Mohon tunggu...
KOMENTAR
Healthy

Deviasi Alur Pikir "Ilmuan Pemerintah" di Era Covid19

31 Agustus 2020   13:32 Diperbarui: 31 Agustus 2020   13:47 57 2
Presiden Joko Widodo menegur jajaran menterinya agar tidak memberikan pendapat yang kontradiktif pada akhir bulan Agustus ini, setelah sekian banyak pernyataan kontroversial yang diberikan oleh menteri-menteri sejak Februari 2020. Pernyataan dikeluarkan oleh Menteri agar terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Prof Wiku yang merupakan juru bicara gugus tugas Covid19.

Selang beberapa hari setelah teguran Presiden, Prof Wiku yang harusnya menjadi rujukan pemerintah pusat mengeluarkan pernyataan bahwa kebahagiaan akan meningkatkan daya tahan tubuh sebagai respon pada kebijakan dibukanya bioskop. Pernyataan ini tentu saja menjadi sebuah kontroversi bahkan langsung di kritik oleh dr. Pandu Riono yang juga merupakan kolega Prof Wiku di UI, bahwa kebahagiaan baik tetapi yang terpenting adalah 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan), yang bahkan menurut dr. Pandu lebih penting dibandingkan vaksin yang sampai saat ini belum secara resmi ada dana man digunakan di seluruh dunia.

Jika kita kembali ke masa awal-awal pandemi covid19 di Indonesia, Pemerintah pusat melalui juru bicara bahkan oleh presiden untuk menekan tingkat kepanikan masyarakat dengan alasan agar tidak terjadi panic buying dan chaos. Dengan alasan ini pemerintah benar-benar berusaha untuk menjaga agar informasi yang diberikan ke masyarakat terkait jumlah korban dan positif agar ditutupi dan tidak secara transparan dilaporkan, hingga pada kondisi dimana secara empiris dilapangan hal ini tidak dapat ditutupi lagi dan akibat tekanan dari pada dokter, LSM dan peneliti maka sebagian data dibuka ke masyarakat. Meskipun demikian berdasarkan data Rumah Sakit Online Kemenkes RI jumlah korban covid19 sesuai standar WHO masih belum dilaporkan ke masyarakat yang berjumlah dua kali lipat dari data resmi yang dilaporkan oleh gugus tugas covid19 ke masyarakat. Perilaku ini dapat disebabkan oleh alasan menekan kepanikan atau alasan lainnya seperti kredibilitas dalam membandingkan kinerja Indonesia pada penanganan covid19 dengan negara lain.      

Untuk alasan kredibilitas penanganan covid19 oleh negara tetangga ini dapat dikatakan hanya angan-angan karena banyak laporan media asing yang sangat mengkritik penanganan covid19 pemerintahan presiden Joko Widodo yang sangat lemah. Media asing, termasuk pada aktivis, peneliti dan dokter sangat mengkritik langkah pemerinah yang cenderung memilih pemulihan ekonomi dibandingkan secara tegas dan komperhensif menangani permasalahan covid19 di Indonesia.

Secara perlahan pemerintah Joko Widodo telah membuka kegiatan perekonimian secara bertahap. Sekolah pada beberapa daerah sudah dibuka, perusahaan-perusahaan dan kantor pemerintah telah kembali bekerja seperti biasa, transportasi telah dibuka, bahkan pada wilayah diujung timur Indonesia. Semua kegiatan perekonomian ini dijalankan dengan berdasarkan pada zonasi yang memetakan wilayah dalam beberapa kategori yaitu hitam, merah, orange, kuning, hijau dengan hitam paling tinggi resikonya dan hijau paling rendah.

Zonasi risiko covid19 yang dihasilakan oleh pemerintah pusat memiliki banyak sekali kelemahan yang dapat membuat penyebaran covid19 Indonesia akan menjadi sangat tidak terkendali dan menyebar hingga ke wilayah pedesaan. Salah satu kelemahan utama dari sistem zonasi ini adalah risiko tiap daerah yang ditandai dengan warna tidak secara independen berdiri sendiri karena adanya interkoneksi yang sangat tinggi antar wilayah, sehingga wilayah yang memiliki zona hijau dan akibat PR pemerintah maka masyarakat cenderung akan menganggap bahwa wilayah mereka aman, dan ketika satu orang yang berasal dari wilayah zona merah yang membawa covid19 akan berpotensi dengan cepat menyebarkan covid19 pada wilayah zona hijau tersebut.  Menurut hasil kajian Tim FKM UI melalui facebook geoinsight, menunjukkan bahwa perjalanan masyarakat dari dan ke wilayah zona merah ke zona hijau sangat tinggi pada kurun waktu 1 minggu.

Kelemahan lain dari zonasi covid19 ini adalah jumlah tes yang sangat tidak mereta antar daerah di Indonesia. Sehingga penetapan zona hijau menjadi tanda tanya besar karena sangat berpotensi membahayakan masyarakat. Dampak yang sangat berbahaya dari zonasi ini adalah ketika dalam satu daratan terdapat dua wilayah administrasi dimana salah satu merupakan zona hijau dan lainnya zona merah. Ketika sekolah dibuka pada wilayah zona hijau maka siswa yang tinggi pada wilayah zona merah juga akan kembali bersekolah. Kondisi ini sangat beresiko terjadinya penyebaran covid19 yang tinggi.

Hingga 30/8/2020 jumlah positif covid19 di Indonesia sebanyak 172,053 orang, dengan rekor tertinggi kasus positif di Jakarta sebanyak 1.114 dengan tingkat positivity rate yang berada pada kirasan >10% dengan jumlah tes per orang yang masih sangat rendah. Kondisi ini berpotensi semakin memburuk ketika pendekatan pemerintah dalam penanganan covid19 masih seperti saat ini.

Akhir-akhir ini pemerintah sangat gencar mempromosikan vaksin yang sedang diuji coba tahap 3 di Indonesia yang diposisikan sebagai keberhasilan dan sebagai tanda covid19 di Indonesia sudah mulai akan berakhir. Pada kenyataanya hingga saat ini berdasarkan laporan dari Reuters, belum ada satu vaksin yang terbukti baik dan aman, sehingga apa yang dilakukan pemerintah pusat saat ini seperti "hail mary throw" pada pertandingan olahraga American Fotball (NFL) yang berarti langkah yang secara putus asa dilakukan dan berharap adanya keajaiban dapat mencapai tujuan. Pemerintah sangat menggantungkan harapan pada sesuatu yang belum pasti merupkan langkah yang sangat disayangkan. Pada kenyataannya para ahli pada lingkaran pemerintah pusat harusnya  memilik pandangan yang sama dengan para ahli diluar lingkaran kekuasaan. Seperti Dr. Anthony Fauci di AS yang sangat tegas, yang jika dibandingkan dengan dr. Deborah Brix yang cenderung mengikuti apa yang diinginkan pemerintah pusat, Indonesia harusnya memiliki Anthony Fauci yang berani berkata tidak pada pemerintah pusat jika itu memang tidak sesuai dengan kenyataan empiris penangan covid19.

Tes yang banyak dan merata, benar-benar memaksimalkan gerapan 3M secara formal dan tegas dan perbaiki zonasi wilayah covid19 merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik dalam proses penanganan covid19. Tidak ada negara yang secara sempurna, bahkan New Zealand sebagai negara yang paling baik penangangan covid19 kembali mengalami peningkatan kasus.

Jika ketika menggunakan pendekatan dan konsep rantai pasok maka mau tidak mau pandemi covid19 menjadi sangat kompleks untuk dikontrol akibat seluruh kegiatan dimasyarakat terkait ekonomi dan produksi pasti melibatkan pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya. Dengan demikian penanganan covid19 yang konsisten dengan kerangka rencana strategis yang baik akan sangat membantu menekan penyebaran covid19 di masyarakat, yang menjadikan peran ilmuan yang berada pada lingkaran pemerintah menjadi penting untuk mencapai hal ini.



KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun