Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Pasca Pandemi Covid-19

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  pada pertengahan juni 2020 yang lalu mengagendakan perubahan arah kebijakan  yang secara khusus diarahkan pada upaya akseleratif  pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial setelah terdampak akibat covid-19. Upaya pemerintah mengantisipasi  melalui paket kebijakan fiskal yang diarahkan pada dua prioritas  menjadi momentum untuk  melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan guna menstimulasi  laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun ini jelas mengalami trend penurunan di bidang ekonomi.  Tentu bahwa paket kebijakan pembangunan melalui APBN 2021 pasti akan di arahkan untuk merekonstruksi bidang sosial dan ekonomi yang jelas terdampak sehingga proyeksi kedepan pada postur APBN di tahun mendatang akan lebih menjelaskan " Mitigasi Ekonomi dan Sosial daalm APBN 2021".   Oleh karena itu APBN mendatang lebih di prioritaskan pada upaya  ruang antisipasi  fiskal baik pada dimensi belanja negara, pendapatan negara dan pembiayaan lainnya. Sehingga dapat di nilai  bahwa kerangka ekonomi makro di tahun mendatang  sejatinya menjadi bemper  antisipasi fiskal yang di prioritaskan pada  upaya mengantisipasi risiko ketidakpastian terutama pada bidang yang terdampak yaitu  sosial dan ekonomi. DPR secara kelembagaan pada akhirnya  harus bekerja menyusun  agar paket pemulihan ekomomi dan reformasi sosial yang diagendakan pada tahun 2021 lebih efektif dan tepat anggaran.