Biasanya ketika ada permasalahan berkaitan dengan keberadaan guru yang kebanyakan mempunyai status guru honorer swasta dan sedikit yang mejadi guru yayasan tetap. Secara internal pun masalah resign guru adalah bukan tanggung jawab mutlak Dinas Pendidikan setempat tetapi semuanya prerogratif kepala sekolah dan pengurus yayasan.
Melihat begitu luasnya kekuasaan kepala sekolah dan yayasan maka tidak jarang jika pengelolaannya benar maka tidak sedikit yayasan atau sekolah tersebut mempunyai siswa ribuan di tiap jenjangnya bahkan mengalahkan sekolah negeri. Tetapi sekolah atau yayasan yang bergerak di pendidikan tersungkur kemudian gulung tikar karena adanya mismanajemen yang akut.
Seabagaimana rumah sakit yang mengedapankan jasa pelayanan, sebenarnya sekolah pun mengedepankan pelayanan kepada masyarakat untuk andil bagian dalam mencerdaskan anak bangsa. Faktor trust atau kepercayaan dari orang tua siswa khususnya yang anaknya sudah belajar di sekolah tersebut menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Artinya jika orang tua murid sudah yakin dan percaya jika anak didiknya akan menjadi baik saat di serahkan ke sekolah tersebut dengan sendirinya tetangga-tetangganya atau teman-teman anaknya akan mengikuti jejaknya.
Namun ketika masyarakat sudah mulai luntur dengan kepercayaan sekolah atau yayasan tersebut maka tinggal menghitung hari sampai kapan kuat bertahan. Jika saja abai untuk mengelola dari dalam atau memperbaiki kinerja manajemen, sesungguhnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Bisa saja sekolah swasta dahulunya tidak mendapatkan siswa, tetapi sekarang menjadi sangat besar dengan jumlah murid yang sangat banyak. Dan dahulunya sekolah tersebut sangat besar seolah setiap orang berkata tidak mungkin runtuh bisa saja bubar.
Apakah faktor resign guru dari sekolah menjadi faktor utama karena materi? Bisa ya bisa juga tidak. Ketika seseorang sudah mengambil jurusan ilmu pendidikan di universitas maka dengan sendirinya sudah tahu jika kelak akan menjadi seorang guru. Dan sudah pada tempatnya ketika dia mengabdi di lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri maka pengabdian dengan mengedepankan nilai idealis.
Kalau ada kekurangan dari sisi finansial selama tidak begitu njomplang perbedaannya dengan Upah Minimun Regional (UMR) Propinsi maka resign para guru atau karyawan tidak akan terjadi. Honor guru yang minimal itu sebenarnya bisa saja ditutupi dengan usaha lain misalnya menjadi editor lepas penerbit, menjadi programmer di perusahaan, atau wiraswasta lainnya. Dengan asumsi seorang guru yang mengajar katakanlah 24 jam seminggu jika dari hari Senin sampai Sabtu mengajar lima jam saja yang artinya jam 7 kemudian jam 11 selesai banyak waktu luang itu bisa digunakan untuk mencari uang tambahan.
Tentunya pengaturan jam itu bisa disesuaikan dengan pihak manajemen sekolah. Tetapi manakala sekolah swasta yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok guru dan karyawan yang tetap mempunyai kebijakan seorang guru harus tetap berada di sekolah dari pukul 07.00 -- 14.00 dengan honor yang sangat jauh dari UMR maka pilihan realistis adalah resign.
Bekerja di lembaga pendidikan dan nonpendidikan pastilan melibatkan HR (Human Resources) atau SDM (Sumber Daya Manusia). Suasana di tempat bekerja akan sangat mempengaruhi seseorang untuk terus melanjutkan atau memutuskan bekerja meskipun itu adalah seorang guru, bahkan kepala sekolah, atau direktur sekalipun.
Tawaran dari sekolah lain yang memang menggiurkan dari segi karier maupun salary (gaji). Bisa saja menjadi pemicu mengapa seorang guru pindah kerja. Terlebih bagi seorang lelaki yang mempunyai tanggungan istri dan tanggungan kesejahteraan. Menjaga idealis bisa saja dikesampingkan, toh dirinya masih kerja sebagai pendidik bahkan dengan karier yang lebih menjanjikan dan gaji yang lebih baik.
Kecukupan lahiriah berupa kecukupan materi akan menjadi pemicu seorang bekerja dengan lebih giat. Memang kecukupan itu sangat relatif tiap untuk tiap orang hanya saja ketika seorang guru swasta yang belum jelas nantinya ketika usia sudah 60 tahun dan belum mempunyai kejelasan masa depannya pilihan yang lebih baik memang harus diambil.
Terlebih sekolah yang tidak mengizinkan seorang guru untuk memilih menjadi seorang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) padahal usianya masih muda. Pilihan untuk resign itu sangat tepat. Bahkan Dinas Pendidikan setempat harus memberikan peringatan kepada kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat untuk menyejahterkan guru.
Seringnya kata-kata toksik yang dikeluarkan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan teladan. Mungkin telinga bisa menerima setiap perkataan yang dirasa menusuk hati, tetapi hati akan panas. Jikalau sekali dua kali mungkin bisa diterima, tetapi setiap kali rapat harus mendengar kata-kata yang tidak pantas sudah sewajarnya jika banyak yangmengundurkan diri.
Pergaulan yang tidak lagi sehat pun bisa menjadi faktor seorang harus merelakan pekerjaan yang sempat dicintainya. Karena jika harus melanjutkan berteman dengan rekan seprofesi yang tidak lagi mengerti tatakrama sebagai pendidik dan nantinya meracuni hidup lebih baik menerima tawaran dari kantor lain.
Ketika orang lain di luar lembaga tersebut melihatnya sebagai keanehan, karena banyaknya guru yang mengundurkan diri. Tetapi oleh pihak pengelola sekolah tidak melihatnya sebagai kejanggalan, karena dengan enetengnya akan mengatakan sarjana pendidikan yang fresh graduate masih banyak. Jika sudah demikian siapa yang waras? Pastilah pembaca Kompasiana. hehehehe...
