Sejak awal barter politik Gerindra adalah Kementerian Pertanian dan Pertahanan. Namun, posisi ngurus petani sudah menjadi incaran Nasdem. Apalagi Surya Paloh sejak awal sudah deklarasikan pencalonan Jokowi, jadi tak mungkin diingkari Jokowi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian diberikan kepada pendatang baru kabinet, kubu Prabowo. Edhy sebagai orang terdekat Prabowo, karena sudah terjalin sejak 1991, mendapat tawaran pertama. Apalagi ia menjabat Komisi V yang bermitra dengan Kementerian di bawah Susi Pudjiastuti sehingga dianggap paling mumpuni.
Sebenarnya, kementerian pertanian adalah bidang yang disukai Edhy. Namun, apa pun jabatannya, toh bisa dipelajari, begitu Edhy berlasan. Selain Edhy sebenarnya pada Oktober 2019 lalu mencuat nama Fadli Zon. Namun, nama itu kurang sedap bagi kubu koalisi.
Fadli yang mewarisi himpunan kerukunan tani dari Prabowo memang banyak disebutkan. Ia pun dalam banyak kesempatan agak malu-malu kucing menjawab kesediaan berkabung ke Jokowi.
Bahkan, saat itu Prabowo bercerita mengenai mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang memberi jabatan pada lawan politiknya William Seward. Fadli Zon pun berujar; "ya, nanti kita lihat saja". Dengan kalimat bersayap ia menyerahkan kepada Jokowi.
Kini, setelah Edhy tersingkir peluang terbuka bagi Fadli Zon. Sang pemilik saham Partai Gerindra itu kian terbuka lebar peluangnya. Prabowo kemungkinan besar memberikan rekomendasi, meski kata akhir tetap di tangan Jokowi.
Bila yang dipilih Fadli Zon sebenarnya akan memberi keuntungan bagi Jokowi. Setidaknya, bahasa kasarnya, kerikil yang kadang menggelitik kaki Jokowi sudah bisa disisihkan.
Suara miring Fadli Zon memang tak ada yang membungkam. Bahkan setingkat Prabowo. Mantan Wakil ketua DPR itu bebas tanpa sensor bersuara walaupun ia tahu partainya sudah berdiri di koalisi pemerintah.
Fadli Zon hanya tidak berkomentar atau mencuit di akun Twitternya soal penangkapan Edhy sepanjang Rabu kemarin. Warganet bahkan riuh mempertanyakan kebungkaman Fadli soal koleganya yang menjadi pelaku korupsi.
Ia kemudian baru mencuit setelah penetapan tersangka Edhy dan menginfokan bahwa koleganya itu telah mundur sebagai menteri dan ia memberikan apresiasi. Namun, ia tetap mengkritisi KPK yang tidak kunjung mampu mengungkap jejak keberadaan politikus PDIP Harun Masiku.
Fadli Zon memang masih terus melontarkan kritikan meski kadang juga seolah asal menyerang pemerintah. Bagaimana, misalnya, keberpihakannya kepada FPI dan Rizieq Shihab.
Saking kagumnya bahkan ia menyebutkan Imam Besar FPI itu lebih besar ketimbang Proklamator Soekarno-Hatta hanya karena penyambutan membludak ketika tiba dari  'pelarian' dirinya di Mekkah, Arab Saudi.
Memang ada faedah jika Fadli dipilih Jokowi bergabung di kabinet. Selain akan mengurangi suara sumbang terhadap pemerintah juga bisa menjembatani antara pemerintah dan FPI. Bahkan, mungkin bisa membuat FPI mati angin. Pasalnya, selama ini Fadli Zon adalah pembela utama bahkan seolah jubir laskar mengatasnamakan Islam itu.
Namun, apakah Fadli bisa se-fenomenal Susi Pudjiastuti jika memimpin kementerian kelautan dan perikanan yang dirintis sejak era Presiden Gus Dur?
Jawabannya pasti tidak. Rekam jejak kinerja Fadli Zon belum ada yang bisa ditorehkan dengan tinta emas. Ia cenderung bekerja sebagai administratur yang lemah dalam teroboson-terobosan fenomenal.
Mungkin saya salah dalam penilaian ini. Tetapi, pembaca budiman bisakah kasih contoh jika ada karya fenomenal itu, selain ucapannya yang kontroversial dan keberpihakannya kepada Rizieq, Anies Baswedan, dkk.
KKP di era Susi yang mendapat pujian pemerhati lingkungan, pujian anak bangsa karena menjaga kedaulatan bangsa, hingga kepedulian sumber budi daya kelautan jangka panjang telah kembali dibelokkan di era Edhy.
Bila KKP dipegang Fadli Zon, saya kira, tetap tidak akan mampu membalikkan arah lagi kepada masa Susi. Dengan dalih demi kepentingan nelayan jangka pendek kemungkinan besar kebijakan Edhy akan diteruskan.
Di era Susi, ekspor benih lobster ditutup. Kebijakan Susi dipuji karena sebagai kerugian jangka panjang bila benur itu malah diekspor bukan dibudidayakan sehingga lebih memberi manfaat dan keuntungan sebenarnya bagi nelayan.
Namun, Edhy dengan alasan dikeluhkan sebagian nelayan maka diambil jalan dibuka kembali keran ekspor. Meski ternyata pundi-pundi uang dari eksportir justru jadi lahan korupsi. KPK menyebutkan Edhy dan istri belanja hingga Rp 750 juta duit benih lobster saat dinas kerja di Amerika Serikat, selain uang Rp 8,5 miliar.
Susi juga terkenal dengan jargon 'tenggelamkan'. Banyak kapal penangkap ikan asing yang ditangkap kemudian ditenggelamkan ke laut. Upaya menjaga sumber daya laut dan kedaulatan bangsa ini berubah di tangan Edhy.
Nilai kebangsaan ini direduksi Edhy dengan menyebutkan ongkos besar program Susi yang menenggelamkan kapal asing hingga Rp 100 juta. Belum lagi, kata Edhy, relasi dengan negara-negara asing tersebut menjadi terkoyak.
Kebijakan Susi lainnya yang dianggap positif masyarakat luas seperti pelarangan penangkapan menggunakan cantrang dan pembatasan ukuran kapal penangkap ikan diubah kembali oleh Edhy.
Memang berbagai kebijakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan terjemahan dari kebijakan pemerintah Jokowi. Beberapa kebijakan Susi di atas mengundang konflik di internal pemerintahan.
Susi tidak hanya tidak sejalan dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, juga pernah diingatkan Wapres Jusuf Kalla dalam periode pertama Jokowi. Bahkan, Susi juga berhadapan, misalnya, dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar gara-gara cantrang.
Siapa pun yang menggantikan Edhy diperkirakan tidak akan mengembalikan kebesaran Susi. Memang Susi tidak memihak pada nelayan dalam jangka pendek. Namun, dalam  jangka panjang justru kebijakan Susi akan memuliakan kehidupan nelayan.
Siapakah yang bisa menggantikan Susi?
