Ya, banjir besar yang terjadi awal tahun baru akibat curah hujan ektreem. Bahkan menurut catanan BMKG seperti dilansir dari Kompas.com, curah hujan ini disebut-sebut paling tinggi sejak 1886 atau sejak ada pencatatan tentang curah hujan.
Berdasarkan catatan BMKG itu, curah hujan paling tinggi terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma: 377 mm/hari, di TMII: 335 mm/hari, Kembangan: 265 mm/hari; Pulo Gadung: 260 mm/hari, Jatiasih: 260 mm/hari, Cikeas: 246 mm/hari, dan di Tomang: 226 mm/hari.
Dampak banjir yang melanda Kota Jakarta dan sekitarnya, ratusan ribu penduduk harus dievakuasi dan diungsikan dan puluhan orang meninggal dunia. Sementara kerugian materi disebut-sebut menyentuh angka triliunan rupiah.
Lepas dari banjir awal tahun baru, bencana serupa datang kembali mengepung Jakarta pada pekan-pekan pertama bulan Februari 2020. Sejak itu, banjir seolah tidak mau berhenti, hingga saat ini jelang akhir bulan.
Sudah barang tentu, akibat banjir yang terus-terusan membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran empuk publik dan warganet menumpahkan segala kekesalannya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dianggap tidak memiliki solusi jitu mengatasi banjir.
Bahkan tidak sedikit publik yang menganggap Anies Baswedan kurang begitu fokus terhadap penanganan banjir. Benarkah?
Dalam kesempatan ini, penulis hanya ingin mencoba untuk berhipotesa, terkait hati dan pikiran Anies tentang banjir yang terus mengepung wilayahnya.
Penulis meyakini, bahwa setiap pemimpin yang ada di negara ini masih memiliki hati. Tentu saja tidak akan ada satu pemimpin pun yang tega membiarkan rakyatnya terlantar dan sengsara, kecuali mungkin hanya pemimpin dzolim.
Demikian pula Anies Baswedan, penulis kira tidak termasuk dalam kategori pemimpin dzolim. Dalam lubuk hatinya, penulis yakin bahwa mantan Rektor Universitas Paramidina ini tidak menghendaki daerah yang dipimpinnya terus-terusan dikepung banjir dan membiarkan warganya jadi korban.
Hanya saja, apa yang ada dalam hatinya ini tidak bisa diaplikasikan terhadap pikirannya, berupa gagasan kongkrit untuk bisa mengatasi banjir.
Betul, Anies dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, dengan tenang dan meyakinkan bahwa gagasannya tentang naturalisasi akan mampu menangani permasalahan banjir yang selama ini menjadi momok di DKI Jakarta.
Bahkan dia memastikan program naturalisasi ini lebih baik dibanding program normalisasi yang telah dicanangkan dan dipraktekan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Sayang, program Naturalisasi ala Anies yang secara teori berarti cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan maksud bisa menangkap dan menyerapnya ke dalam tanah, rupanya tidak sejalan dengan aksi di lapangan.
Bagaimana sumber daya air bisa diserap maksimal, nyatanya Anies malah menebangi ratusan pohon dengan dalih revitalisasi Monas dan kepentingan balapan Formula E.
Dengan begini penulis jadi berpikir, jangan-jangan benar dengan sebagian tuduhan bahwa Anies kurang fokus dalam hal penanganan masalah banjir di Jakarta.
Atau, jangan-jangan banjir Jakarta malah dijadikan Anies jadi komoditas politik pribadinya demi kepentingan 2022 mendatang.
Ya, popularitas Anies diakui ataupun tidak terus terdongkrak akibat banjir. Tinggalkan dulu masalah negatif dan positipnya, namun yang pasti nama Anies Baswedan hampir selalu menjadi trending topic pembicaraan warganet.
Terus lagi, dengan adanya banjir bisa lebih memprtontonkan kinerja Anies dalam hal perhatiannya terhadap warga korban banjir. Dia selalu bergerak cepat dan langsung turun ke lapangan, seperti yang sering kita lihat selama ini di berbagai media.
Bisa jadi, ini juga sebagai bentuk kepedulian Anies atau itung-itung menutupi kelemahannya dalam hal mengatasi dan mengantisipasi datangnya banjir.
Terbukti, seperti dilansir Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta ini begitu sigap dan terang-terangan bahwa konsentrasinya pada penanganan korban banjir.
KEMBALI KE ARTIKEL
