Sulitkah Melindungi Data Pribadi Anda di Indonesia?

Direktur Sistem dan Sumber Daya Informasi Universitas Gadjah Mada Widyawan mengatakan bahwa dampak akibat kebocoran data ini cukup banyak, diantaranya terkait masalah privacy yang lebih banyak menyangkut soal data pribadi, seperti informasi alamat, tanggal lahir, kondisi keuangan yang kemungkinan akan terekspos, selain juga bahaya pencurian identitas, mengutip keterangan pers. 

Kebocoran data juga mengancam reputasi lembaga yang datanya bocor. Lantas bagaimana tren kejahatan siber dalam 5 tahun terakhir dan apa akar masalahnya? Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat perlindungan data pribadi?

Data Patroli Siber Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan, jumlah aduan yang masuk dan dilaporkan oleh seluruh kepolisian daerah (Polda) terkait serangan siber melonjak hampir dua kali lipat dari 2.609 laporan pada 2015 menjadi 4.586 laporan pada 2019.

Tetapi dalam kasus seperti kebocoran e-HAC, apakah kita konsumen perusahaan swasta, atau apakah kita warga negara, parameternya tidak jelas. Artinya ada kemungkinan pemerintah mengabaikan tanggung jawab. 

PeduliLindungi, aplikasi uji dan penelusuran baru yang banyak digembar-gemborkan, baru-baru ini mendapat kecaman karena menyatakan di halaman "Pembatasan Tanggung Jawab" PeduliLindungi tidak bertanggung atas setiap kerugian yang timbul yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap PeduliLindungi."

Sebagai awam, ini berarti ada kemungkinan pemerintah mengabaikan tanggung jawab. PeduliLindungi, aplikasi uji dan penelusuran baru yang banyak digembar-gemborkan, baru-baru ini mendapat kecaman karena menyatakan di halaman "Tentang" bahwa baik pemerintah maupun PT Telkom Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena "pelanggaran atau akses tidak sah ke PeduliLindungi ."

Kontroversinya, aturan ini ada meskipun PeduliLindungi hanya wajib bagi orang Indonesia. Berdasarkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbaru, warga diharuskan menunjukkan sertifikat vaksin pada aplikasi untuk bepergian dan bahkan memasuki pusat perbelanjaan. Mereka menuntut kami untuk bertanggung jawab, tetapi mereka bahkan tidak menjamin keamanan data kami. Itu tidak masuk akal.

Untuk kewaspadaan, sebaiknya warga masyarakat sukarela secara berkala memeriksa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), database yang berisi informasi lengkap tentang peminjam dan peringkat kredit mereka yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Ketika data Anda bocor, informasi pribadi Anda digunakan dalam transaksi penipuan dengan perusahaan pinjaman online. Suatu hari, mereka mungkin mengajukan permohonan untuk menjadi pemberi pinjaman melalui OJK, hanya untuk menemukan bahwa mereka masuk daftar hitam karena pinjaman palsu ini.

Memeriksa nama Anda sendiri di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara berkala adalah cara yang baik untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang menggunakan informasi pribadi Anda untuk penipuan. Anda memang harus mendaftar untuk memeriksa data Anda sendiri, dan prosesnya bisa memakan waktu cukup lama. 

Ini karena Anda harus "mengantre" untuk mengakses data Anda. Tetapi karena seluruh proses dapat dilakukan secara online, ini adalah hal yang baik untuk dilakukan di waktu luang Anda.