Intuisi dan Masalah Akhlak dalam Bingkai Pancasila

Surabaya, 2 Maret 2021. Kami segenap keluarga besar peserta LK 2 (Intermediate Training) HMI Cabang Surabaya Koordinator Komisariat Sunan Ampel melanjutkan forum diskusi membahas judul yang sama dengan judul artikel tulisan kali ini. Penulis sendiri sebenarnya belum mampu mencerna secara baik penyampaian dari pemateri oleh karena penulis belum memahami esensi sebenarnya dari materi kali ini. Menurut penulis, pemateri yang dalam hal ini adalah bapak Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum kurang menjelaskan korelasi antara Intuisi dan Masalah Revitalisasi Akhlak Dalam Bingkai Pancasila.

Intuisi Menurut Webster Dictionary, adalah sebuah kemampuan manusia mendapatkan pengetahuan dan ilmu walaupun belum dihasilkan dari proses yang rasional. Sedangkan secara harfiah, intuisi adalah sebuah sikap untuk menyadari tanpa berfikir, dan menimbulkan pengruh di kehidupan dan tindakannya. Intuisi paling tinggi adalah menerima wahyu dari nabi-nabi terdahulu.

Sedangkan revitalisasi akhlaq adalah sebuah sarana yang wajib di lakukan oleh sekedar bangsa Indonesia. Sebelum lebih jauh membawa apa alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu. Revitalisasi adalah sebuah percepatan dalam proses perwujudan akhlak dari proses kehidupan sehari hari.

 Menurut Notonegoro, Pancasila dapat kita artikan menjadi sebuah falsafah negara yang dijadikan  pedoman hidup sebagai dasar bersatu demi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Jadi korelasi antara intuisi dan revitalisasi masalah dalam bingkai Pancasila adalah penyelesaian masalah dalam tahapan-tahapan intuisi dalam rangka merivitalisasi atau menghidupkan kembali akhlak sebagai landasan hidup manusia dalam bingkai Pancasila.
 
Daftar Pustaka :

Webster Dictionary

KBBI

Mulyadhi Kartanegara, Integrasi Ilmu sebuah Rekonstruksi Holistik, (Bandung:Arasy Mizan dan Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005 /1426 H.), cet. I, hal. 39

Notonagoro, 1974,
Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh.

A. Hamid S, Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan
Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara, BP 7 Pusat, Jakarta,
1991.