Adanya moratorium kemarin juga dikarenakan semenjak SBY berkuasa jumlah PNS melonjak drastis. Sejak jaman Gus Dur hingga Megawati pertumbuhan PNS adalah 0 persen. Penambahan PNS hanya untuk menggantikan PNS yang pensiun atau meninggal. Sebelum SBY berkuasa jumlah PNS "hanya" berjumlah sekitar 2,5 Juta orang. Namun begitu SBY berkuasa jumlah PNS melonjak drastis, hingga saat ini berjumlah 4,7 juta orang.
Semenjak SBY berkuasa ada penambahan PNS lebih dari 2 juta orang. Kacaunya lagi semasa SBY berkuasa ada sistem "jalur honorer" untuk pengangkatan PNS. "Jalur Honorer" sejatinya hanyalah akal-akalan untuk menyamarkan bahwa dalam perekrutan PNS dilakukan berdasar "KKN" (kroniisme/kerabatan/koncoisme).
SBY telah sukses menghidupkan rekrutmen PNS ala Orde Baru. Tak heran dalam pilpres 2009 lalu SBY dan partainya menang. Salah satu penyumbang suara SBY ya dari kalangan PNS "KKN" itu. Hitung-hitungan matematis suara yang diraup SBY: 1 PNS "KKN"+1 pasangannya+1 anak---> 3 orang X 2 juta= 6 juta orang penyumbang suara SBY dalam pilpres lalu.
Untuk PNS yang sudah menjadi PNS sebelum ada proyek PNS "KKN", SBY membuat program remunerasi dan tunjangan yang gila-gilaan. Motifnya jelas untuk mendongkrak suara dalam pemilu.
Dari PNS non PNS "KKN" didapatkan jumlah : 1 PNS+1 pasangannya+ 1 anak= 3 orangX 2,5 juta orang= 7,5 juta orang.
Kalau disurvey benar-benar, niscaya semua PNS sekarang pada pemilu lalu pada milih SBY.
Alasannya jelas, dibawah SBY mereka terangkat jadi PNS (PNS "KKN") dan menjadi makmur.
Dari htung-hitungan kasar dari PNS SBY dapat sumbangan 6 juta+7,5 juta= 13,5 juta pemilih.
Tidak heran, bila SBY beberapa hari lalu ingin menyudahi moratorium pengangkatan PNS, sebab pemilu sudah di depan mata. Kali ini jelas untuk kemenangan partainya, atau mungkin anak atau istrinya, bila mereka kelak mencalonkan diri lagi.
