ANGGARAN PENDIDIKAN 20% APBN KEMANA PERGINYA ?
Sebagaimana kita ketahui, bahwa satu bangsa akan menjadi besar, tentu akan di awali dari pendidikan yang memadai. Tanpa ada pendidikan yang memadai dan up tovdate, upaya apapun hasilnya tidak akan maksimal.
Salah satu syarat yang menjadi penentu adalah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah, akan menunjukan sejauhmana keseriusan pemerintah memajukan anak bangsa. Jika anggaran memadai dan tepat guna, tidak ada alasan pendidikan tidak baik.
Mari kita simak sejenak, anggaran pendidikan dalam masa order baru, tidak pernah melebihi 5 % dari APBN, menandakan bahwa perdidikan belum terjangkau baik, namun yang bisa terukur hanya bangunan sekolah inpres, yang kelihatan sampai menjangkau kepelosok daerah terpencil. Penulis pernah menyaksikan di Timor Timur ( saat masih bergabung di wilayah Indonesia ), sekolah inpres sudah menjangkau sampai perdesaan sekali. Namun kualitas bangunan sangat tidak memadai, hampir semua sekolah inpres banyak bermasalah. Ini membuktikan bahwa ada permainan antar pemborong dan pejabat berwenang. Dimana sekolah-sekolah di bangun dengan kualitas kayu yang sangat rendah. Sehingga tidak bisa bertahan melebihi lima tahun. Yang kedua yaitu tidak memadainya penyediaan sdm dan sarana penunjang, sehingga kualitas asal-asalan saja, sebagai satu tanda bahwa pemerintah kurang memperhatikan pendidikan. Dibelakang itu permainan pemborong dengan pimpro bukan rahasia pada zaman-nya. Yang hanya berakibat memperkaya pemborong dan pembagian hasil kkn dengan pejabat.
Dalam alam demokrasi, sudah membaik dimana sidang DPR mematok anggaran untuk pendidikan sebesar 20% APBN, Pada saat di umumkan penulis merasa bangga, karena menjadi salah satu Negara yang membagi porsi terbesar di dunia dengan menganggarkan 20% APBN. Dengan berjalannya waktu, tidak kurang dari 10 tahun lamanya, kualitas pendidikan belum menunjukan kebaikan yang signifikan, bahkan masih berada di urutan bawah dari seluruh dunia. Coba bayangkan sejenak, mengapa itu bisa terjadi sedemikian parahnya ? Anggaran cukup besar, namun tidak berdampak apa-apa.
Apa sebenarnya yang dilakukan dengan anggaran sebesar itu ? Di kemanakan penggunaannya ? perlu di pertanyakan dengan serius, jika KPK tidak turun tangan, sungguh suatu kesalahan besar, akan menciderai masa depan anak bangsa lebih lama.
Bagaimana tidak kaget dengan pemerintahan di bawah SBY, dimana dengan semboyan " Korupsi, Tidak " , ternyata koropsi terjadi besar-besaran di seseluruh departemen. Tentu tidak kecuali di departemen pendidikan ( hanya belum ketahuan saja lebih jelas ) yang ada anggaran besar dan menggiurkan. Dengan terbongkarnya korupsi anggaran antar pemerintah dan DPR, lebih mengejutkan, karena anggaran yang besar itu pasti tidak luput dari permaianan saat membuat anggaran, bagi-bagi porsi yang mengorbankan kepentingan pendidikan itu sendiri.
Semenjak Jokowi - Ahok naik menjadi Gubernur dan wkl Gubernur, langkah pertama dengan memotong APBN-nya sebesar 25-30%, di indikasikan adalah uang siluman yang akan dibagi-bagi kepada oknum-oknum terkait. kemudian diteruskan dengan langkah transparansi, supaya seluruh rakyat bisa menyaksikan kemana anggran itu digunakan. Kartu As terbuka, membuat kejutan mereka yang sudah mabuk dalam nikmatnya menjadi pejabat. Begitu sadar dari mabok, mereka sudah mulai berbuat ulah, akan menjatuhkan Jokowi -Ahok.
Kembali kepada APBN pendidikan sebesar 20%, kementerian harus bisa berani transparan, karena dengan anggaran sebesar itu, sangat besar kemungkinan perginya tidak jelas, karena tidak memadai dengan hasil out put pendidikan di Indoensia. Temuan penyelewengan pengadaan barang di UI, menandakan salah satu bukti kuat ada indikasi tidak beres.
Penulis hanya mengelus dada, dengan usia sama dengan usia RI, tidak lagi mampu berbuat banyak, hanya mengharapkan momentum saat ini dengan naiknya Jokowi - Ahok, biarlah semua sadar, menuntut transparansi seluruh anggaran dalam departemen, karena ini menyangkut masa depan anak bangsa, apalagi mau menjadi negara kuat yang di segani oleh bangsa lain.
Jangan mengharap banyak dari DPR - DPRD maupun dari pemerintah, kenyataan sudah membuktikan bahwa lembaga -lembaga itu sudah menyatu dalam memperkaya diri. Segala anggaran yang dibuat sudah ada muatan nilai kkn. Jika prediksi Jokowi - Ahok 25-30% harus dipotong, kemungkinan di departemen pendidikan bisa lebih, karena sangat tidak memadai dana dan hasil realita nya.
Negara tetangga dengan anggaran pendidikan tidak melebihi 20% APBN negaranya, mereka masih mampu menggaji guru2nya dengan sangat memadai, fasilitas pendidikan yang memadai ( upto date ), bahkan sekolah swasta tidak luput di beri tunjangan, tidak tanggung-tanggung bisa sampai 95% dari anggaran operational sekolah. Mengapa Indensia tidak, dengan anggaran 20% APBN ? Cukup diketahui saja, Malaysia masih bisa memberi subsidi sekolah swasta yang berbahasa Tionghua hingga 80% operational, Penulis sendiri sudah kesekolah tersebut dan menyaksikan sendiri. Jangankan swasta diperhatikan, sekolah negeri sendiri sangat prihatin. Penulis pernah ke pelosok daerah Kupang, begitu prihatinnya banguan sekolah disitu. Yang bisa di katakan tidak layak pakai sesungguhnya. Pernah juga bersama satu badan social ke salah satu desa Bogor, memberi bantuan membangunkan fisik sekolah yang sudah rusak termasuk memberi pelathian guru dan ketrampilan. Kepala sekolahnya sampai menangis dengan mengatakan mimpi apa ? Begitu saat kita mau masuk minta ijin kepada pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya masih banyak ulah dengan berbagai pertanyaan yang mencurigai niat baik. Setelah semua diserah terimakan, raut muka yang penuh gembira dari guru-guru dan orang tua dan siswa, sangat mengharukan hati. Penulis juga ikut berlinang air mata. Badan social dari perusahaan swasta ini terus melakukan bantuan secara total didaerah lain yang kondisinya sangat memprihatikan. Bukan berupa uang, melainkan membangunkan fisik yang rusak, menambah fasilitas dan pelatihan-pelatihan berkesinambungan kepada guru dan membina ketrampilan unggulan didaerah itu, supaya anak-anak didaerah itu tidak men cari nafkah ke kota.
Bukan lagi kita bicara basa basi, bahasa yang enak didengar, tetapi realita yang sebenarnya yang ingin kita lihat. Salah satu proyek kecil dari pengadaan bahan unas, sudah meragukan. Kemudian dengan tidak menghiraukan imbauan dari dunia pendidikan dan saran mengenai di tiadakan unas. Sudah membuktikan disitu ada ladang yang subur dan perlu di curigai. Kapan KPK mau rutun tangan dengan serius ?
Yang bisa di perbuat oleh rakyat sesungguhnya menuntut transparansi, sekolah-sekolah yang merasa dirugikan dan rakyat ikut monitor setiap rupiah APBN larinya kemana ? kafrena hak itu adalah hak memajukan pendidikan anak bangsa. Dengan demikian berhasil atau gagal akan bisa terukur dengan tepat.
Esperance, 25 Mei 2013.
