Jadi pemimpin, katanya, adalah mengabdi pada rakyat. Bukan demi keuntungan pribadi, atau menjadi ajang untuk bermewah-mewah.
Itu dilontarkan Gamawan, di hadapan puluhan bupati dan walikota yang baru terpilih dan sedang mengikuti orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di gedung Balai Diklat, Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Senin, 20 Juni 2011. Kebetulan saat itu saya ditugaskan kantor sebuah media cetak harian yang terbit di Jakarta untuk meliput itu. Jadi tulisan ini sebenarnya tulisan lama. Tapi saya korek-korek, rasanya eman kalau dibuang begitu saja.
Para kepala daerah, yang duduk khidmat, sebagian manggut-manggut, sebagian lagiterlihat berbisik-bisik dengan rekannya. Gamawan berdiri di podium untuk memberikan pidato sambutan, pembukaan pekan orientasi kepala daerah, angkatan kelima itu.
Dengan serius, Gamawan memaparkan sambutannya. Terpilih jadi bupati atau walikota itu, bukan untuk menjadi raja daerah. ” Memimpin itu bukan untuk mobil, rumah, fasilitas,” katanya.
Prestasi seorang kepala daerah, bukan karena kantor dinas atau rumah dinasnya mentereng, tegas Gamawan. Itu hanya aksesoris, namun lebih penting itu, setelah terpimpin, apakah kesejahteraan terasakan oleh rakyat. ” Bukan kantor dibagus-bagusin. Tapi memimpin untuk kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
Setengah menyindir Gamawan mengungkapkan, jangan kemudian saat terpilih menjadi bupati atau walikota, yang dipikirkan pertama kali dalam benak, adalah membeli tunggangan dinas yang mewah. Karena ada kepala daerah yang baru terpilih, kemudian berganti tunggangan.
” Jangan bupati itu pakai Hummer, harga 3 milyar. Itu hanya untuk bupati saja. Kan kasihan masyarakatnya. Coba berapa orang bisa sekolah dengan dana sebesar itu,” cetusnya dengan suara keras.
Ia meminta, yang hadir dalam pekan orientasi itu, benar-benar kepala daerah yang tak punya niat untuk menyalagunakan wewenangnya. Ia berharap, datang ke pekan orientasi, benar-benar karena niat ingin menjadi pemimpin yang benar, tak melenceng dari amanah. Pemimpin itu, teling, mata dan hatinya selalu mendengarkan apa yang disuarakan dan dirasakan rakyatnya.
” Di negara maju. Walikota itu buka stand di mall. Jadi bisa langsung dia serap pengaduan masyarakat,” katanya.
Jangan kemudian menjadi kepala daerah merasa seperti raja. Datang ke masyarakat hanya ingin disanjung dan disambut-sambut. Tapi datang langsung kemasyarakat itu untuk mendengar keluhan. ” Sampe kantor langsung dirapatkan. Itu makna kunjungan lapangan, bukan untuk disambut-sambut,” ujarnya.
Coba lihat, kata Gamawan, di negara-negara maju. Luar biasa sekali, kepedulian orang yang sedang memangku amanah. Hanya untuk menyelamatkan satu orang saja, disaat banjir, susah payah menggunakan helikopter. Sikap dan respon seperti itu, yang harus diterapkan para kepala daerah.
Puluhan kepala daerah yang mendengarkan, memang terlihat serius. Orientasi kepala daerah itu sendiri memang gagasan yang dihidupkan Gawaman Fauzi, begitu mantan Gubernur Sumatera Barat itu diangkat sebagai Mendagri. Tujuan Gamawan, dengan orientasi itu, kepala daerah itu paham betul tugas dan kewajibannya. Sehingga dirinya tak lagi mesti dilapori, ada kepala daerah yang di tangkap KPK, atau di jerat Kejaksaan. Serta tak lagi tangannya, terus menorehkan tanda tangan pada selembar surat berisikan penonaktifan, kepala daerah yang berstatus terdakwa.
Terlebih lagi, setelah Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), melansir ada ribuan transaksi dari rekening milik para pejabat daerah yang mencurigakan. Maka di orientasi angkatan kelima itu, Kepala PPATK di undang khusus memberikan ceramah pada para kepala daerah.
” Di daerah itu katanya ada sekitar 2.300 transaksi keuangan mencurigakan menurut Pak Yunus kepada saya. Kalau yang lalu-lalu belum ada, nah sekarang ada satu sesi bagi PPATK untuk memberi ulasan di orientasi ini,” katanya.
