Pangkal soalnya terkait impor beras. Budi Waseso sempat mengatakan bahwa saat ini tidak perlu lagi impor beras. Ia berasumsi terdapat cadangan beras yang dinilai telah mencukupi, yakni sebesar 2,4 juta ton di gudang-gudang Bulog.
Sedangkan Kementerian Perdagangan telah memberikan izin impor beras sebanyak 2 juta ton untuk tahun 2018 ini. Adapun impor beras tersebut diambil berdasarkan keputusan Rakortas, yang dihadiri Menko bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog sendiri, dan disepakati mereka bersama.
Kalaupun Budi Waseso tidak ingin impor, kenyataannya ia sendiri pernah berkirim surat kepada Kemendag minta perpanjangan waktu izin impor. Surat itu ia tandatangani sendiri dan disetujui oleh Menteri Perdagangan.
Dirut Bulog Budi Waseso juga meragukan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahkan menolak menggunakan data BPS sebagai patokan. Padahal, Presiden Jokowi menegaskan, data pemerintah berpatokan pada data BPS.
Keributan pejabat di muka publik itu menuai reaksi dari Ombudsman selaku komisi pengawas layanan publik. Salah seorang komisionernya bahkan meminta Presiden menegur pejabat bermuka dua (setuju di dalam, tapi menentang di luar). ( suaramerdeka.com )
Harus diakui bahwa polemik perbedaan pendapat atau kegaduhan antar pejabat akan berdampak luas di masyarakat. Pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik. Karena pejabat yang harusnya kompak, malah berbeda pendapat di luar. Apalagi bila pejabat itu terang-terangan menentang Presiden yang sudah jelas menegaskan untuk menggunakan data BPS. ( sindonews.com )
