Setelah berjalan 100 hari kerja Kabinet Presiden Joko Widodo, banyak masalah yang harus ditangani, salah satu yang menonjol masalah di bidang pelayanan, penanganan, dan penegakan hukum.
Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh ditangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus penerimaan suap dari satu atau dua orang anggota Partai PDI Perjuangan, kemudian disusul masalah korupsi di Asuransi Jiwasraya dan ASABRI yang ditangani KPK.
Di berita-berita televisi masyarakat dapat melihat para ahli hukum kebingungan menjawab masalah-masalah penanganan hukum terhadap kasus suap dan korupsi yang ditangani KPK itu. Apa lagi kami masyarakat awam lebih kebingungan.Ada juga yang bertanya-tanya apakah halal kalau ranah hukum itu dicampuri selubung-selubung politisasi ,  apa lagi politisasik  kotor?
Masyarakat awam seperti kami boleh tidak menyarankan agar  Bapak Presiden Republik Indonesia menghimpun kekuatan para pakar hukum, para pendekar hukum, para penegak hukum, di seluruh Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia dengan jujur, adil, berdasarkan Ke-Tuhannya Yang Maha Esa itu? Ingat pemimpin dan hakim yang adil pasti akan mendapat tempat istimewa dan utama di bawah naungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Presiden pun harus memperhatikan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk batas-batas teritorial, dan zona ekonomi eksklusif perairan Indonesia, agar tidak diganggu negara-negara lain.
Seperti pada kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal nelayan Vietnam dan Cina yang dikawal kapal-kapal penjaga laut mereka. Saat itu Presiden Joko Widodo cepat tanggap bereaksi, sebagai panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia beliau memimpin rapat koordinasi dan mengerahkan pasukan armada TNI Angkatan Laut untuk mengusir kapal-kapal nelayan asing dan kapal-kapal penjaga laut mereka dari Laut Natuna.
Dan masyarakat banyak yang pada pemilihan umum lali memilih pasangan Presiden Ir. Joko Widodo dan K. H. Ma'tuh Amin boleh tidak menagih janji Presiden yang akan meningkatkan stabilitas ekonomi, menyelesaikan masalah BPJS, memperbanyak dan mempermudah lapangan kerja untuk angkatan kerja, dan lain-lain?
