Pembatasan armada angkutan umum mestinya dilakukan hanya ketika jumlah penumpang atau demand akan jasa transportasi umum menurun. Kalau seperti sekarang yang kondisinya masih banyak penumpang, pembatasan tersebut hanya memperparah situasi karena menimbulkan kepadatan.
Jumlah penumpang diturunkan dengan cara, misalnya dengan memaksa / memberi insentif supaya kantor-kantor meliburkan karyawannya, memaksa / memberi insentif supaya kantor memakai sistem shift, memaksa / memberi insentif supaya orang memakai kendaraan pribadi, menerapkan sistem reservasi ketat dengan pendaftaran angkutan umum memakai aplikasi sebelum penumpang datang ke halte atau stasiun. Cara menurunkan jumlah penumpang ini mestinya dilakukan sebelum membatasi jumlah armada transportasi umum.
Pembatasan armada transportasi umum mungkin bisa dilakukan di awal sebagai semacam 'shock therapy' hingga membuat jumlah angkutan umum menurun. Tapi konsekuensinya adalah seperti sekarang, yaitu penumpang menumpuk di awal. Dan ini risikonya sangat besar di tengah wabah Covid-19 sekarang.
Cara yang bisa diterapkan untuk menurunkan risiko penyebaran virus di angkutan umum adalah menerapkan jarak optimum antar penumpang. Misalnya jarak antar antrian masuk halte atau stasiun. Cara lainnya (yang mesti diterapkan dengan aturan penerapan jarak optimum antar penumpang) adalah mengurangi kuota penumpang per bus atau kereta. Penerapan aturan-aturan di atas akan menimbulkan antrian panjang dan ini mesti diantisipasi para pengelola angkutan umum. Langkah-langkah lain yang sudah dilakukan seperti pembersihan fasilitas angkutan umum lebih sering atau penyediaan hand sanitizer tetap harus dilakukan.
Untuk saat ini, saya menyarankan pengelola angkutan umum kembali menambah armadanya untuk mengurai penumpukan penumpang yang terjadi. Selanjutnya penurunan armada dapat dilakukan kembali mengikuti penurunan jumlah penumpang.
