatawan mancanegara yang datang ke sana adalah dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan sebagian dari Tiongkok. Sementara Malaysia dan Brunei diketahui berpenduduk mayoritas Islam.
Berbeda, Gubernur membandingkan dengan Bali, yang pengunjungnya mayoritas dari Australia, negara dengan mayoritas berpenduduk Kristen. Sehingga tidak ada masalah ketika mereka menemui aneka "kaki empat" di Pulau Dewata.
Apa yang disampaikan Gubernur ini tentunya masih bisa diperdebatkan. Namun yang pasti, fasilitas pendukung pariwisata memang mutlak dibutuhkan. Bukan hanya akses jalan mulus dan penerbangan langsung ke tepian Danau Toba.
Hanya saja, karena ini menyangkut sosial-budaya, pemerintah khususnya Pemprov Sumut wajib lebih hati-hati.
Pertanyaan paling penting yang harus bisa dijawab dengan tegas pemerintah adalah, apakah ada jaminan wisata halal bakal menjadikan kunjungan ke Danau Toba meningkat tajam?
Oh ya, agar lengkap ini ada sebuah video menarik yang menggambarkan keindahan alam Danau Toba:
