Tidak usah nyinyir. Punya pikiran bahwa Kemhan padahal adalah pemilik anggaran terbesar tahun 2019. Namun masih juga disetujui DPR ditambah lagi tahun 2020.
Lho, mengurus pertahanan negara itu bukan seperti menjaga RT. Apa mau bila negara-negara lain sudah punya senjata pengebom, tapi Indonesia masih mengandalkan bambu runcing seperti perang kemerdekaan dulu?
Wajar lah kiranya jika anggaran pertahanan --dalam soal ini Kemhan sebagai pemilik kuasanya-- ditambah. Jika perlu terus ditambah lagi setiap tahun asal APBN kita cukup.
Soal pertahanan bukan urusan main-main. Lengah sedikit saja, hancur negara kita gara-gara penyusupan musuh. Yang perlu diperkuat demi tegaknya kedaulatan negara dan pertahanan itu banyak lho.
Apalagi era modernisasi kini, segala serangan ke setiap negara dapat berbentuk apa saja. Tidak melulu melalui invasi militer atau senjata mematikan. Tapi bisa juga memanfaatkan teknologi. Atau juga melemahkan nilai luhur Pancasila.
Jadi: masih wajar kok anggaran Kemhan naik tahun 2020. Yang diperkuat dari anggaran itu juga untuk menunjukkan bangsa kita unggul di kancah dunia. Militernya disegani di dunia.
Seperti modern dan kuatnya alutsista, kokohnya infrastruktur di perbatasan negara, punyanya teknologi militer yang canggih.
Lainnya: untuk meningkatkan kualitas SDM pertahanan kita dan program penyadaran bela negara yang ditujukan untuk mampu menangkal serangan musuh tak tampak seperti tadi dijelaskan.
Lagi pula: kan sudah terbukti meskipun Kemhan punya anggaran terbesar, bahkan disetujui lagi ditambah tahun 2020, selama ini tidak pernah ada terungkap kasus penyalahgunaan keuangan negara.
Malahan: setelah 20 tahun Kemhan tidak pernah dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di era Menteri Ryamizard justru penghargaan itu berhasil diraih.
Dengan begitu, anggaran Kemhan masih baik-baik saja kegunaannya. Dapat disimpulkan, semua masih wajar.
