Tetapi juga, pada hari yang sama dalam kampanye rapat umum PDI Perjuangan Sulawesi Utara di Lapangan Sario Manado, penyampaian orasi politik ketua umum DPD Â PDI Perjuangan Sulawesi Utara dan juga Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey membuat merinding yang mendengarnya.
Dihadapan para caleg DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi dan sekitar 40 ribu kader serta simpatisan PDI Perjuangan yang memadati lapangan Sario Manado, Gubernur  Olly Dondokambey, mengatakan adanya segelintir orang yang ingin berkuasa untuk kepentingan pribadi. Dan dia berkomitmen memenangkan Jokowi-Ma'ruf serta memerahkan Sulawesi Utara, demi  rakyat dan bukan untuk kekuasaan dan kepentingan pribadi dari penguasa.
Ditambahkan juga, ada kepala daerah
yang dukung capres Jokowi-Ma'ruf tapi tidak sesuai amanat dan arahan dari Jokowi - Ma'ruf karena hanya menginginkan kepentingan pribadi.
Apa yang disampaikan tersebut diatas membuat merinding orang yang hadir pada kampanye rapat umum itu ataupun nantinya yang membaca berita baik dimedia cetak maupun online menurut penulis cukup beralasan.
Penulispun melihat ada beberapa kepala daerah kabupaten/kota di provinsi sulawesi utara, karena perbedaan dukungan  dalam pemilu 2019 melakukan non job bagi ASN dari jabatan struktural dan pemecatan  bagi Tenaga Harian Lepas ( honorer ) yang sudah sekian tahun bekerja tanpa melalui tahapan peringatan lisan maupun tertulis.
Yang seharusnya walaupun ada perbedaan dalam pemilu 2019, tidak dapat melakukan non job maupun pemecatan.Seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara walaupun ada isteri/suami/anak/orang tua dari pejabat struktural sebagai caleg diluar partai penguasa, Â tapi tidak dilakukan non job ataupun pemecatan.
Bukan itu saja, penulis melihat adanya beberapa kepala daerah kabupaten/kota yang mementingkan kelompoknya sehingga adanya indikasi penyalahgunaan keuangan negara seperti dana bencana tahun 2014  dan proyek  pembangunan pemecah ombak.
