Kalau kata orang bijak, jangan menyumpal mulut pengkritik tetapi tutuplah kedua kupingmu. Beres! Jangan jadi pejabat bila alergi kritik. Mending jadi Agamawan saja, bebas ngomong apa saja tanpa perlu meminta maaf. Toh, ada loyalis yang siap pasang badan. Paham, kan?
Begini Pak Jokowi. Kalau sekali lagi berkunjung ke Sumut, jangan cuma muter-muter di kawasan Danau Toba, tapi agak jauhan dikit. Tepatnya di sebelah timur Danau Toba. Di sana ada namanya desa Pagar Gunung, Kecamatan Nassau, Tobasa. Sesuai namanya, banyak gunung di sana, bagian dari gugusan Bukit Barisan. Nah, di balik gunung itu sudah masuk kabupaten sebelah, Labuhan Batu Utara alias Labura.
Jalan penghubung Pagar Gunung-Labura ini tak main-main dampaknya. Sebuah jalur transportasi darat yang menghubungkan dua kabupaten penghasil hasil bumi terutama kelapa sawit dan karet. Bayangkan saja, selama ini kelapa sawit dari Pagar Gunung terpaksa diangkut ke Tebing Tinggi, sudah hampir dekat Medan. Rutenya melewati Parsoburan lalu menyusuri pinggiran Danau Toba, lalu masuk ke Siantar. Jauh kali itu.
Padahal kalau jalan penghubung antara Pagar Gunung-Labura sudah oke, tinggal selemparan batu saja sudah sampai. Sementara di Labura, banyak ditemui PKS (Pabrik Kelapa Sawit), yang siap menampung Buah Tandan Segar (BTS) milik petani. Karena ongkos angkutnya terbilang murah ketimbang ke Tebing Tinggi, bisa dibayangkan berapa selisih harga yang bisa dinikmati petani.
Sudah begitu, sektor riil seperti yang kerap dikampanyekan Wapres Jusuf Kalla bakal ikut menggeliat. Akan ada banyak rumah makan di sepanjang jalan, pengecer bensin, juga penjual pulsa dan kuota internet. Melejit barang itu.
Bukan cuma sektor pertanian dan perkebunan saja yang bakal merasakan dampaknya nanti, tetapi juga sektor pariwisata Danau Toba. Mungkin Pak Jokowi belum tahu kalau warga Labura juga Labuhan Batu, bahkan Pekanbaru akan makin dekat ke Danau Toba. Mereka yang ingin melancong ke Danau Toba tak perlu lagi melewati rute melelahkan. Bisa potong kompas dari Labura, tembus ke Parsoburan dan lanjut ke Balige atau Parapat.
Tapi kalau kondisi jalannya masih belum layak, impian itu sudah pasti tinggal impian. Memang sih, Bupati Tobasa pernah berjanji akan memperjuangkan pembenahan jalan rusak ini hingga ke tingkat pusat. Maklum saja, status jalan ini adalah jalan provinsi yang berada di bawah kendali Pemprov Sumut.
Makanya daripada terus-menerus berdebat soal siapa yang seharusnya turun tangan, ada baiknya Presiden Jokowi yang langsung kasih perintah. Atau boleh juga utus Ompung Luhut Panjaitan ke sana.
Bagaimana, cocok kam rasa, Pak Jokowi?
