Mohon tunggu...
KOMENTAR
Manajemen Artikel Utama

JK: Menepis Tudingan Wapres Itu Laiknya Ban Serep

20 September 2011   04:28 Diperbarui: 26 Juni 2015   01:48 1468 6

Pemilu Demokratis 2004 menghasilkan pasangan baru bagi kepemimpinan RI. Terpilihnya JK sebagai Wapres menepis tudingan dan memutus legenda kepemimpinan RI dimana sejak kemerdekaan dipercaya bahwa Wapres itu berfungsi tidak lain sebagai ban serep belaka.

Banyak kalangan yang pada awalnya pesimis mengingat Wapres itu terbatas sekali kekuasaannya bahkan tidak punya. Kita tidak pernah mendengar istilah PerWapres, KepWapres dan InWapres. Hanya ada PerPres, KepPres dan InPres yang merupakan surat perintah bernuansa garis komando pimpinan pada para pembantu dan pasukannya. Namun demikian kecerdikan sang-kancil JK tidak membuatnya mati angin dalam menjalankan fungsi sebagai Wakil Presiden dalam melancarkan bahkan melakukan percepatan terhadap sederet program strategis nasional yang digagas, diarahkan dan diperintahkan Presiden RI. Misalnya: Crash Program pembangkit listrik 10.000 MW, konversi penggunaan minyak tanah ke elpiji (LPG), pembangunan jalan toll 1000 km, pembangunan perumahaan rakyat 1000 towers, swasembada beras, revitalisasi kebun sawit, kebun karet dan kebun coklat sampai pada program kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan RI.

Kiat apa yang digunakan JK dalam mengatasi kendala Wapres yang tidak memiliki kekuasaan dalam memberi instruksi? Sederhana dan Pamungkas ! yaitu dengan menggelar rapat di kantor Wapres, dikantor kementerian terkait bahkan terkadang di BUMN. Dalam rapat itu selalu ada dua pendekatan. Pertama, JK meminta menteri, kepala badan atau dirut BUMN terkait memaparkan isu, tantangan dan strategi pemecahan masalah kemudian dilanjutkan dengan mengundang para peserta rapat lain memberi masukan, rekomendasi sampai kritik. Kemudian, JK mengambil alih pimpinan rapat dan menyusun strategi, taktik dan langkah-langkah yang musti dilakukan. Semua ini kemudian dirangkum menjadi keputusan rapat dan setiap peserta rapat wajib membaca dan membubuhkan tandatangan sebagai komitmen atas rapat tersebut. Secara berkala kemudian JK melakukan cek dan ricek kemajuan implementasi dari hasil rapat itu baik melalui tatap muka, tilpun sampai kunjungan dinas yang kerap sangat mendadak. Dalam hal kunjungan medadak ini JK seolah menerapkan jurus manjur yang diterapkan Jenderal M Jusuf, Panglima TNI (d/h ABRI) yang legendaris itu.Kunjungan mendadak ini bukan untuk tujuan mencari kesalahan apalagi mempermalukan pejabat terkait namun lebih pada menciptakan suasana bahwa JK itu peduli (concern) dan konsisten memberi dukungan atas upaya menyelesaikan masalah-masalah strategis nasional.

Tekad JK Dalam Kemandirian Alutsista

Salah satu program nasional yang membanggakan anak negeri adalah pengkajian, pengembangan dan produksi kendaraan taktis untuk pengangkut pasukan dan diperlengkapi dengan kabin tahan peluru, persenjataan bela diri dan sistem komunikasi. Kendaran lapis baja ini popular dengan istilah APR atau APS (Angkut Personel Ringan atau Sedang). Dalam dunia internasional istilah APR atau APS ini lazim dikenal sebagai APC (Armoured Personnel Carrier), panzer dalam Bahasa Jerman atau VAB (Véhicule de l'Avant Blindé) dalam Bahasa Perancis.

Singkat cerita, JK dengan ketegasan dan semangat Lebih Cepat Lebih Baik memimpin produksi APS ini. Model dasar (basic model) sudah diadposi oleh semua angkatan dalam TNI dan juga Polri. Masing-masing satuan tentu memerlukan spesifikasi tambahan sesuai misi yang diembannya. Misalnya: Korp marinir menuntut spesifikasi amfibi. Korp medik menuntut spesifikasi ambulan. Sedangkan misi perdamaian PBB menuntut kendaraan lapis baja yang aman namun tidak memberi kesan mengancam (deterrent). Warna serba putih (white on white) adalah cici khas pasukan penjaga perdamaian PBB.

Jika untuk keperluan domestik Nusantara, kita memilih nama-nama yang khas seperti Anoa untuk APS 6x6 (NB. Keenam roda memiliki kemampuan berputar untuk mendorong dan menarik secara independen), namun untuk memenuhi kebutuhan mancanegara dipilihkan sepesifikasi dan penamaan yang sesuai dengan permintaan. Seorang karib dari Negara Jiran mengirim berita singkat “Datuk, kenderaan perisai Rimau itu bakal digunakan tentera pengaman Malaysia bagi melaksanakan tugasan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sesuai dengan kebolehannya sebagai pengangkutan yang boleh digunakan di pelbagai keadaan bentuk muka bumi dan jalan,” Dilain kesempatan seorang pejabat tinggi di Kemenhan pernah berkata “"Sudah lama Brunei tertarik, tapi Sultan ingin uji jalan dulu. Ingin melewati medan uji yang lebih berat. Sudah dicoba jalan sejauh 100 kilometer untuk melihat ketangguhan mesin dan sistem pendinginnya". Ini uji yang mudah untuk dilalui mengingat setiap Anoa itu dibawa dari Pindad ke lokasi-lokasi basis atau tempat-tempat acara di Pulau Jawa dengan jalan darat dan mandiri alias tidak diangkut oleh truk-gandeng (trailer). Bahkan Pak Budi Santoso, eks Dirut Pindad sering menyupiri sendiri APS 4x4 dan 6x6 Bandung – Jakarta pp dan via jalan toll.

Bagaimana kesungguhan JK dalam membangun kemandirian alutsista ini sudah banyak diliput media. Salah satunya dapat ditemukan di-situs Okezone dan berbunyi:

"Panser TNI dibuat untuk ketahanan negara. Kalaupun produksinya dipercepat, itu sebagai sikap konsisten pemerintah dalam rangka menambah alutsista militer yang dimiliki Indonesia," ujar JK saat mengunjungi PT Pindad Bandung, Jumat (29/8/2008).

JK berjanji, pemerintah akan menambah panser serupa. Bahkan, untuk pembuatannya tidak hanya diproduksi Pindad melainkan juga diproduksi oleh pabrik baja Kalimantan Selatan dan Krakatau Steel.

"

“Pindad sudah bisa memproduksi untuk kebutuhan internasional. Apabila pembuatan dibagi ke rekanan yang memproduksi baja, bisa mempercepat proses pembuatan panser yang dipesan oleh negara luar," tandasnya

Saat ini, tambah JK, alutsista TNI jika ditinjau secara internasional hanya sebatas kebutuhan operasional dan latihan saja. Namun, pemerintah merencanakan pada tahun 2013 memperbaiki beberapa alutsista TNI. 

"Sebanyak 50 persen alutsista akan perbaiki agar sesuai dengan standar internasional," demikian pungkasnya.

Semoga Wapres Boediono meniru dan menerapkan kiat JK ini agar legenda yang telah terhapus tidak kembali muncul.

Lebih Cepat, Lebih Baik !

KEMBALI KE ARTIKEL