Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng masih mengikuti kegiatan dengan formasi lengkap.
Sekretaris Jendral Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang berkesempatan menutup rangkaian kegiatan.
Sebelum menyudahi Rapat Koordinasi ini, mantan Kapolda Kepulauan Riau itu menegaskan, hasil dari kegiatan ini harus segera ditindaklanjuti.
"Hasil evaluasi pada Rakor Kemenkumham ini agar ditindaklanjuti dengan segera di 14 hari kerja terakhir ini sehingga kita dapat menutup Tahun 2022 dengan baik dan tanpa catatan," tegasnya memberikan arahan.
Sekjen kemudian mengulang instruksi Menkumham Yasonna H Laoly yang disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi.
Ada beberapa poin, diantaranya agar tidak terjadi temuan berulang BPK, intensifikasi koordinasi dan komunikasi Pimpinan Tinggi Madya, mensukseskan pencapaian 18 indikator kinerja utama Menkumham, prioritas nasional harus diselesaikan secara tuntas, khusus Ditjen sebagai pengelola PNBP diharapkan agar menggunakan PNBP secara cermat,.tepat sasaran dan dioptimalkan untuk hal-hal yang bernilai manfaat bagi masyarakat.
Untuk arahannya sendiri, Andap menekankan atensinya pada pengaturan pengelolaan PNBP agar disesuaikan dengan ketentuan, mewaspadai dinamika tahun politik, menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan pengendalian.
Ia juga memberikan penegasan terkait hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang.
Kewajiban misalnya, Andap mewajibkan seluruh jajarannya untuk selalu sehat, percaya pada diri sendiri dan berkinerja maksimal, melaksanakan rencana kerja pemerintah dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.
Untuk larangan, Andap tegas tidak memperbolehkan insan Pengayoman untuk berpolitik praktis, gaya hidup hedonis dan berperilaku koruptif.
