Presiden Jokowi pun hanya diberi waktu 324 jam untuk memenuhinya.
Tuntutan itu disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (Gasak).
"Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan," bunyi surat tersebut. Menurut BEM SI dan Gasak, sejatinya ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung.
BEM SI dan Gasak juga mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK.
Seperti kita ketahui 57 orang pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan dipecat dengan hormat dengan alasan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Presiden Joko Widodo menyebutkan tidak semua harus ke Presiden. Ada pimpinan KPK yang memutuskan
Sesungguhnya Presiden bisa campur tangan dengan masalah ini. Tetapi dengan Ada alasan adanya Ketua KPK, Presiden seolah-olah lepas tangan. Makanya BEM SI mulai bergerak dan mengancam Presiden. Mereka mengancam akan melumpuhkan Jakarta, apabila tuntutan tidak digubris.
Kita lihat saja nanti, apa ancaman BEM SI hanya marak di media sosial atau benar-benar dilapangkan.
