Banyak analisis dari para pakar yang menjelaskan tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini. Tuanya usia (41 tahun) kapal buatan Jerman ini yang sudah melebihi masa life service nya (sekitar 25 tahun), kurang perhatiannya terhadap maintenance (perawatan) kapal yang harusnya dilakukan secara berkala 5 hingga 6 tahun sekali, serta overload nya penumpang (seharusnya hanya diisi 43) menjadi perhatian para pakar maritim dalam menganalisis tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini. Selain itu, kondisi perairan di sekitar laut Bali yang berarus deras juga turut menjadi faktor dalam menganalisis tragedi memilukan ini.
Wacana modernisasi alutsista pun disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto. Hanya saja, wacana modernisasi alutsista ini, tentu butuh dana yang tidak sedikit. Kita pun tidak berharap modernisasi yang akan dilakukan pada alutsista ini berasal dari utang luar negeri. Sebab, semakin terjeratnya Indonesia dengan utang luar negeri, maka semakin tumpul kemandirian Indonesia. Apalagi, kemandirian Indonesia dalam hal sistem pertahanan bernegara.
*Urgensi Sistem Pertahanan Militer*
Sistem pertahanan keamanan sangat penting bagi eksistensi sebuah negara. Selain melindungi keamanan warga negara dari serangan musuh, sebuah sistem pertahanan militer juga bisa berfungsi untuk menggentarkan dan menimbulkan ketakutan dalam jiwa seorang musuh. Oleh karena itu, seharusnya sebuah negara memiliki sistem pertahanan militer yang kuat baik di darat, laut maupun udara demi menjaga kesatuan dan kedaulatan negara.
Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Wilayah maritimnya menempati sekitar 62% luas seluruh wilayah yang dikuasainya. Hanya saja, jumlah kapal selam yang dimiliki sebagai bagian dari sistem pertahanan militer di wilayah perairannya hanya berada di angka 5. Tentu, jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara seperti China dan Amerika. Banyaknya jumlah alutsista yang dimiliki oleh negara-negara tersebut tentu didukung oleh sumber pendanaan yang berlipat dibandingkan jumlah dana militer Indonesia.
*Membangun Sistem Pertahanan Militer yang Kuat*
Membangun sebuah sistem pertahanan militer yang tangguh tentu bukan perkara yang mudah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sebuah negara untuk membangun sistem pertahanan militer yang kuat, mandiri dan berdaulat.
Pertama, memperjelas visi, misi serta pandangan hidup yang diadopsi oleh negara. Negara yang mengadopsi kapitalisme, tentu memiliki visi yang berbeda dengan negara yang mengadopsi sosialisme/komunisme maupun Islam. Pandangan hidup atau ideologi inilah yang menjadi faktor utama bagi sebuah negara dalam membentuk bangunan negaranya.
Untuk memiliki sebuah militer yang kuat, negara minimal harus memiliki visi dan misi sebagai negara pertama. Bukan hanya sebatas negara satelit ataupun negara pengekor yang beredar mengikuti kepentingan negara-negara yang lain. Dengan menetapkan visi dan misi yang jelas, maka sistem kenegaraan yang lain akan dibentuk mengikuti visi dan misi ini.
Kedua, sumber pendanaan militer yang ditopang oleh sistem perekonomian negara. Sumber pendanaan militer ini haruslah berasal dari sumber-sumber pendanaan sendiri, bukan utang luar negeri. Sebab, jika sumber pendanaan ini berasal dari kantong sendiri, maka negara akan mampu membangun sistem pertahanan militer yang mandiri. Sedangkan jika sumber pendaaan militer berasal dari utang luar negeri, maka negara tersebut akan terikat dengan kepentingan negara kreditur.
Anggaran militer ini digunakan untuk menggaji para tentara reguler, membiayai logistik, membeli persenjataan, melakukan pelatihan militer dan mendidik tentara dengan ilmu militer. Gaji yang diberikan oleh negara akan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pasukan. Selain itu, pendidikan dan kesehatan dijamin sepenuhnya oleh negara. Jadi, gaji para pasukan ini hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan saja. Oleh karena itu, tidak akan ada masalah terkait kesejahteraan pasukan negara.
Ketiga, integrasi sistem militer dengan kurikulum pendidikan. Sistem pertahanan militer yang kuat, membutuhkan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh juga. Dalam sistem pendidikan ini, pencapaian visi dan misi negara dibangun melalui kurikulum yang diberikan dalam jenjang pendidikan di sekolah.
Misalnya, para siswa akan diajari pelajaran geografi untuk menguasai kondisi wilayah negara yang berada di dalam kekuasaan negara kesatuannya. Aspek geopolitik dari setiap wilayah negaranya pun harus dikuasai. Jadi, pelajaran di sekolah tidak semata-mata dipelajari sebatas teori, tapi untuk diterapkan dan diaplikasikan.
Selain itu, bagi pelajar dan seluruh warga negara laki-laki yang sudah berusia 15 tahun, ada kewajiban latihan militer bagi mereka. Warga negara yang telah mengikuti wajib militer ini, nanti bisa bergabung sebagai tentara reguler. Sementara mereka yang tidak masuk menjadi tentara reguler negara, merupakan tentara cadangan yang sewaktu-waktu bisa diseru untuk mempertahankan keutuhan negara.
Keempat, membangun industri negara yang berbasis perang untuk memenuhi kebutuhan persenjataan. Sebuah sistem pertahanan militer, pasti membutuhkan persenjataan. Sebuah negara tidak akan kuat, jika pasokan utama persenjataannya berasal dari luar negeri. Sebab, negara akan terikat dengan berbagai persyaratan dalam transaksi pembelian senjata ini. Seringkali, persyaratan pembelian senjata luar negeri ini akan mengikat negara pembeli senjata agar tidak melakukan serangan terhadap negara penjual senjata. Terlebih, tentu negara pemasok senjata tersebut, tidak akan pernah menjual senjata yang teknologinya melebihi senjata yang ia miliki.
Selain itu, berbagai industri lain di dalam negeri juga dibangun berbasis industri perang. Jadi, industri-industri tersebut sewaktu-waktu bisa diubah untuk menghasilkan senjata jika dibutuhkan.
Selain memproduksi persenjataan perang sendiri, negara juga akan membiayai berbagai penelitian untuk mengembangkan persenjataan. Dengan demikian, negara sangat dimungkinkan untuk memiliki senjata yang paling canggih di antara negara-negara yang lain.
Kelima, adanya dewan pengawas yang disediakan oleh negara untuk memeriksa sampainya anggaran pada pos-pos yang sudah direncanakan. Audit harta kekayaan para pegawai departemen akan rutin dilakukan agar tidak ada dana militer yang diselewengkan. Jika ditemukan adanya harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka negara akan meminta pengembalian dana tersebut dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya.
Keenam, dukungan departemen informasi untuk menjaga keamanan dalam negeri. Keberadaan departemen informasi sangat penting untuk pertahanan militer sebuah negara. Pengaturan arus informasi oleh departemen ini, memungkinkan bagi negara untuk menjaga data-data rahasia negara agar tidak jatuh dikuasai oleh musuh. Selain itu, departemen ini juga akan menghentikan arus informasi ke luar negeri jika terdapat kondisi dalam negeri yang akan menjadi celah diserangnya negara ini oleh negara-negara yang lain.
Ketujuh, adanya aktivitas intelijen negara yang senantiasa memonitor pergerakan negara-negara yang lain. Dengan demikian, negara bisa menjamin keamanan dalam negerinya dan mampu bersiap siaga jika sewaktu-waktu ada serangan dari negara yang lainnya.
Dengan melihat beberapa faktor di atas, kita bisa memahami bahwa untuk membangun sebuah sistem pertahanan yang kuat dan mandiri, maka sistem pertahanan keamanan ini butuh terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Faktor utama yang mengendalikan semua sistem kenegaraan untuk terintegrasi tentu adalah ideologi serta visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah negara.
Wallahu a'lam bish showab
