Pidato "Pribumi" agenda politik Anies Baswedan
Hari pertama Anies Baswedan menjadi Gubernur sudah memciptakan kontroversi dari satu kesempatan pidato yang semestinya hanya berisi sapaan, terima kasih kepada rakyat yang telah menjadikannya Gubernur dan menyampaikan kembali komitmen janji kampanye politik. Namun, diisi dengan retorika yang sama sekali jauh dari substansi pemimpin kota/daerah. Secara tidak lansung Anies menciptakan diskriminasi, menambah kemajemukan, ketegangan dalam masyarakat Jakarta dengan menyampaikan istilah pribumi dan non pribumi dalam konteks Gubernur sebagai pelaksana penyelenggara kebijakan umum permerintahan DKI.
Gubernur Anies sangat sadar akan isi pidato yang disampaikan, karena pidato yang sudah tersusun rapi dan tentu sudah dipersiapkan jauh -- jauh hari sebagai sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat setelah pelantikan Gubernur. Pidato yang dibacakan di depan para pendukungnya di balai kota adalah pidato yang sudah dikonsep, bukan pidato yang tiba-tiba untuk merespon suatu kejadian yang tiba-tiba pula. Anies dapat dipersepsikan pihak tertentu sudah rasis sejak dalam pemikiran, gagasan dan perkataan.
Sebagai mantan pejabat, pejabat, bakal capres 2014 konvensi demokrat, mantan rektor, intelektual sulit untuk menganggap Anies Baswedan tidak memiliki sensitifitas realitas masyarakat yang majemuk. Anies tentu mengetahui aturan, etika dalam menyampaikan gagasan -- gagasannya. Dan jelas sekali di Inpres nomer 26 tahun 1998 agar pejabat tidak menggunakan istilah pribumi dalam perencanaan program, perumusan dan perencanaan kebijakan, pelaksanaan kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan.
Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi motivasi Anies Baswedan dengan menyampaikan gagasan yang dirasakan banyak pihak diskriminatif dan menyudutkan golongan atau ras tertentu bahkan mengundang kontroversi.
Jika dilihat dari sudut pandang motif politik, jelas gagasan yang memuat istilah pribumi merupakan sinyal bahkan lebih kasarnya provokasi untuk membelah atau berhadap-hadapan dengan pihak tertentu. Setelah diucapkan dalam pidato Anies Baswedan pada hari pertama menjadi gubernur, gagasan ini dengan cepat dipolitisasi/dimasyarakatkan  melalui media dengan berbagai ulasan dan dibicarakan secara luas di masyarakat.
Sehingga dengan mudah menjadikan gagasan ini muncul kepermukaan sebagai isu politik, namun masih berdiri sendiri belum membumi atau belum dihubungkan dengan konteks tertentu. Namun pada saatnya, jika diperlukan oleh gubernur Anies Baswedan dengan cepat isu ini akan mendapatkan kontekstualnya dalam peristiwa politik beberapa bulan ke depan.
Gagasan ini hampir pasti (karena yang pasti hanya dia yang tahu sebagai pembuat pidato) sengaja dimunculkan oleh Gubernur Anies Baswedan agar tertanam dalam pikiran kolektif masyarakat. Dan dengan cepat menjadi sumber energi atau kekuatan untuk digunakan menggalang opini dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan salah satu janji kampanye Anies, khususnya Janji menolak reklamasi. Seperti yang kita ketahui, respon media sebagaimana yang diharapkan Anies Bawedan berhasil menjadikan gagasannya yang menggunakan istilah pribumi ramai dibicarakan.
Masyarakat luas Indonesia khususnya Jakarta tahu persis pemilik, pengelola pulau -- pulau buatan teluk Jakarta adalah etnis tertentu yang pastinya bukan pribumi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pidato Anies Baswedan . Di sisi lain moratorium pengelolaan pulau-pulau teluk Jakarta sudah dicabut oleh pemerintah pusat melalui menteri terkait. Anies Baswedan merasa perlu untuk mempersiapkan segala sesuatu, utamanya dukungan politik sekaligus membangun kekuatan untuk melawan kebijakan pemerintahan pusat terkait reklamasi teluk Jakarta yang memang dari awal ditolak oleh Anies Baswedan.
Anies Baswedan sadar betul, jika hanya mengandalkan tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah tidaklah cukup kuat untuk mewujudkan janji menolak reklamasi teluk Jakarta. Dapat dilihat dari beberapa kali janji ketemu Sandiaga Uno sebagai wakil Anies Baswedan dengan Menko kemaritiman  tidak terlaksana. Kalau Gubernur Anies Baswedan sendiri sudah jelas tidak akan berkompromi dengan pemerintahan pusat atas penolakanya terhadap reklamasi teluk Jakarta.
 Komproni untuk melanjutkan reklamasi teluk Jakarta sama dengan bunuh diri atau setidaknya negatif poin secara politik bagi Anies Baswedan. Setiap kali wartawan menanyakan janji Anies Baswedan perihal penghentian reklamasi teluk Jakarta, dia hanya menjawab akan melaksanakan sesuai janjinya saat kampanye pilgub DKI. Artinya Anies sedang mempersiapkan langkah -- langkah yang diperlukan untuk mewujudkan janji itu.
