Habis Polemik Senjata, terbitlah Densus Tipikor.
Presiden Jokowi kiranya sedikit kelimpungan menghadapi berbagai persolan di institusi negara. Di bawah komando Jokowi, semuanya dirasa bergerak sendiri-sendiri. Bahkan, tak jarang berujung pada silang pendapat dan pemikiran.
Beberapa waktu lalu kita ingat bagaimana kisruh senjata Polri cukup menyita perhatian. TNI dan Polri tidak senada dalam menyampaikan informasi di publik. Pak Menteri ketika ditanya juga belum memberikan jawaban pasti. Rakyat pun kebingungan. Kali ini polemik baru dengan munculnya rencana pembentukan Densus Tipikor Polri.
Polemik seputar pembentukan Densus Tipikor sebenarnya telah mengapung ketika banyak pengamat berpendapat pembentukannya belum dibutuhkan, karena tidak sedang dalam situasi yang urgensi dan belum mendesak.
Sebelumnya juga ada pendapat mengenai pembentukannya dirasa akan mengancam wewenang KPK dan Kejaksaan. Sekarang Densus Tipikor Polri tersebut tidak mendapat restu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Meski tidak mendapat lampu hijau dari RI 2, Polri bersikukuh tetap melanjutkan pembentukan Densus Tipikor yang akan menguras anggaran Rp 2,6 triliun. Rencana itu tak akan terpengaruh dengan ucapan Jusuf Kalla dan tetap dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
Ucapan JK pastinya mendapat pertimbangan dari Presiden Jokowi. Jika kedunya tidak sejalan tentu menjadi perhatian publik.Â
Komentar dari JK sudah menyebar di media massa. Sekarang patut kita tunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Menarik untuk dilihat langkah apa yang akan ia ambil.
Tentu keduanya punya argumen masing-masing. Di sinilah letak ketegasan dan kecerdasan Jokowi dalam mempertimbangkan keduanya. Jangan sampai dalam keadaan mendesak, ia malah kelimpungan dan mengeluarkan keputusan yang menuai kisruh di tengah masyarakat.
Saya pribadi dan masyarakat sudah gerah dengan pernyataan yang tidak sinkron antarinstitusi di negara ini. Harapan saya sangat sederhana, Presiden Jokowi jangan sampai kelimpungan.
