Mohon tunggu...
KOMENTAR
Politik Pilihan

Menteri-menteri Jokowi, Seleksi atau Lelang?

1 Oktober 2014   04:52 Diperbarui: 17 Juni 2015   22:51 80 0
Jakarta - Siapa yang bakal menjadi menteri di "Kabinet Trisakti" Joko Widodo - JK semakin ramai dan kencang dibicarakan. Yang terakhir di awal pekan ini adalah pembahasan calon menteri versi detikcom yang dilangsungkan di Rumah Maroko, Jl Tasikmalaya, Menteng, Jakarta, Senin (30/9). Pemandunya Nadjwa Shihab, cukup meriah, kocak  dan berisi . Ada sejumlah nama yang mengemuka berikut bakal nama kementeriannya.

Tak tanggung, nama yang diseleksi mengerucut menjadi 72 nama dari 548 nama dengan total 74.000 peserta polling di seleksimenteri.com. Yang menyeleksi Chandra Hamzah, Refly Harun, Fauzi Ichsan, Onno W Purbo dan Aqua Dwipayana.

Sebelumnya, teman - teman lainnya, juga relawan - relawan, banyak membuat semacam polling dan di banyak tempat, ada saja agenda seminar atau diskusi yang suka atau tidak suka, menyerempet ke bakal calon - calonnya. Malah, di sebuah seminar beberapa waktu yang lalu, ada yang secara spesifik menyatakan bahwa menteri kabinet Jokowi adalah hak prerogatif presiden.

Yang jadi soal, apakah calon Menteri Jokowi ini memang akan diseleksi? Bukankah Jokowi sudah terkenal dengan lelang jabatannya? Apakah jabatan menteri tidak bakal dilelang?  Atau diseleksi ketat di Rumah Transisi?   Semuanya berpulang kepada Jokowi dan jika mengacu kepada hak prerogatif, tentu wapres, parpol dan relawan tidak ikutan menentukannya. Hanya masukan saja.

Bagaimana cara Jokowi menyeleksi atau melelangnya? Ini yang membuat banyak orang dag dig dug menunggu. Beda dengan di masa Soeharto, ketika penyusunan menteri, infonya, para  elit kita cukup dag dig dug satu malam saja menunggu ditelefon.

Soal lelang itu sendiri, kalau dilelang terbuka di kementerian, sebenarnya banyak sekali para dirjen di kementerian yang bisa ikut lelang terbuka dan birokrat yang ada ini,  sudah tahu betul lika liku di kementeriannya dan masalah - masalah yang ada. Kalau terpilih, tentu tinggal tindakan saja. Tinggal action.

Menteri atau pembantu presiden, sebenarnya adalah pelaksana program presiden,  khususnya yang sudah dikampanyekan ketika masa kampanye pilpres.  Salah satu menteri yang menurut saya dibutuhkan adalah Menteri Agraria karena masalah pertanahan masih memerlukan penyelesaian cepat.

Contoh di Provinsi Sumatera Utara saja, dari 427 kasus tanah di masa Orde Baru, ketika reformasi bergulir, jumlah kasusnya mencapai 1.000-an dan yang selesai sampai 2014  sekarang ini, tak bisa dihitung dengan jari.

Juga perlu dan penting adalah Kementerian Revolusi Mental, apakah digabung dengan Kementerian Reformasi Birokrasi atau apapun namanya, mental kita memang harus direvolusi dan ada yang mengurusnya.

Harapan kita, lagu Salam Dua Jari yang sudah berganti menjadi Salam Tiga Jari, liriknya menjadi: / Salam Tiga Jari / Jangan lupa lelang menteri ..... /

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun