Kabar terkini sedang meramu pada kondisi mogok guru yang tengah dilakukan oleh sebagian besar guru non kategori di kab. Pemalang.
Salah satu sekolah yang kena imbas dari aksi mogok mengajar ini adalah SDN. 03 Petanjungan, kec. Petarukan, kab. Pemalang.
Sehingga mengganggu berjalanya proses belajar-mengajar atau proses persiapan PAS/UAS yang akan diadakan oleh seluruh Siswa-siswi yang ada di pemalang pada akhir tahun ini.
Sesuai apa yang telah kami komunikasikan sama salah satu kepala sekolah SDN yang ada di pemalang, yakni pak Sarpo casmito.Spd yang menjabat sebagai kepala sekolah SDN. 03 Petanjungan, kec. Petarukan, kab. Pemalang. Beliau mengatakan: "ya, sebagian besar guru yang mengajar di sekolah kami pada mogok mengajar, dan mereka pada ikut demo untuk menyuarakan haknya, dan alhamdulillah masihbada guru PNS yang dapat mengawasi jalanya PAS, karena hanya tinggal 4,5 & 6 yang belum selesai melakukan PAS, Sedang yang 1,2 & 3 sudah selesai sabtu lalu."
Rupanaya suasana serupa juga terjadi hampir di seluruh sekolah SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Pemalang. Per hari ini, para guru honorer se-Kabupaten Pemalang menyatakan mogok mengajar secara massal.
Di perkirakan, jumlah guru honorer yang mogok per hari ini mencapai 2.796 guru SD dan 979 lebih guru SMP. Belum terasuk guru honorer SMA, tenaga honorer Tata usaha sekolah, penjaga sekolah, perpustakaan, dan lainnya mencapai ribuan orang.
Ketua Forum Wiyata Bhakti Non Kategori Sekolah Dasar (FWBNKSD) Kabupaten Pemalang, Afni Abdur Rozak, menyebutkan hingga saat ini para guru honorer di Pemalang belum memiliki legalitas kepegawaian dari pemerintah daerah yang bisa menjamin untuk hidup sejahtera sebagai tenaga pendidik.
Kini para guru honorer tak lagi malu-malu untuk menuntut haknya. Jika tak dipenuhi tuntutannya, bisa jadi, menjadi sebuah kendala bagi para siswa-siswi untuk mereguk ilmu pengetahuan, dan hal ini merupakan tanggung jawab bersama bagi masyarakat maupun kaum elite pemerintahan. Harapan mereka sebenarnya tak muluk-muluk. Dari wawancara pada salah satu guru honorer yang ikut mogok kerja, yang enggan disebutkan namanya mengatakan "kita hanya ingin mendapat SK dari Bupati agar bisa mengajukan sertifikasi, seperti yang pernah dijanjikan oleh bapak presiden jokowi pada awal tahun 2019 lalu.
Dengan makin sempitnya ruang penerimaan CPNS di kota ini sangat berdampak bagi para tenaga honorer. Padahal, dari sisi formasi masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Tutur Afni.
Miris memang, melihat ketersinggungan antara Si PNS dengan Si Honorer, ketika si PNS datang dan menggeser perlahan-lahan panggung pengajaran pada bangku pendidikan, dan pada akhirnya si honorerpun terlupakan.
"Padahal para guru honorer ini sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang sudah 15 tahun menjadi guru honorer hanya dengan honor Rp 150 ribu sampai Rp 250 ribu per bulan," ujarnya.
Pernah para guru honorer di kota ini mendapatkan dana hibah yang nilainya cukup "menyenangkan" hati mereka. Tapi dana hibah ini mereka terima saat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setelah pilkada selesai, para pahlawan tanpa tanda jasa ini tak pernah lagi menerima dana hibah.
Para guru honorer ini sudah mengadukan nasibnya kepada Bupati Pemalang, Junaedi. Namun menurut Afni, hasilnya datar-datar saja. Tak bisa untuk diharapkan. Bupati Pemalang sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabuaten Pemalang untuk membuat regulasi tentang kesejahteraan guru honorer sampai akhir tahun ini.
Namun, Afni pesimis akan terwujud, mengingat Pagu anggaran di APBD perubahan belum dimasukkan. Karena itu, mogok massal para guru honorer ini akan terus dilakukan sampai ada kejelasan perubahan nasib mereka.
Tadi pagi, para perwakilan guru honorer kembali mengadukan nasibnya kepada para wakil rakyat mereka di DPRD Pemalang. Namun hanya ditemui selama 3 menit, tanpa ada hasil apapun.
Dalam pertemuan tersebut seluruh guru yang hadir pun akhirnya mengenakan masker penutup mulut. Sebagai bentuk protes kepada wakil rakyat di kota ini yang tak mau memperjuangkan nasib mereka.
Kondisi yang terjadi di Pemalang ini, seolah menjadi paradoks keinginan Presiden Jokowi. Awal Januari tahun ini, dalam sebuah audiensi, Presiden Jokowi  dan sempat tak percaya seorang guru swasta dan honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mendapat gaji sekitar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan.
Jokowi mendapat informasi gaji tersebut dari pengurus PGSI yang hadir dalam Silaturahmi PGSI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1).
Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah sertifikasi bagi guru swasta atau honorer.
