Industri perbankan islam yang berkembang sejak tahun 1970an sebagai awal komersialisasi pembiayaan hingga saat ini tumbuh pesat dan terus mengalami perkembangan. Produk pendanaan dan pembiayaan terus berkembang. Munculnya industrialisasi keuangan islam dalam bentuk bank selain menarik potensi dana umat islam dari pasar uang juga mengakomodasi minat dan kebutuhan umat islam akan sistem keuangan yang tidak mengandung riba. Namun perhatian para ekonom muslim lebih banyak terpusat pada pertumbuhan aset dan perkembangan produk daripada penelitian tentang advisor syariah di lembaga keuangan islam.
Selama ini kinerja lembaga keuangan islam diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Namun, sistem pengawasan kinerja ini masih menerima banyak kritikan karena belum adanya standar penilaian terhadap kualifikasi dan kinerja DPS. Pembahasan mengenai corporate governance belum sepenuhnya di eksplorasi khususnya tentang seleksi dan pelatihan untuk advisor syari’ah, selama ini cenderung diabaikan.
Artikel ini membahas tentang seleksi dan pelatihan untuk advisor syari’ah lembaga keuangan islam di Pakistan. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan proses seleksi dan pelatihan untuk para advisor syari’ah di Pakistan. Menelaah lebih jauh tentang independensi dan dampaknya terhadap efisiensi dan shari’ah compliance perbankan islam. Pakistan merupakan negara republik islam yang pertama mengadopsi sistem keuangan islam murni.
Dengan mengetahui gambaran seleksi dan standar kualifikasi advisor syari’ah di Pakistan, nantinya diharapkan Indonesia dapat menyerap sisi positif adanya peraturan serupa dan menerapkan dalam industri keuangan islam tanah air.
Topik kontrol Syariah internal lembaga keuangan Islam belum banyak diteliti. Beberapa studi ini dirangkum dalam bagian ini. Tindakan lembaga keuangan Islam dipandu oleh badan kontrol agama dikenal sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang terdiri dari sejumlah penasehat syariah (Rammal, 2006). Tujuan dari DPS adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi di sesuai dengan syariah dan memberikan klarifikasi pertanyaan syariah dalam hal apapun terkait lembaga keuangan yang mungkin ditanyakan (Usmani, 1998; Safieddine, 2009). DPS dipekerjakan oleh lembaga keuangan dan bertindak sebagai badan pengendalian internal di organisasi, sehingga meningkatkan kredibilitas bank di mata pelanggan, dan memperkuat kepercayaan Islamnya (Algaoud dan Lewis, 1997).
Akuntansi dan Audit Organisasi Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) - sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1991 di Bahrain untuk membantu mengatur pelaporan keuangan dan audit Lembaga keuangan Islam - telah menetapkan standar untuk pengangkatan dan komposisi DPS. Menurut standar, kewenangan untuk menunjuk anggota DPS harus diberikan kepada rapat umum tahunan para pemegang saham lembaga.
- Pemilihan Advisor Syari'ah di Pakistan
Sebelumnya Bank Negara Pakistan tidak memiliki aturan baku untuk pengawasan syariah di lembaga keuangan islam. sampai pada tahun 2004 Bank Negara Pakistan mengeluarkan standar penunjukan advisor syariah untuk lembaga keuangan islam. Namun belum ada aturan rinci mengenai kualifikasi atau proses seleksi mereka. Standar yang disusun terbatas pada “Fit and Proper criteria for Appointment of Shari’ah Advisor” (State of Bank Pakistan, 2004),yang meliputi lima bidang:
- Kualifikasi minimum dan pengalaman
- Track record
- Solvabilitas dan integritas keuangan
- Integritas, kejujuran dan reputasi
- Konflik kepentingan
Kualifikasi dan pengalaman minimum menyatakan bahwa advisor syari’ah harus berpengalaman minimal lima tahun menjadi ulama’, dan memiliki pengetahuan tentang atau setidaknya akrab dengan industri perbankan. Kualifikasi pendidikan minimum menurut BNP adalah Dars-e-Nizami. Kualifikasi pendidikan lainnya seperti magister, hasil penelitian, perbankan, ekonomi dan keuangan dapat dipandang sebagai tambahan nilai.
Track record dilihat dari riwayat pekerjaan, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai karyawan atau direktur perusahaan. Calon juga harus memiliki prestasi yang baik di tempat bekerja sebelumnya, baik kapasitasnya sebagai karyawan maupun manajer. Surat referensi juga mensyaratkan calon advisor tidak terlibat dalam aktifitas illegal (terutama yang berhubungan dengan bisnis perbankan), seperti tidak pernah masuk dalam blacklist pembayaran pajak baik secara individu maupun lembaga. Tidak pernah terkait kasus pidana atau terlibat penipuan atau kejahatan keuangan, tidak terkait masalah investasi, keuangan/bisnis, kesalahan, penipuan,dsb. Tidak terlibat dalam lembaga yang dicabut izin usahanya atau bermasalah dalam likuidasi.
Terkait dengan integritas, Bank Negara Pakistan mensyaratkan calon dapat memberikan fatwa tentang hukum agama. Poin terakhir terkait konflik kepentingan, advisor syariah tidak boleh merangkap jabatan sebagai advisor syariah di lembaga keuangan lain. Baik itu bank, lembaga pembiayaan investasi, lembaga keuangan non bank perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan perumahan, perusahaan leasing, atau korporasi lainnya.
- Pelatihan Advisor Syariah
