Jakarta (ANTARA) - Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah efektif dalam menekan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masa pandemi COVID-19, kata analis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Dewi Puspita.
"Di masa pandemi, kebijakan fiskal berperan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam," kata Puspita dalam diskusi publik yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Rabu.
Puspita mengatakan, salah satu kebijakan tersebut adalah program perlindungan sosial yang berhasil menjaga daya beli masyarakat dan mencegah peningkatan angka kemiskinan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2021 mencapai 26,5 juta jiwa atau 9,71 persen dari total penduduk.
Di masa pandemi, pemerintah juga memaksimalkan kebijakan fiskal melalui berbagai program perlindungan sosial yang terdiri dari program Kartu Prakerja, Kartu Paket Kebutuhan Sehari-hari (Sembako), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). , dan subsidi untuk pembelian BBM, listrik, dan minyak goreng.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap digunakan sebagai shock absorbing untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Puspita, dalam menetapkan kebijakan fiskal, pemerintah telah memperhatikan berbagai karakteristik kemiskinan terkait wilayah dan tingkat pengeluaran rumah tangga serta membagi strategi fiskal menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, Puspita optimistis tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia akan turun drastis di masa mendatang.
"Harapannya ke depan, (angkanya) lebih rendah lagi, sehingga kemiskinan semakin berkurang seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah," imbuhnya.Kebijakan fiskal efektif menurunkan ketimpangan di masa pandemi
