Mohon tunggu...
KOMENTAR
Ilmu Sosbud

Diplomasi Koersif Dalam Upaya Mencapai Kepentingan Nasional Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

3 Desember 2021   21:00 Diperbarui: 3 Desember 2021   21:00 184 1
Secara umum, diplomasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingannya.
Diplomasi sering kali dijadikan alat atau instrumen suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya ataupun menjalin suatu hubungan dengan suatu negara lainnya. Diplomasi erat kaitannya dengan politik luar negeri suatu negara, kedua hal tersebut tak dapat dipisahkan, demikian karena dalam upaya  mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara yang mana menjadi bagian kepentingan nasional diplomasi dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan -- tujuan tersebut.
Diplomasi dalam prakteknya memiliki beberapa variasi seperti salah satunya adalah diplomasi koersif. Definisi diplomasi koersif Menurut dari bruce jentleson "..., this is a diplomatic strategy with a degree of limited coercion" dapat dikatakan diplomasi koersif sebagai bentuk diplomasi yang mengedepankan tindak koersi, dalam pelaksanaan-nya tindak koersi tersebut terbatas. Koersi sendiri memiliki arti sebagai tindakan yang bersifat ancaman atau tekanan  pada prosesnya dilaksanakan yang mana menimbulkan salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah ataupun dengan tujuan lain untuk memaksa salah satu pihak untuk melakukan sesuatu.  Bruce jentleson mengartikan dalam diplomasi koersif terdapat "Carrots may be included, but, by definition, so too are sticks. The sticks can include economic sanctions as well as military force." Dalam diplomasi koersif intensif juga diberikan kepada pihak atau negara lain dalam suatu interaksi antarnegara tersebut yang mana dapat berupa sanksi ekonomi dan penggunaan kekuatan militer. Intensif disini dapat diartikan sebagai bentuk ancaman tindak langsung. Segala bentuk ancaman dan insentif tersebut dalam diplomasi koersif merupakan alat untuk menimbulkan rasa intimidasi bagi suatu negara. Namun, tindakan ancaman haruslah terukur untuk meminimalkan dan menghindari kemungkinan untuk terjadinya perang yang mana sesuai dengan tujuan dari diplomasi itu sendri yakni untuk menghindari perang. (Jentleson, 2006)
Terdapat tiga hal atau elemen penting yang menjadi bagian dari pelaksanaan diplomasi koersif yakni pemberitahuan, negosiasi dan proses tawar menawar. Terdapat hal lain yang menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam diplomasi koersif seperti negara yang menjadi sasaran dari negara pelaku, penggunaan power dan ketakutan dari negara sasaran.
Hal penting yang diperhatikan terkait dengan sasaran negara pelaku adalah melihat Negara pelaku dapat memberikan tawaran untuk bekerja sama kepada negara sasaran demi mendapatkan kepentingan dari proses yang berlangsung. Yang kedua penggunaan power dari negara pelaku mampu dan dapat memastikan bahwa penggunaan power dalam proses diplomasi koersif harus dapat berjalan maksimal. Power tersebut dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang lebih menunjukkan kepada negara sasaran sebagai sebuah kebutuhan. Negara pelaku juga harus dapat menjamin bahwa kekuatan yang digunakan tidak dianggap sebagai ancaman oleh negara sasaran. Yang ketiga adalah ketakutan dari negara sasaran, Ketakutan yang muncul dari proses diplomasi koersif akan menyebabkan banyaknya pemintaan yang muncul dari negara sasaran. Hal ini menyebabkan negara pelaku dapat dengan lebih mudah mencapai kepentingan yang dirumuskan. Meskipun, dalam penggunaan kekuatan harus memastikan bahwa negara sasaran tidak curiga dengan penggunaan kekuatan tersebut.
Terdapat dua pendekatan dalam diplomasi komersial yakni . Pertama, full ultimatum. ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses tuntutan terhadap negara sasaran, yakni tuntutan yang bersifat sangat spesifik dan jelas, pemberian tenggang waktu kepada negara sasaran dalam melakukan kerja sama yang sudah diinisiasi, serta ancaman yang jelas yang ditujukan kepada negara sasaran apabila negara tersebut tidak mau mengikuti  tuntutan yang diminta oleh negara pelaku. Kedua, adalah pendekatan try and see. Pada pendekatan ini, negara pelaku hanya diminta untuk memberikan tuntutan yang spesifik dan jelas. Sedangkan mengenai ancaman yang nyata dan tenggang waktu diberikan kemudian (Alunaza, 2020)
Kepentingan china di kawasan laut china selatan
Banyak dari negara besar yang memiliki kekuataan besar dari segi ekonomi ataupun militer menerapkan diplomasi koersif sebagai instrumen mencapai kepentingan nasional mereka. Contohnya saja adalah republik rakyat tiongkok ( RRT ). Diplomasi koersif sering kali digunakan oleh RRT sebagai instrumen untuk menjalankan politik luar negeri nya dan juga mencapai kepentingan nasionalnya. RRT sering kali menggunakan segala bentuk ancaman -- ancaman yang intimidatif  untuk mempengaruhi negara yang menjadi tujuan kepentingannya.
Salah satu kepentingan nasional RRT adalah kuasa akan kawasan laut china selatan, Dari buku "konflik laut china selatan dan implikasinya terhadap kawasan" fokus persolana di laut china selatan adalah yang pertama merupakan kekayaan sumber daya alam yang terdapat di laut china selatan terutama minyak dan sumber daya alam  lainnya, yang kedua adalah karena letak dari letak dari laut china selatan sendiri yang merupakan tempat lalu lintas kapal kapal internasional yang melewati selat malaka, yang mana juga merupakan jalur lalu lintas tersibuk di dunia yang juga merupakan jalur lintas niaga antara eropa dan amerika ke asia dan sebaliknya, melalui wilayah perairan negaranegara di paling sedikit di 3 kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia-Pasifik (Roza, 2013)
Dalam hal ini terdapat beberapa negara yang pernah menjadi sasaran dari china dalam upaya memperluas pengaruhnya di dalam kawasan laut china selatan, yakni :
1.Indonesia

Indonesia pernah beberapa kali mengalami perselisihan akibat dari tindakan china dalam upaya memperluas pengaruhnya di laut china selatan . dan baru -- baru ini china mengirimkan protes terhadap kegiatan pengeboran minyak indonesia di kawasan yang secara konvensi hukum laut  UNCLOS 1982 merupakan kawasan kedaulatan indonesia dan indonesia berhak untuk melakukan segala kegiatan di bawah daerah kedaulatannya.

Seperti dilansir dari CNN Indonesia bahwa "Terungkap China pernah mengajukan protes diplomatik soal pengeboran minyak dan gas alam yang dilakukan Republik Indonesia di wilayah Laut China Selatan, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI di Laut Natuna. Beijing mendesak pemerintah RI untuk menghentikan pengeboran kedua sumber daya alam tadi.
Protes ini membuat hubungan antara kedua negara sempat memanas. Protes ini dilayangkan oleh diplomat China yang menyuruh Indonesia menghentikan pengeboran di wilayah lepas pantai yang dinilai merupakan wilayah Beijing" (Indonesia, 2021)

Dilansir dari CNN  Indonesia "China berulang kali menuntut Indonesia untuk menghentikan pengeboran di LCS.Meski demikian, detail waktu protes ini disampaikan tak diketahui." Hal tersebut tidak terjadi satu kali namun pemerintah china sempat beberapa kali mengajukan protes tersebut kepada indonesia. Protes china juga melakukan protes terhadap kegiatan latihan militer indonesia bersama dengan amerika serikat. Klaim china tetap pada nine dash line dan bersikeras menolak klaim indonesia yang menganggap kawasan tersebut merupakan bagian dari zona ekonomi ekslusif ( ZEE ) indonesia

Protes balik dari pihak indonesia sulit unuk dilakukan pemerintah mengingat bahwa china merupakan mitra dagang terbesar RI dan salah satu negara yang menjadi sumber investasi terbesar RI hal tersebut terungkap dari wawancara dari pihak CNN indonesia "Namun, protes sulit dilayangkan pemerintah Indonesia mengingat China merupakan mitra dagang terbesar RI dan sumber investasi kedua negara itu. Menurut Farhan dan dua sumber lain dari Reuters, pejabat pemerintah Indonesia memilih diam menanggapi isu ini untuk mencegah konflik diplomatik dengan China" (Indonesia, 2021).

2.Filipina

Seperti sebelumnya, china dalam upaya menguasai berdasar pada klaim historisnya yakni Nine-dash line terhadap kawasan laut pemerintah china kerap kali mengizinkan kapal-kapal nelayan mereka untuk melakukan pelayaran ke kawasan teritorial negara orang. Bukan hanya kapal nelayan namun juga armada militer angkatan laut china dan kapal coast guard mereka juga kerap kali turun berlayar dengan alasan untuk melakukan petroli dan pengaman kawasan teritoril china  ke kawasan teritorial negara lain yang masih dalam cakupan klaim nine dash line mereka.

Tindakan tindakan tersebut terkadang mendapat protes dari negara sasaran dari china. Seperti filipina yang memprotes akan kejadian terjadi kepada kapal filipina yang menjadi korban dalam tindakan agresif tiga kapal coast guard china yang melakukan blokade dan penembakan dengan menggunakan meriam air di kawasan Scond Times Shoal, laut china selatan. Protes dilayangkan langsung oleh presiden filipina, Rodrigo Duterte, yang melakukan protes langsung kepada presiden republik rakyat tiongkok ( china ) pada pertemuan ASEAN -- China. Kami benci kejadian terakhir di Ayungin Shoal dan prihatin atas perkembangan serupa lainnya. Ini tidak mencerminkan hubungan antara bangsa dan kerjasama yang baik," tegas Duterte (CNN, 2021)

Dipmlomasi koersif china melalui belt road initiative

OBOR ( one belt one road ) / BRI ( belt road initiative ) merupakan proyek dari republik rakyat tiongkok yang mana proyek ini merupakan inisiasi dari presiden xi jin ping pada tahun 2013, tergambar dari proyek tersebut terdapat ambisi untuk menciptakan jalur sutera baru abad 21 dengan membentuk konektivitas antarnegara asia melalui pembangunan infrastruktur perdagangan darat dan laut yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara-negara kawasan asia, eropa dan afrika serta menjalin

hubungan kerjasama antarnegara di kawasan Asia, Eropa dan afrika.
Inisiasi one belt one road erat kaitannya dengan kepentingan nasional jangka panjang republik rakyat tiongkok, hal itu tergambar pada pembentukan jalur sutera baru 21 melalui dua bentuk jalur terpisah yakni jalur darat dengan silk road economic belt dan 21th century maritime silk road.  Pada jalur darat yakni silk road economic belt merupakan jalur pedagangan darat yang didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi yang membentang dari tiongkok menuju ke asia barat, asia tengah hingga pada rusia dan juga eropa.

Dalam kasus negara-negara miskin di Afrika, jawaban untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerahnya adalah dengan berutang pada pemerintah asing, termasuk China.
Dengan adanya Belt and Road Initiative, ditambah dengan pinjaman dari bank-bank pembangunan Beijing, China telah merebut posisi negara-negara Barat sebagai kreditur pemerintah terbesar di benua Afrika.
Namun, bukan berarti tanpa risiko ketika China memutuskan untuk memasuki area yang dijauhi banyak negara Barat karena banyaknya permasalahan di benua Afrika termasuk konflik dan ketidakstabilan politik.

Sebagai contoh negara sri lanka yang menjadi korban " debt trap" china yang mana sri lanka gagal melunasi hutang tersebut hingga terpaksa proyek pelabuhan tersebut kembali diambil oleh china. Dilansir dari cnbc "Pelabuhan itu dibangun pada tahun 2008 dengan bantuan dana segar dari China sebesar US$ 361 juta (Rp 5 triliun). Di 2016, Colombo akhirnya menyerahkan pelabuhan itu kepada perusahaan China untuk mengelolanya dan akan memindahkan angkatan laut negara itu ke wilayah yang sudah dikuasai Beijing itu"


Bibliography
alunaza, h. (2020). 3 faktor penentu keberhasilan diplomasi koersif. Retrieved from reviewnesia.com: https://reviewnesia.com/keberhasilan-diplomasi-koersif/
CNN. (2021, NOVEMBER 26). Daftar Ulah China yang Bikin Gerah Negara ASEAN di Laut China Selatan. Retrieved from CNN INDONESIA: https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/internasional/20211126153823-106-726528/daftar-ulah-china-yang-bikin-gerah-negara-asean-di-laut-china-selatan/amp
Indonesia, C. (2021, desember 1). China Pernah Minta RI Setop Bor Minyak dan Gas di Laut China Selatan. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211201185140-106-728653/china-pernah-minta-ri-setop-bor-minyak-dan-gas-di-laut-natuna/amp&ved=2ahUKEwiS5dupx8f0AhUM63MBHcOGAEEQyM8BKAB6BAgHEAI&usg=AOvVaw0a8B
Jentleson, B. (2006). Coercive Diplomacy: Scope and Limits. the stanley foundation, 2.
Roza, R. (2013). KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DAN. Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun