Tetapi bagi partai pengusung para calon presiden, waktu 15 bulan adalah sebentar. Oleh karena itu konsolidasi harus dimulai sedari awal. Figur yang bakal digadang-gadang menjadi calon presiden juga mesti dilirik, diamati dan dipelajari sedini mungkin untuk kemudian digandeng.
Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat selama dua periode akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada presiden baru. Hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7 yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali."
Kira-kira siapa presiden baru kita nanti, ya? Ada sejumlah figur yang sosoknya kerap wira-wiri di media massa. Mereka semua orang terkenal dan punya peluang menjadi calon pemimpin negeri kita.
Tingkat popularitas maupun tingkat keterpilihan mereka dijembreng oleh berbagai survei versi ini dan versi yang semakin menghangatkan suasana. Bahkan survei semacam itu sudah eksis sejak awal tahun 2020 ketika Pak Jokowi baru beberapa bulan terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
Para figur tersebut juga kerap dibicarakan di ruang-ruang media sosial alias medsos. Selain banjir pujian, kiprah mereka juga menuai cacian yang tak jarang memicu perang kata-kata diantara para pendukungnya.
Hati-hati, suasana sudah semakin hangat menjelang kenduri politik terbesar di tanah air. Jangan sampai kita larut dalam perang kata di medsos atau pun debat yang tak berujung pangkal yang tidak berfaedah buat kita. Mending energi untuk itu kita salurkan ke yang aktivitas yang lebih bermanfaat bagi diri kita.
Di sisi lain, sangat penting bagi kita untuk mengikuti kabar tentang kiprah para sosok terkenal itu maupun menyimak obrolan warganet yang tumpah ruah di medsos. Gunanya untuk menakar para calon pemimpin negeri kita apakah mereka memiliki kapabilitas dan layak menjadi kepala negara. Ketika foto-foto para figur tersebut resmi tercetak di kertas suara, semua informasi yang sudah masuk ke kepala kita akan memudahkan kita dalam menunaikan kewajiban kita di bilik pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 nanti. (sumber: Kompas.com)
Para pembaca mungkin sudah menimbang-nimbang atau bahkan memiliki sosok favorit yang layak menjadi RI 1 dan RI 2. Saya pribadi belum memiliki gambaran tentang dua figur yang paling sreg di hati. Tapi kalau toh sudah ada pastinya tidak akan saya bagikan dalam tulisan ini. Hehe...
Baiklah, saya punya beberapa kriteria tentang figur yang layak untuk menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden. Saya pribadi akan mendukung mereka dengan mencoblos foto mereka di bilik suara apabila mereka punya kemampuan atau berkomitmen dengan sejumlah hal berikut ini.
Semua uraian di bawah ini adalah menurut pendapat saya. Versi para pembaca bisa jadi berbeda, silakan mengutarakannya lewat kata-kata di platform kesayangan kita bersama, Kompasiana.
Berkomitmen tegas terhadap pemberantasan korupsi
Berdasarkan data dari Transparency International 2021, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 memiliki skor 38 dan menduduki peringkat ke 96 di dunia. Korupsi selalu menjadi tantangan berat di sejak Indonesia merdeka. Perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia sejak pasca kemerdekaan bisa dibaca di artikel Kompas.com berjudul Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Kondisi korupsi di negara kita saat ini bisa dianalogikan dengan cerita David dan Goliath. Negara adalah David dan para koruptor adalah raksasa Goliath yang sepertinya mustahil dikalahkan.
Tetapi dalam kisah tersebut, David punya siasat cerdik untuk mengalahkan Goliath. Negara pasti punya cara untuk mengunci gerakan koruptor yang selama ini bagai parasit yang menggerogoti negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai satu-satunya lembaga pemberantas korupsi di Indonesia sudah merumuskan langkah-langkah terstruktur dan sistematis dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, para calon pemimpin negeri kita nantinya harus berkomitmen sangat sangat kuat untuk membebaskan negeri kita dari korupsi.
Omong-omong, beberapa waktu lalu ada seorang content creator yang menunjukkan beberapa foto kota-kota megapolitan di dunia di akun media sosialnya. Ia memberi caption, kurang lebih begini: kalau tidak ada korupsi, maka kota-kota di Indonesia akan seperti kota-kota ini. Sayang saya tidak ingat link konten tersebut.
Korupsi menjadi penghambat terbesar pembangunan nasional, demikian menurut Gubernur Lemhannas RI Letjen (Purn) Agus Widjojo dalam Pernyataan Akhir Tahun 2021 Lemhannas RI pada 31 Desember 2021 lalu. (sumber: Lemhanas). Kita semua pasti sepakat dengan pernyataan tersebut. Maka dari itu korupsi harus dihentikan dan secara bersamaan etika juga harus ditegakkan.
Para kandidat Capres dan Cawapres yang berencana maju ke Pilpres 2024 dan tentu saja figur yang akan maju ke kursi legislatif, harap berhati-hati karena masyarakat sekarang jauh lebih pintar daripada tahun-tahun sebelumnya. Mereka bisa dengan mudah melihat kiprah para kandidat di masa lalu di dunia maya.
Apalagi generasi Y atau milenial (sekira 69 juta jiwa) dan sebagian generasi Z (sekira 75 juta jiwa) sudah memiliki hak pilih (sumber data populasi: Kompas.com). Mereka adalah generasi melek digital yang akrab dengan gawai dan terampil menelusuri informasi termasuk menelusuri jejak digital seorang kandidat di masa lalu.
Arsip informasi di dunia maya tentang kiprah atau pun perilaku koruptif yang dilakukan seorang figur di masa lalu sebegitu lengkapnya dan dapat diakses kapan saja. Kandidat yang tersangkut dengan kasus korupsi tentu saja memiliki bargaining power paling rendah. Bagaimana bisa memberantas korupsi kalau seorang pemimpin terkait dengan tindak korupsi di masa lalu?
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris
Para kandidat presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 nanti mesti bisa berkomunikasi dalam Bahasa Inggris secara aktif. Ini agar pergaulan dengan pemimpin bangsa lain dapat lebih efektif dan agar Indonesia lebih disegani oleh bangsa lain.
Kemampuan bahasa asing lain seperti Bahasa Perancis, Bahasa Arab atau Bahasa Mandarin adalah nilai plus. Akan tetapi kemampuan berbahasa Inggris menurut saya mandatory alias wajib.
Negara Indonesia saat ini punya sejumlah peran penting dan strategis di kancah internasional. Salah satunya menjadi anggota G20 atau Group of Twenty, sebuah forum kerjasama multilateral antar negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Atas peran pentingnya di G20, Indonesia didapuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 ke-17 yang berlangsung di Bali 15-16 November 2022 (sumber: Kompas.com)
Indonesia juga menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengemban misi memelihara perdamaian dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia baru saja menerima tongkat kepemimpinan menjadi Ketua ASEAN 2023 (sumber: Sekretariat Kabinet RI).
Begitu banyaknya peran Indonesia di level global dan semua peran yang diemban penting, pastinya terjadi dinamika geopolitik yang juga mesti diantisipasi dan disikapi secara cepat. Oleh karena itu kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris sangat penting buat para pemimpin negeri kita nanti.
Tidak mendukung politik identitas
Siapapun tidak akan berdusta tentang situasi politik tanah air di Pilpres 2019 yang kental nuansa politik identitas. Pada waktu itu terjadi polarisasi yang membuat masyarakat terbelah.
Suasana pada waktu itu sangat mengganggu keharmonisan dan ketenangan hidup sehari-hari. Terasa getir, tetapi menjadi lesson learned bahwa politik identitas tidak membawa kebaikan bersama bagi masyarakat Indonesia yang jamak ini.
Mungkin ada yang pernah mengalami perselisihan dengan teman sekolah, teman kampus, teman kantor, bahkan tetangga dan keluarga gegara perbedaan pandangan dan dukungan. Oleh karena taklid buta, yang dibumbui dengan hoax alias kabar dusta, cukup menstimulasi adanya perang kata-kata yang berujung pada kebencian antara sesama di dunia nyata.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, dalam FGD Seminar Nasional Lemhannas RI tentang Tantangan Pemilu 2024 di Jakarta yang diadakan pada Juni 2022 lalu, memprediksi bahwa politik identitas akan dipakai sebagai serangan terhadap parpol atau kepentingan politik tertentu. Untuk mmenghadapinya, Bawaslu memiliki strategi tertentu antara lain, pendekatan kelompok masyarakat, menyiapkan buku ceramah enam agama yang berhubungan pemilu dan menolak politisasi SARA, intellegence media management, dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). (sumber: Bawaslu)
Meski Bawaslu sudah menyiapkan sejumlah strategi, semua pihak termasuk para pendukung masing-masing kandidat harus sama-sama kompak mencegah kemunculan politik identitas di Pilpres 2024 nanti. Tidak perlu diadakan sesi tanda tangan komitmen damai yang diliput media massa, cukup dengan hati saja.
Para kandidat pemimpin negeri juga mesti kompak menolak politik identitas secara tegas dan sebaliknya mendukung persatuan. Masyarakat harus mewaspadai unggahan informasi yang kontraproduktif dengan keharmonisan di segala lingkup kehidupan.
Berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga level desa
Pembangunan negeri saat ini sangat masif dan merata di hampir seluruh Indonesia dengan perhatian pada percepatan pembangunan Indonesia Timur. Nah, kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI nantinya harus memiliki komitmen besar untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah hingga level desa.
Kita melihat hasil pembangunan yang nyata di era kepemimpinan terdahulu dan sekarang yang membawa kemudahan mobilitas bagi masyarakat. Pemimpin berikutnya tidak hanya melihat kota, tapi harus mampu melanjutkannya hingga level desa.
Jalur transportasi dan moda transportasi moderen menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya membuat waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Dalam konteks relasi desa-kota, sarana transportasi yang baik secara tidak langsung mendukung aktivitas perekonomian kedua wilayah tersebut secara lebih efisien.
