Donny menyampaikan, ia menyerap aspirasi dan memberikan informasi dari DPR RI sehingga ada komunikasi dua arah. Pada reses itu, wakil rakyat untuk Dapil III Jateng meliputi Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan menerima dua permasalahan yang disampaikan masyarakat.
Salah satunya yakni keluhan warga tentang penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH). Sejauh ini, banyak penerima PKH yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya saja penerima bantuan untuk rakyat kurang mampu namun yang dapat justru warga yang kecukupan. Sementara rakyat miskin tak mendapatkannya.
"Data yang digunakan menggunakan data BPS 2013 sehingga dengan kondisi saat ini sudah tak sinkron. Bisa saja dulunya penerima tidak mampu sekarang sudah meningkat perekonomiannya," tutur Donny kepada Jawa Pos Radar Kudus usai reses.
Pekan lalu, tutur Donny, melakukan kunjungan kerja ke Jateng yang diterima Gubernur Gajar Pranowo. Ia juga menyampaikan hal serupa dan telah membahasnya. Donny mengusulkan kepada pemerintah pusat khususnya BPS untuk membuat sistem online yang selalu bisa update.
"Sistem itu bisa selalu di-update oleh kepala desa di semua desa. Karena kades itu yang mengetahui langsung kondisi riil masyarakatnya hingga tingkat RT. Jangan sampai bantuan dari pemerintah menjadi simalakama. Bantuan itu ketika didistribusikan kepada masyarakat tidak kondusif di tingkat bawah karena ada perpecahan antarwarga yang menerima dan tidak," jelasnya.
Selain mengeluhkan bantuan sosial yang tak tepat sasaran, ia juga menerima keluhan tentang asuransi pertanian. Banyak petani mengalami gagal panen karena cuaca dan hama yang belum  mendapatkan asuransi sehingga merugi. Menerima keluhan itu, ia akan segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan komisi terkait Fraksi Nasdem di DPR RI supaya disosialisasikan secara masif tentang asuransi pertanian. (Bung)
