Paradigma Hubungan Islam dan Politik di Indonesia serta Etika Berpolitik dalam Al Quran dan Hadits

Masalah hubungan Islam dengan negara Indonesia sebenarnya berpusat pada perbedaan pandangan para tokoh politik di Indonesia. Politik sekuler yang sedang menjadi tren di Eropa Barat dihadapkan pada pandangan tokoh politik di Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

Hal ini karena para tokoh pendiri Republik Indonesia telah membuat batas dalam politik di Indonesia dan tampaknya hubungan antara Islam dan negara Indonesia masih dimungkinkan dengan menyesuaikan nilai-nilai ideologis bangsa Indonesia.  

Menurut Nurcholish Madjid, penyesuaian nilai dan ideologi agama merupakan wujud nyata dari hubungan Islam dan negara Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila dan indikator apresiasi sistem politik Indonesia terhadap sebuah identitas peradaban.

Sistem politik Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi dasar asumsi politik modern yang sedang tren di Amerika Utara dan Eropa Barat, melainkan mengadopsi nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Indonesia. 

Dalam konteks ini, Neo-Modernis Islam memandang demokrasi sebagai aturan politik yang paling tepat, sedangkan agama diposisikan sebagai alat pengatur moral dalam penerapannya demokrasi.  

Dalam hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia, ada dua masalah yang dihadapi yaitu, yang pertama adalah masalah filosofis, yaitu, jika klaim agama kepada pemeluknya secara keseluruhan dapat menggeser perekonomian dan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang artinya hal ini juga dapat mengubah prinsip demokrasi di Indonesia. 

Dua masalah sosiologis historis adalah padahal sebenarnya peran agama sering dimanfaatkan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politik mereka dan dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Menurut Abdurrahman Wahid,  ada nilai-nilai demokrasi yang dasar dan ada pula yang merupakan turunan atau lanjutan dari yang utama. 

Menurut beliau, ada tiga nilai utama demokrasi, yaitu keadilan, kebebasan, dan pertimbangan. Keadilan adalah dasar demokrasi dan kesempatan bagi semua orang untuk mengatur kehidupan mereka sesuai dengan keinginan mereka. 

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu di hadapan kekuasaan Negara atau hak individu sebagai warga negara dan hak kolektif masyarakat, sedangkan musyawarah adalah bentuk pemeliharaan kebebasan dan memperjuangkan keadilan melalui musyawarah. 

Ide demokrasi pada dasarnya menganut asas kesetaraan manusia sehingga hak-hak individu untuk mendapat kebebasan terjamin.