Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilahkan partai politik yang sudah memiliki akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) segera mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. KPU telah membuka pendaftaran parpol peserta pemilu pada tanggal 1-14 Agustus 2022.
Sesuai dengan putusan MK, partai politik hasil pemilu 2019 yang lolos PT 4% hanya dilakukan verifikasi "administrasi". Sementara parpol calon peserta kontestasi pemilu 2024 lainya harus mengikuti verifikasi "administrasi dan faktual".
Setelah melewati verifikasi selanjutnya penetapan parpol peserta pemilu dijadwalkan tanggal 14 Desember 2022. Pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu tanggal 15 Desember 2022 dan pengumuman parpol peserta pemilu pada tanggal 16 Desember 2022.
Tahapan berikutnya adalah pendaftaran bakal calon anggota DPDRI, DPRRI dan DPRD pada tanggal 1-14 Mei 2023. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPDRI, DPRRI dan DPRD pada tanggal 10 November 2023.
Sedangkan pendaftaran Capres Cawapres dijadwalkan tanggal 7-14 Oktober 2023. Penetapan nomor urut pasangan Capres Cawapres tanggal 11 Nopember 2023.
Masa kampanye dijadwalkan tanggal 13 Nopember 2023 - 10 Pebruari 2024. Dan pemungutan suara/pencoblosan dijadwalkan di "Hari Valentine" tanggal 14 Pebruari 2024.
Sebelumnya dijadwalkan tanggal 28 Pebruari 2024, namun karena menghormati perayaan Hari Raya Galungan yang bersamaan ditanggal yang sama maka DPR tetapkan jadwal  pemungutan suara/pencoblosan tanggal 14 Pebruari 2024.
Melihat jadwal tahapan pemilu tersebut maka Pemilu 2024 sebenarnya relatif tidak lama lagi. Oleh karena itu setiap parpol peserta pemilu yang berharap dapat meraih kursi sebanyak-banyaknya di legislatif pusat maupun daerah "idealnya" sudah mulai rekrutmen untuk menyaring calon anggota legislatif (Caleg) yang potensial mendongkrak perolehan kursi legislatif.
Mulai membangun koalisi/kemitraan menghadapi bersama pesta demokrasi Pemilu 2024 dan tak kalah pentingnya adalah mengerucutkan Capres Cawapres. Mengingat kekuatan figur Capres Cawapres juga akan memberi "efek ekor jas (Coat tail effect)" untuk raihan suara partai dan kursi legislatif mengingat pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) akan berlangsung di hari yang sama pada tanggal 14 Pebruari 2024.
PDI Perjuangan yang memiliki suara 19,33% dan kursi 22,3% di DPRRI telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling pertama pada tanggal 1 Agustus 2022.
Pada hari yang sama Nasdem dan PKS juga telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara Demokrat tanggal 5 Agustus 2022.
Jika Nasdem, PKS dan Demokrat berkoalisi maka penggabungan jumlah kursi Nasdem suara 9,05% kursi DPR 10,28% + PKS suara 8,21% kursi DPR 8,54% + Demokrat suara 7,77% kursi DPR 9,41% = total kursi DPR 28,23%.
Wacana koalisi Gerindra bersama PKB telah ditindaklanjuti dengan mendaftar bersama-sama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 8 Agustus 2022.
Jika Gerindra yang memiliki suara 12,57% kursi DPR 13,59% + PKB suara 9,69% kursi DPR 10,10% = total kursi DPR 23,69%.
Dilain pihak parpol yang paling pertama "membangun koalisi" yaitu Golkar, PPP dan PAN telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pada Rabu, 10 Agustus 2022.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan proses pendaftaran partai KIB ini menjadi chapter baru dari kerja sama antara Golkar, PAN, dan PPP.
"Pendaftaran ini chapter baru bagi kerja sama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kami membuktikan tetap solid dan akan terus bersatu hingga Pemilu 2024 mendatang," katanya.
Dari pihak DPP PPP, Arsul menyebut KIB baru akan mulai bicara soal figur Capres dan Cawapres yang diusung setelah tanggal 17 Agustus 2022. Menariknya nama Capres yang diusung KIB nanti akan "dikonsultasikan" kepada Presiden Jokowi.
Maka jika Golkar yang memiliki suara 12,31% kursi DPR 14,81% + PAN suara 6,84% kursi DPR 7,67% + PPP suara 4,52% kursi DPR 3,31% = total kursi DPR 25,79%.
Artinya pemetaan tersebut memberi gambaran awal  jika ukurannya adalah "syarat Presidential Threshold 20%" dan ditunjukkan dengan aksi pendaftaran bersama ke KPU maka "ada kemungkinan" akan memunculkan "potensi" 4 pasangan Capres Cawapres di pemilu 2024.
Jika Bapak Prabowo yang memiliki elektabilitas 3 besar teratas tetap bijak, ksatria dan legowo yang telah ditunjukkan beliau bersedia menjadi menterinya Presiden Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju seyogyanya memberi kesempatan kepada "The Ruling Party" PDI Perjuangan "the first" untuk mengusung Capres.
Dan dengan segala hormat saya berharap Ibu Megawati Soekarnoputri pada waktu yang tepat setelah melalui pengamatan, penilaian dan kontemplasi akhirnya memutuskan untuk menugaskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
Maka jika itu yang terjadi, koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya akan menjadi "kekuatan yang hebat" dengan mengusung Ganjar Pranowo - Prabowo Subianto.
https://www.kompasiana.com/iketutgunaartha2116/62eeaf0a08a8b5611132fe33/mencari-presiden-yang-mampu-melewati-badai-ketidakpastian-global?page=all#section2
Dan ternyata Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menyatakan "siap untuk kembali menjadi calon presiden" di Pilpres 2024.
"Ya kita lihat hasil rapimnas, tapi kalau memang saya dapat tugas, saya anggap tugas itu tugas yang suci untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat, tentunya harus saya terima dengan baik seandainya nanti benar-benar dicalonkan," ujar Prabowo saat dijumpai di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (8/8/2022).
Maka jika benar-benar Prabowo bertekad bulat untuk maju kembali sebagai Capres 2024 maka saya ragukan PDI Perjuangan sebagai "The Ruling Party" akan berkoalisi dengan Gerindra yang "rela" hanya mengambil posisi Cawapres. Mengapa?
Karena Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menginginkan menang "hettrick'.
Untuk menang hettrick (3 kali berturut-turut) maka PDI Perjuangan logikanya akan mengusung "Capres yang kuat" potensinya untuk menang.
Dan saya juga meragukan akan terjadi 4 pasangan Capres Cawapres karena ciri budaya PDI Perjuangan adalah Gotong Royong maka akan mengajak partai lain untuk berkoalisi sehingga peluang "Poros keempat" sangat kecil terbentuk.
Jika Bapak Prabowo bersikeras untuk nyapres, maka Gerindra cukup mengajak 1 parpol mitra koalisi sebagai syarat memenuhi 20% (sudah terpenuhi oleh koalisi dengan PKB). Dan jika melihat keputusan Nasdem saat Rakernas telah mendahului dalam merekomendasikan 3 nama Capres,
https://www.kompasiana.com/iketutgunaartha2116/62b4c75f790169677176fd32/ganjar-didaulat-baca-rekomendasi-kode?page=all#section2
Maka yang paling mungkin akan terjadi di Pilpres 2024 adalah 3 poros koalisi yakni Ganjar Pranowo (Koalisi PDI Perjuangan) vs Prabowo Subianto (Koalisi Gerindra) vs Anies Baswedan (Koalisi Nasdem).
Atau jika ada kesepahaman untuk membangun "koalisi besar" tidak tertutup kemungkinan terjadi "head to head" antara Ganjar Pranowo (Koalisi PDI Perjuangan) vs Prabowo Subianto (Koalisi Gerindra).
Â
Dan yang lebih menarik dicermati justru kompromi pemilihan Cawapres masing-masing poros koalisi.
Di koalisi pimpinan PDI Perjuangan apakah kemudian akan menduetkan Ganjar Pranowo-Puan Maharani, Ganjar Pranowo-Erick Thohir, Ganjar Pranowo-Andika Perkasa, Ganjar Pranowo-Airlangga Hartanto atau Ganjar Pranowo dengan tokoh lain?
Di koalisi pimpinan Gerindra apakah kemudian benar dideklarikan duet Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar? Atau Prabowo Subianto-Anies Baswedan, Prabowo Subianto-Ridwan Kamil atau Prabowo Subianto dengan tokoh lain?
Sepertinya peluang kembali duet Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kecil.
Nama tokoh lain yang muncul dalam sejumlah lembaga survey seperti Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, Sri Mulyani, Budi Gunawan, Tito Karnavian, Mahfud MD dan Susi Pudjiastuti dan tokoh lainnya bisa menjadi opsi pilihan Cawapres baik pada peluang terjadinya 3 poros koalisi maupun skenario head to head.
Kekawatiran akan terjadi polarisasi kontestasi Pilpres 2024 mengulang Pilpres 2014 dan 2019 sepertinya ada yang ciptakan dan jika seluruh rakyat menyadari proses demokrasi dilalui dengan suka cita maka seharusnya tidak perlu dikawatirkan.
Politik identitas (politisasi agama) bisa dicegah dengan aturan kampanye dan sanksi yang tegas bahkan diskualifikasi pasangan Capres Cawapres dan penegakan hukum.
Karena sesungguhnya menurut Bapak Bangsa, Bung Karno bahwa politik harus berpijak pada ide/gagasan, bukan simbul-simbul agama.
Prediksi peta koalisi 2024 yang mulai tampak walaupun samar-samar ini bisa benar bisa juga salah karena masih cukup waktu semua partai berkomunikasi untuk masing-masing partai menyepakati formulasi keputusan terbaik.
Selamat menunggu Deklarasi Capres Cawapres dalam dialektika karena ujungnya parpol dan atau gabungan parpol lah yang diberi amanat oleh Konstitusi menentukan Capres Cawapres.
Semoga harapan dan aspirasi kehendak rakyat selaras (inline) dengan keputusan parpol.
