Jawabannya adalah ada satu subsistem dari sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten yang tidak berjalan
Yaitu telaahan aspirasi masyarakat yang masuk ke wakil-wakil di DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut telaahan permasalahan pembangunan atau yang biasa kita dengar telaahan pokok-pokok pikiran DPRD alias Pokir DPRD.
Daftar Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD inilah  salah subsistem yang harus ada dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah setiap tahunnya
Dokumen Telaahan Pokok Pokok Pikiran DPRD inilah yang tidak ada ditahun 2016 dan 2017. Â Yang ada cuma ditahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 ini.
Sistem kontrol yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi setiap kali mengevaluasi ada tidaknya Dokumen Telaahan Pokir ditahun 2016-2017 selalu diceklist ada dalam evaluasi Dokumen RKPD. Â Namun fakta menunjukkan hasil pemeriksaan oleh BPKP menunjukan tidak ada ditahun 2016 dan 2017. Â Yang ada cuma ditahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 ini.
Provinsi mala memberikan penghargaan kepada Polman sebagai penyelenggara Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik di Sulawesi Barat. ditahun 2016-2017.
Tidak mengherankan kemudian KPK turun langsung untuk melakukan klarifikasi kepada para pejabat di lingkup pemda dan para anggota DPRD Polewali Mandar.
Sudah menjadi isu nyeri-nyeri pesakitan siapa lagi yang akan jadi korban dari sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang salah satu subsistemnya dibilang ada tapi tiada.
