Ngeri dengarnya, Propinsi ibukota negara nggak punya uang Bansos bagi rakyatnya. Bisa jadi, pernyataan Sri Mulyani yang mengaku dapat informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy itu salah dengar, atau salah menafsirkan pernyataan pak Menteri. Tetapi mungkinkah itu?
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karakter sosok Muhadjir Effendy yang kalem, mantan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020) dan Menteri Pendidikan sampai menegur Anies Baswedan, merupakan fenomena langka dengan kesantunannya selama ini.
Penyebabnya, karena ketidaksinkronan data penyaluran Bansos bagi masyarakat Jakarta terdampak pandemi COVID-19. Artinya, bisa ditafsirkan bahwa data yang terangkum tidak valid, dan koordinasi kerja tidak berlangsung kondusif.
Jika fenomena ini dijadikan indicator nasional pelaksanaan penyaluran Bansos, yang nota bene Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan saja tidak terlaksana dengan baik, apalagi pelaksanaan pembagian Bansos di daerah? Tetapi bisa juga, pemerintah daerah lebih baik, terkendali dan terorganir dalam pelaksanaannya.
Muhadjir bahkan sampai meminta Anies untuk tidak merubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir, masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Joko Widodo. (detikNews, Jumat, 8 Mei 2020)
Penegasan Sri Mulyani yang menyebut Gubernur Anies Baswedan tidak punya anggaran bantuan sosial di DKI itu, lantas mendapat respon Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (PAN) yang menyayangkan tudingan Menkeu terkesan memojokkan Anies Baswedan, bahkan menyebut pernyataan Sri Mulyani bernuansa politis.
Benarkah Menteri Sri Mulyani melakukan tindakan ceroboh seperti tuduhkan Zita Anjani? Setidaknya publik sudah cukup paham cara kerja yang sudah dibuktikannya selama ini, yaitu semua pernyataann yang disampaikan kepada publik selalu menggunakan basis data yang Sri Mulyani kuasai dan pahami selama ini.
Pernyataan Menteri keuangan itu tentu tidak asal bicara, karena basis data dan informasi yang dipakai sebagai landasan dalam penegasannya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy yang membawahi beberapa kementerian dibawah koordinasinya.
Idealnya Zita Anjani tidak melakukan pembelaan sebatas oral politis semata, tetapi turun langsung kelapangan melakukan pengecekan untuk membuktikan kebenaran pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penyaluran Bansos sembako bagi warga DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang diungkap, hampir semua penerima bantuan dari DKI dapat dobel.
Patut dilakukan investigasi dengan penelusuran data dan bukti yang ada, jika Anies Baswedan menyampaikan hal demikian. "Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan.
Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," terang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat lintas Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bansos melalui telekonferensi di Balai Kota Jakarta, Senin tanggal 4 Mei 2020.
