Mohon tunggu...
David Abdullah
David Abdullah Mohon Tunggu... Football Enthusiast

50% basa-basi, 10% serius, dan sisanya humor.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Iuran BPJS Kesehatan Naik Saat Pandemi, Rakyat Kena Prank?

14 Mei 2020   00:03 Diperbarui: 14 Mei 2020   11:33 90 3 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Iuran BPJS Kesehatan Naik Saat Pandemi, Rakyat Kena Prank?
Kartu BPJS Kesehatan (futuready.com)

Di saat rakyat sedang berjibaku melawan virus Corona dan bertahan hidup di tengah gelombang PHK serta tekanan ekonomi, Presiden Jokowi diam-diam justru mengeluarkan kebijakan yang kontra-produktif.

Belum beres carut marutnya sistem pendataan penerima bantuan sosial bagi warga terdampak dan sistem rantai komando kebijakan penanggulangan dampak Covid-19 yang kacau balau, kini disusul dengan kado pahit naiknya iuran BPJS Kesehatan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertulis dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran kenaikan untuk kelas I yang awalnya Rp 80.000 menjadi Rp 150.000. Kelas II awalnya Rp 51.000 menjadi Rp 100.000. Untuk Kelas I dan II resmi naik per 1 Juli 2020 mendatang. Sedangkan untuk kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000 baru akan berlaku pada 2021.

Padahal sebelumnya, MA mengeluarkan putusan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS yang kemudian mendapatkan dukungan publik secara luas. Karena kenaikan itu dinilai sangat memberatkan, terlebih bagi lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Kepada siapa sebenernya pemerintah kita berpihak? Putusan MA yang memihak nasib rakyat justru dilawan dengan menerbitkan aturan baru.

Bahkan di satu kesempatan, Presiden dengan kesadaran penuh mengakui daya beli masyarakat mengalami penurunan. Namun justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan?

Kenaikan iuran untuk kelas III baru akan diberlakukan tahun 2021 yang menggambarkan seolah-olah pemerintah peduli pada nasib masyarakat lapisan menengah ke bawah. Meskipun pada akhirnya tetap naik juga, hanya masalah waktu saja.

Dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Yang artinya, negara harus memberikan jaminan bagi terselenggarannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bukan justru sebaliknya, mengeluarkan aturan yang menyebabkan pelayanan kesehatan tidak bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.

Lantas bagaimana dengan nasib mereka yang tidak mampu membayar iuran di tengah pandemi? Bahkan untuk bertahan hidup dari hari ke hari saja sulit.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN