Di penghujung tahun 2019 ini saya berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman tercinta: Pulau Lombok. Sebagai perantau saya memang tidak terlalu update dengan apa saja yang lagi hits di tanah kelahiran sendiri. Band lokal apa yang lagi naik daun, peristiwa apa yang tengah viral, serta kontroversi apa yang sedang terjadi.
Hal itu bisa jadi disebabkan oleh salah satu di antara dua alasan: 1) kepedulian saya pada daerah sendiri mulai memudar, atau 2) akses informasi pada daerah tercinta tidak masip. Mudah-mudahan alasan kedua yang jadi penyebabnya. Maklum saja, sudah 4 tahun lebih saya lebih banyak menghabiskan waktu di Jogja dari pada di Lombok dalam satu tahun kalender.
Akan tetapi, persis beberapa hari setelah menginjakkan kaki di Lombok, saya mendapatkan satu informasi yang cukup hangat dan rasanya khalayak ramai harus tahu. Adalah drama pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang jadi pusat perhatian. Sudah rahasia umum bahwa posisi ini cukup seksi dan strategis untuk seorang birokrat. Menjadi orang nomor 3 di satu daerah tentu merupakan pencapaian yang luar biasa dalam jenjang karier dan bisa jadi batu loncatan untuk meng-upgrade diri ketika masa Pilkada datang.
Sebelumnya perlu diketahui bahwa Gubernur NTB sekarang merupakan kader PKS sekaligus kader Nahdlatul Wathan (NW), organisasi Islam terbesar di NTB. Saat pilpres kemarin PKS merupakan oposan Jokowi-Amin sedangkan NW secara kelembagaan menyatakan diri mendukung Jokowi-Amin. Oh, iya, perlu juga untuk diketahui bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan saat ini adalah Tuan Guru Bajang yang notabene salah satu ulama yang getol mendukung Jokowi pada pilpres 2019 silam.
Meskipun NW menjadi organisasi terbesar di NTB bukan berarti keberadaan NU dan Muhammadiyah tidak mendapat tempat. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga aktif berkontribusi untuk pembangunan NTB. Oke, sudah dulu pujian untuk dua organisasi Islam tersebut, mari beranjak pada inti persoalan.
Gubernur NTB, Zulkifliemansyah, mengajukan 3 calon Sekda NTB pada pemerintah pusat yang kemudian diseleksi dan diuji oleh Kementrian Dalam Negeri. Mereka masing-masing Dr. Iswandi (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB), Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB), dan Ir. Ridwan Syah, M.Sc (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTB).
Berdasarkan screen capture surat dari Kemendagri yang berisi hasil seleksi terhadap 3 calon sekda NTB yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2019, Iswandi mendapat poin tertinggi disusul Lalu Gita Ariadi dan Ridwan Syah di posisi juru kunci. Atas dasar itu Kemendagri merokemdasikan kepada Gubernur NTB untuk mengajukan saudara Dr. Iswandi kepada Presiden RI untuk dilantik sebagai Sekda NTB.
Tentu beberapa pihak bertanya-tanya mengapa bukan Iswandi yang dilantik sebagaimana hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Kemendagri. Hanya yang terhormat Presiden Joko Widodo yang mengetahui. Namun boleh lah saya menebak bahwa surat rekomendasi dari PBNU per tanggal 11 November 2019 yang ditujukan kepada Wakil Presiden RI dengan isi merekomendasikan kader mereka, Drs. Lalu Gita Ariadi, untuk dipertimbangkan sebagai Sekda NTB, menjadi salah satu faktor kemungkinan mengapa Presiden Jokowi akhirnya mengabaikan hasil seleksi resmi.
Hal ini sebenarnya sama sekali tidak jadi polemik di tataran akar rumput. Akan tetapi, jiwa julid saya sebagai seorang netizen memantik diri ini untuk menceritakan suatu fakta yang cukup drama. Bila benar, sekali lagi bila benar surat rekomendasi dari PBNU tersebut lebih sakti dari hasil seleksi, ya, begitulah adanya.
