Namun apabila masih tetap tidak diindahkan, maka petugas kepolisian langsung bertindak tegas membawa gerombolan tersebut ke Mapolrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan.
Hal itu diungkapkan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol dr Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., pada hari Jum'at (27/03/2020) ketika memberikan arahan kepada anggotanya supaya bertindak sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian.
"Mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat," tutur dr Sandi, sapaan lekat Kapolrestabes Surabaya.
dr Sandi menjelaskan, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). "Maka dari itu, Kapolri mengeluarkan Maklumat nomor: Mak/2/lll/2020," terangnya.
Berikut isi Maklumat Kapolri:
A. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun dilingkungan sendiri, yaitu:
1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga;
3. Kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan;
4. Unjuk rasa, pawai dan karnaval; serta
5. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
B. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
C. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
D. Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;
E. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
F. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat
"Maka, apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. ( Syam )
