Selasa, 24 November 2020 Progressive Democracy Watch (Prodewa) melaksanakan webinar dengan tema "Optimalisasi Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat."
Webinar ini menghadirkan (Wakil Gubernur Jawa Barat) UU Ruzhanul Ulum, (Ketua Bawaslu Jabar) Abdullah Dahlan, (Komisioner KPU Jawa Barat) Reza Alwan, dan (Relawan Covid-19) dr. Tirta Mandira, serta (Direktur Eksekutif Prodewa) Fauzan Irvan sebagai pembicara.
Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, mengatakan tantangan terberat pada pilkada serentak kali ini adalah pilkada dilaksanakan dalam suasana covid-19
"Kalau dulu Pilkada slogannya selalu pilkada aman dan damai. Tetapi sekarang karena ada suasana seperti (Covid-19) ini, maka disamping pilkada aman dan damai juga ditambah pilkada yang sehat."
Lebih lanjut wagub juga mengajak semua pihak untuk memperhatikan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada kali ini.
"Saya meminta Kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah kabupaten/kota penyelenggara, kemudian kepada paslon dan timsesnya untuk selalu memerhatikan protokol Kesehatan dalam setiap kampanye, dan juga kepada bawaslu jangan hanya memberikan pengawasan kepada hal yang sudah baku, seperti money politc, kampanye hitam dan lainnya, tetapi ditambah pengawasan terhadap protokol kesehatan.
"Artinya tolong ada Tindakan dan teguran tegas kepada peserta yang melanggar protokol Kesehatan" tegas Wagub Jabar
Sementara itu Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menjawab pernyataan Wagub terkait peran bawaslu dalam menindak tegas pelanggaran protokol Kesehatan.
"Jajaran bawaslu di 8 kabupaten/kota telah bekerja, jadi tidak benar juga jika bawaslu tidak melakukan (pengawasan). Kami menemukan ada 279 pelanggaran protokol Kesehatan di 8 kabupaten/kota.
Dan 178 diantaranya telah diberikan penanganan. Dan ini menunjukkan bahwa kami juga melaksanakan pengawasan yang melekat kepada 8 kabupaten/kota tadi."
Komisioner KPU Jawa Barat, Reza Alwan yang juga turut hadir dalam webinar, menjelaskan tentang kebijakan di TPS pada saat pandemik.
"Memang ada beberapa perbedaan proses pemungutan suara di TPS antara biasanya dan di masa pandemik, harapannya kita semua bisa memahami dan mematuhi kebijakan-kebijakan baru ini guna memastikan Kesehatan kita Bersama."
Reza juga menjelaskan tentang kesiapan petugas KPPS, agar kejadian gugurnya anggota KPPS di tahun 2019 tidak terulang Kembali.
"Kondisi antara tahun 2019 dan tahun 2020 itu cukup berbeda, agenda di pemilu 2019 tidak sepadat pilkada 2020, sehingga stamina yang harus dikuras juga tidak sebanyak 2019 lalu. Selain itu kami juga mensyaratkan adanya tes Kesehatan serta Batasan usia bagi para anggota KPPS untuk menghindari usia usia yang rentan (terhadap covid19). Selain itu kami juga memberikan asuransi jaminan Kesehatan kepada seluruh angora KPPS." ujar reza
Relawan Covid-19, dr. Tirta dalam penyampaiannya memberikan 5 catatan penting dalam penyelenggaran pilkada serentak 2020 yang menurutnya dipaksakan ditengah wabah pandemik yang belum mereda.
"Yang pertama adalah regulasi, tidak ada payung hukum yang jelas dan tegas terkait pembubaran kerumunan yang disebakan adanya kampanye ataupun pelanggaran protokol Kesehatan lainnya. Yang kedua, cuman Indonesia aja yang petugas KPPSnya gak di SWAB Antigen, ini sama aja kaya nyetor nyawa. Yang ketiga, pernah di cek gak kita buat video simulasi pencoblosan, warga ga ngerti, jujur ga ngerti. Yang keempat, banyaknya paslon yang ga bisa nahan diri. Paslon ini selalu menganggap dangdutan, konser, bagi sembako bisa menarik publik. Kita harus nahan diri bahwa pengumpulan masa itu bahaya. Dan yang kelima, kalau ini (Pilkada) sukses Indonesia akan menjadi percontohan di Asia tenggara, tapi kalau gagal kita akan jadi olok olokan bertahun-tahun dan ini akan bahaya."
Lebih lanjut, dr. Tirta meminta KPU dan Bawaslu, berkoordinasi dengan Pemprov dan Satgas Covid-19 di daerah untuk lebih serius melakukan penegakakan protokol kesehatan. Jangan di anggap enteng, karena ini nyangkut nyawa manusia.
