Meski telah dilarang oleh Pemerintah Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) belum benar-benar mati. Kini mereka mulai menyusup pada gerakan politik #2019GantiPresiden.
Status HTI sekarang adalah ormas terlarang, sebagaimana PKI. Pelarangan itu bukan tanpa dasar sebab ideologi HTI sama dengan ideologi komunisme yang sama-sama hendak mengganti sistem dan dasar negara Indonesia.
Bila ditelusuri dalam ajaran Islam, penegakkan khilafah bukanlah bagian dari syariat. Menurut jumhur ulama tidak ada ayat maupun hadits yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam.
Gerakan Negara Islam sendiri pernah eksis di Indonesia pada masa 1950an dulu. Gerakan DI/TII Kartosoewiryo memiliki genealogi yang sama dengan pemikiran HTI.
Kita sekarang wajib waspada dengan gerakan bawah tanah HTI setelah dibubarkan. Diantaranya mereka kini menunggangi gerakan oposisional #2019GantiPresiden.
Hal itu terbukti dengan adanya video blog (vlog) bareng antara Ismail Yusanto (juru bicara HTI) dan Mardani Ali Sera (penggagas #2019GantiPresiden). Dalam vlog itu, mereka menyampaikan pesan untuk mewujudkan "2019 Ganti Sistem, Ganti Rezim".
Vlog itu juga menegaskan bahwa Ismail Yusanto mewakili HTI ingin mengganti sistem demokrasi di Indonesia dengan sistem khalifah dan syariat Islam. Parahnya, para penggagas #2019GantiPresiden itu seakan diam saja dan membolehkannya.
Dengan demikian bisa dikatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden itu telah ditunggangi oleh agenda politik khilafah. Â
Namun, tampaknya para penggagas gerakan oposisional itu menutup mata terhadap fakta di lapangan bahwa ada gerakan makar khilafah. Jika mereka tidak menolak manuver pendukung paham HTI itu, maka para pengusung #2019GantiPresiden sebenarnya memiliki kesepahaman yang sama dengan HTI.
Mereka sama saja dengan memberikan restu gerakan makar ganti sistem Pancasila dengan ideologi khilafah bikinan HTI.
Kita semestinya patut waspada dengan pergerakan HTI dan #2019GantiPresiden saat ini. Bila kita lengah, NKRI dan Pancasila hanya akan cerita bagi anak cucu kita nanti.
