Pihak oposisi sering memelintir informasi sehingga seolah-olah kinerja pemerintah tak signifikan. Tindakan tidak fair ini ditujukan untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Seperti pernyataan dari cawapres Sandiaga Uno ini. Dia menyebut bahwa pembangunan infrastruktur yang masif belum bisa mendatangkan keuntungan langsung dan berdampak signifikan bagi pegiat ekonomi mikro.
Sandi berharap pembangunan yang selama ini berjalan turut serta mengangkat sektor ekonomi mikro, termasuk UMKM, agar bisa naik kelas dan mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran di masyarakat.
Selain Sandiaga, Ferdinand Hutahaean, Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demmokrat, juga menyatakan hal yang senada. Dia menyebut jalan tol yang di bangun di era kepemimpinan Jokowi mahal dan berbayar tinggi.
Menurutnya, kalau murni bernegara, maka kewajiban Jokowi sebagai presiden yakni membangun infrastruktur untuk rakyat yang bisa dinikmati semua pihak tanpa membayar.
Baik Sandiaga maupun Ferdinand pada dasarnya berbicara tidak sesuai fakta di lapangan. Mereka sebagai pihak oposisi tak mampu bertarung dengan fair, yang bisa menghargai keberhasilan, dan mengkritik bila ada kekurangan.
Pernyataan Sandiaga Uno di atas kontradiktif dengan kenyataan di lapangan, karena meskipun tidak langsung menyentuh kepada usaha mikro namun pembangunan infrastruktur di era Jokowi memiliki dampak sosial dan ekonomi. Sehingga tidak dapat dilihat dari satu sisi saja.
Efek pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan terlihat dari beberapa sektor, yaitu proyek ketenagalistrikan yang menerangi 1,7 juta rumah atau 6,7 juta jiwa, proyek air bersih dan irigasi mampu meningkatkan produksi hingga 10.140 liter/detik sehingga memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,5 juta rumah atau 5,8 juta jiwa.
Sementara, proyek irigasi juga mengairi 96 ribu hektar area persawahan. Proyek infrastruktur bandara mampu melayani 37,5 penumpang per tahun, proyek infrastruktur pelabuhan mampu meningkatkan arus barang menjadi 2,26 juta TEUs per tahun.
Pada sektor transportasi perkotaan dimana Pemerintah berhasil menambah 80 kereta listrik yang berdampak pada peningkatan kapasitas 7,3 juta penumpang per tahun.
Pemerintah telah membuka lapangan kerja, menurunkan ketimbangan angka kemiskinan, dan membuka hambatan konektivitas antar wilayah, memberikan akses jalan yang layak untuk masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain.
