Ang Tek Khun
Ang Tek Khun digilifepreneur

A popular, psychological view and stories about daily life; a human, personal and community behavior and trends beyond tech.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Manusia di Antara Kota dan Ruang Publik

30 September 2015   23:36 Diperbarui: 1 Oktober 2015   00:47 365 6 7

[caption caption="Foto: Ilustrasi (Pixabay)"][/caption]

Deru pembangunan yang kencang di perkotaan dengan daya pikat tinggi sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi, telah memangsa ruang-ruang hingga menggerus batas dan mengundang arus urbaninisasi yang tak terelakkan. Di sisi lain, kesadaran akan kebutuhan ruang-ruang publik (public spaces) yang muncul kemudian dan dituangkan melalui produk perundangan (hukum), kerap dieksekusi sekadar untuk memenuhi tuntutan kuota yang disyaratkan. Hasilnya, terkadang mewujud hanya dalam rupa ruang tanpa dampak signifikan dan berujung pada kondisi terbengkalai menjadi lahan tidur atau bahkan bertransformasi menjadi kawasan aktivitas "remang" serta mengikis rasa aman warga.

Wacana dan eksekusi ruang publik yang sekadar memenuhi tuntutan legalistik, sudah pasti akan kehilangan orientasi yang sejati, di mana warga (baca: manusia) seharusnya menjadi Subjek. Realitas yang terjadi, kerap kali manusia sebagai subjek tidak hadir dalam pusaran pembangunan. Desain (arsitektur) canggih, pemenuhan sarana fisik semata (tanamam, bangku, wifi) misalnya, lebih mengemuka daripada kajian psikologis akan kebutuhan warga yang ada di kawasan tersebut.

[caption caption="Manusia berebut ruang publik dan sering kali kalah"]

[/caption]

Ketika Amanda Burden berbicara dalam forum TED dengan tajuk How Public Spaces Make Cities Work, ia mulai dari narasi paling mendasar yang kerap pupus dalam benak para pengonsep. Ketika kita berpikir tentang kota, kita cenderung berpikir tentang bangunan, jalan, gedung pencakar langit, atau lalu lintas yang padat dan menyebabkan macet. "But when I think about cities, I think about people," ujar Amanda. Kota tanpa manusia, serupa rumah hantu. Bagi Amanda, yang paling fundamental adalah manusia. Ke mana manusia pergi dan di mana manusia saling berjumpa, itulah esensi keberlangsungan sebuah kota. Dan ruang publik hadir di antara keduanya.

Ketika diminta membenahi ruang publik, Amanda memulai pekerjaannya dengan mendengarkan, mendengarkan, dan mendengarkan. Ia mendengarkan aspirasi warga dan berbicara dengan komunitas warga. Ruang publik yang baik tidak diletakkan di tangan lain kecuali warga, sehingga ruang publik yang baik pada naturnya akan memikat dan mendorong orang untuk hadir, dan kehadiran orang-orang itu pada akhirnya menarik orang lain untuk juga hadir. Hingga tempat itu tak ubahnya rumah kedua yang dirindukan bersama. Dari ruang publik beginilah lahir banyak energi, gagasan, dan transformasi bagi komunitas, bangsa, dan negara.

Kisah Openbare Vergaderingen dan Kiprah Persada Studi Klub

Dari artikel yang ditulis Rianne Subijanto, kita akan mendapati kisah mengenai fungsi liat ruang publik yang mengukir sejarah. Ringkas kata, tahun 1920-1926 adalah periode titik balik sejarah gerakan revolusi sosial di Indonesia (gerakan anti-kolonial). Jika sebelumnya asosiasi dan rapat diadakan oleh dan untuk kaum elite pribumi, maka pada rentang ini Rianne mencatat telah berlangsung sekitar 900 rapat umum diadakan di Hindia Belanda yang terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. "Pertemuan-pertemuan ini diadakan di daerah pegunungan, pesisir pantai, dan bahkan daerah terpencil lainnya di rumah-rumah, lapangan, kantor, dan bioskop dengan jumlah peserta 50-10.000 orang termasuk laki-laki, perempuan, orang Tionghoa, pribumi dan warga keturunan India dan Arab."

Minimnya akses pendidikan, tulis Rianne, membuat openbare vergaderingen menjadi alat pendidikan untuk mayoritas rakyat yang tidak sekolah. Di sini, biasanya koran dibacakan dengan keras untuk kemudian dibahas dan didebatkan. Tak pelak openbare vergaderingen menjadi ajang bagi masyarakat memperbarui pengetahuannya tentang masalah luar negeri, analisis sejarah, dan isu-isu lokal lainnya.

Kisah kedua, hanya sekadar memperpendek rangkaian contoh, kita melompat pada apa yang terjadi di kota Yogyakarta pada kisaran waktu 1968/69 hingga 1977. Tanpa mengecilkan eksistensi kantong-kantong budaya di beberapa kota kunci di tanah air, hal fenomenal yang patut diungkap adalah kehadiran Persada Studi Klub (PSK) dari rahim kota Yogyakarta, atau tepatnya ruang publik bernama trotoar. Sejarah sastra di tanah air mencatat komunitas penyair (sastrawan) muda ini eksis di trotoar Jalan Malioboro dengan motor penggerak bernama Umbu Landu Paranggi.

[caption caption="Malam Sastra Bulan Purnama di Tembi, Yogyakarta"]

[/caption]

Dari aktivitas “menggelandang” di kaki lima ini muncul energi besar dalam membuka wawasan, menggulirkan gagasan, dan mendorong karya. Pada masa keemasannya, sebelum Umbu hijrah ke Bali hingga kini, komunitas ini mampu menjadi titik pijar bagi sekitar 1500-an pegiat sastra. Tak heran bila di masa itu, jauh sebelum reformasi meruntuhkan imaji sangar atas kata “presiden”, Umbu sudah didaulat menjadi Presiden Malioboro.

Alhasil, dari komunitas warga yang ber-elan vital di ruang publik ini, lahir banyak karya yang menghiasi wajah sastra Indonesia serta sosok-sosok penyair, budayawan, seniman yang mengukir kiprah nasional. Sebutlah saja beberapa yang mudah diingat misalnya Emha Ainun Najib, Ebiet G Ade, Mustofa W Hasyim, dan Linus Suryadi AG. Dan tak boleh diingkari, pada masa itu PSK menjadi buah bibir dan acuan kehadiran banyak pegiat sastra dari berbagai kalangan dan daerah.

Kota Terperangkap Dalam Bias

Berkebalikan dari itu yang akan terjadi bila manusia tidak menjadi pusat orientasi. Bakti Setiawan tanpa segan berbicara tegas dalam diskusi panel "Psikologi Perkotaan: Intervensi Kita dalam Kota" di Universitas Indonesia (2014). Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia ini dengan gamblang mengungkapkan terjadinya enam konsep pembangunan yang bias dilakukan oleh para perancang, perencana, dan pengambil kebijakan pembangunan kota. Mengutip langsung, keenam bias tersebut adalah:

Pertama, terkait aspek material atau fiskal. Pembangunan hanya mementingkan materi tanpa memerhatikan kearifan lokal, budaya, dan identitas warga.

Kedua, terkait pembangunan yang dilaksanakan dengan lebih menguntungkan pengusaha kapital atau komersial. Dalam bias kapital, sumber daya kota, termasuk warga yang tinggal di wilayah tertentu, difungsikan sebagai komoditas yang semata dinilai bisa memberikan keuntungan materi.

[caption caption="Trotoar dengan guiding block di Yogyakarta: Mengapa di sini dan untuk siapa?"]

[/caption]

Ketiga, bias personal ketika perencanaan dan pembangunan kota lebih memihak kepentingan individu.

Keempat, bias spasial, yaitu kecenderungan menata kota dari aspek ruang saja.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2