Hal yang Menarik dalam daftar pengurus tersebut adalah tidak ada lagi pengurus yang merupakan tokoh dari aksi massa 212 yang getol menyingkirkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi gubernur di Ibukota.
Tidak ada Presidium KAMI Din Syamsuddin, pimpinan GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak. Termasuk oposan Jokowi, Tengku Zulkarnaen yang selama ini melabeli diri sebagai wakil sekjen.
Penghapusan nama-nama tersebut sudah diprediksi sejak Jokowi memberikan sambutan dalam pembukaan yang dihadiri antara lain Yusuf Kalla termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jokowi mengatakan bahwa corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri.
Ia bahkan menggunakan istilah semangat dakwah keislaman adalah merangkul bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah SAW.
Pesan Jokowi tersebut tampaknya diterjemahkan sebagai keinginan agar MUI sebagai forum dakwah kultural dan bukan menjadi penebar kebencian yang berkarakter ekstrim.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang masih menjabat ketua umum non aktif pun menempatkan diri sebagai ketua formatur pemilihan pengurus lima tahun mendatang. Hasilnya, kepengurusan MUI tampak lebih cenderung satu frekuensi dengan pemerintah.
Ma'ruf Amin yang menunjuk Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftahul Akhyar dengan penekanan bahwa pengurus yang dibentuk dalam menjalankan kebijakan organisasi berposisi sebagai mitra pemerintah.
Terbentuknya pengurus baru tanpa unsur tokoh 212 ini menuai komentar dukungan dari pegiat media sosial yang selama ini berposisi sebagai pembela Jokowi. Mereka menyebutkan bahwa kepengurusan baru bisa membuat suasana adem dan hilangnya komentar meresahkan mengatasnamakan MUI.
Struktur baru ini menunjukkan bahwa MUI sudah kembali pada khitahnya. MUI merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam bukan sebagai partai politik sehingga tidak layak beroposisi.
MUI kembali ke jati diri sebagai wadah yang bertugas membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam. Posisi ini menempatkan MUI bukan lembaga yang berhadap-hadapan dengan pemerintah apalagi merongrong kebijakan pemerintah.
Sejarah menunjukkan bahwa MUI dan pemerintah berjalan seiring. Bahkan, langkah-langkah MUI kerap mendukung kebijakan pemerintahan yang ada. Bukan mengobarkan semangat perlawanan apalagi memecah sesama umat Islam.
Memang MUI terbaru ini tidak memberikan penegasan sikap terhadap FPI dan berbagai pernyataan sikap dari Rizieq Syihab yang kontroversial dan menimbulkan polemik dalam masyarakat.
Namun, susunan baru pengurus yang menghapus tokoh kontroversi merupakan cara arif menjadikan MUI kembali kepada rel. Tanpa pernyataan sosok yang anti pemerintah dalam pengurus menggaris bawahi bahwa MUI tidak menghendaki sikap partisan.
Kembali pada hakekatnya yaitu himpunan ormas-ormas bukan untuk tujuan kepentingan politik praktis tetapi untuk kemaslahatan umat,
Dengan demikian, tidak ada lagi yang bisa menjadikan MUI sebagai tunggangan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pengurus harus mengutamakan kepentingan umat bukan menjadikan sebagai pijakan untuk menyebarkan agitasi atau provokasi melawan pemerintah yang sah.
Seperti penegasan dari Ma'ruf Amin bahwa MUI harus menjalankan perannya sebagai khadimul ummah atau pelayan umat sekaligus sebagai shadiqul hukumah atau mitra pemerintah. Ia menekankan bahwa dengan pedoman itu maka MUI bisa mempertahankan kepercayaan masyarakat dan pemerintah.
Dalam hal ini, pesan nyata dari Ma'ruf yaitu MUI agar memiliki sikap Islam Wasthiyah. Diartikan sebagai cara berfikir, bersikap, dan bertindak secara moderat (tawassuth), tidak berlebihan (ifrathi), dan tidak berlaku masa bodoh (tafrithi), tidak terlalu rigid (tasyaddudi) dan tidak telalu permisif (tasahuli).
Langkah Ma'ruf Amin perlu diapresiasi bahwa MUI bukan wadah pengritik pemerintah. Namun, lembaga untuk keagamaan dan umat. Bila MUI diisi, misalnya seperti Tengku Zulkarnaen yang tiap hari melontarkan serangan membabi-buta terhadap pemerintah atau pribadi Jokowi tentu kurang tepat bagi kehidupan umat.
MUI seharusnya mulai menebarkan semangat kebangsaan bukan jurang dengan komponen masyarakat lainnya. Misalnya, dalam menyikapi reuni 212. MUI harus bersikap bahwa kasus tersebut sudah selesai dan tidak perlu dihidup-hidupkan kembali. MUI harus menegaskan kepada umat untuk tutup buku.
Andaikan MUI mempunyai ketegasan tersebut maka akan menjadi pendorong terhadap harmonisasi dalam masyarakat. Atau misalnya, MUI lebih mendorong anggotanya untuk melakukan aksi kritis kepada pemerintah melalui jalur hukum, misalnya menyikapi UU Cipta Kerja melalui upaya judicial review ketimbang aksi jalanan.
Terbentuknya pengurus MUI dengan mencoret tokoh 212 merupakan bukti konkret koreksi Ma'ruf Amien atas kepengurusan yang dipegangnya selama periode 2015-2020. Hal itu juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung Jokowi, apalagi kapasitasnya sebagai wakil presiden.
Hasil kerja Ma'ruf Amin dalam mengarahkan MUI periode lima tahun mendatang kian membuat solidnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Posisi mumpuni Ma'ruf sebelumnya sebagai Rais 'Aam PB NU dan Ketua Umum MUI kian memperkuat dukungan terhadap Jokowi.
Dengan demikian peran Ma'ruf Amin bukanlah wapres ban serep tetapi nyata-nyata memberikan kontribusi melalui kekuatannya dalam menggerakkan umat dan ulama. Â Semoga.
