Kota Mungkid-Magelang | laskarjagad.blogspot.com || Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, KH Muhammad Yusuf Chudlori, melakukan penggemblengan konsolidatif untuk pemenangan pasangan Cabup-Cawabup Magelang, Rohadi Pratoto dan Muhamad Achadi di Tegalrejo Magelang, kemarin malam (21/9). Konsolidasi dihadiri ratusan warga dan tokoh masyarakat.
Hadir dalam acara itu sejumlah alim ulama, antara lain KH Tholhah, KH Syamsul Maarif, KH Muhammad Sowam, KH Ahmad Zaini, dan KH Ahmad Sobirin. Hadir juga ketua DPC PKB Magelang Muhammad Achadi yang juga calon Wakil Bupati. Acara juga menghadirkan sejumlah caleg daerah pemilihan Pakis, Tegalrejo, Candimulyo, dan Sawangan.
Gus Yusuf, demikian panggilan akrabnya, menyatakan warga nahdliyin harus memegang kekuasaan dengan tujuan agar mudah melakukan ijtihad politik dalam mempertahankan nilai-nilai Islam ala Ahlussunah wal Jamaah dan melakukan transformasi sosial secara signifikan bagi warga yang masih tertinggal.
Dalam kesempatan ini Gus Yusuf menggembleng para caleg PKB dan Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rohadi dan Achadi. Tujuannya agar saat kekuasaan kelak dipegang maka pemanfataannya harus benar-benar sesuai ajaran alim ulama dan nilai-nilai Islam ala Ahlussunah wal Jamaah.
"Pak Rohadi Calon Bupati dan Mas Achadi Calon Wakil Bupati ini sudah saya tanting. Siap apa tidak nderek ngelmune ngulama'? Piyambake sanggup dan siap. Kalo begitu ya mari maju, Bismillah," kata Gus Yusuf.
Gus Yusuf bercerita, bahwa dewasa ini gerakan internasional dari Timur Tengah sudah masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan mengganti aqidah Islam Ahlussunah wal Jamaah dengan aqiqah Wahabi. Aqidah Wahabi yang masuk ke Indonesia, antara lain, melalui jalur alumni santri yang pernah belajar di sana.
Untuk menyebarkan ajaran ini mereka melakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui kekuasaan. Apalagi mereka mempunyai dana yang besar.
"Juga penyebarannya dengan mendirikan pondok pesantren. Hari ini ancaman Wahabi sudah di depan mata," kata Gus Yusuf.
Oleh sebab itu, berdiri dan tidaknya pondok pesantren tergantung pada ijin penguasa setempat, yaitu lurah, camat, dan bupati/wakil bupati. Sehingga kekuasaan, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, mengapa harus dipegang antara lain agar tidak mudah memberikan ijin pendirian pondok pesantren yang secara tiba-tiba dan akan mengganti aqidah Islam yang damai dan toleran dengan aqidah Wahabi.
"Di sinilah pentingnya kita harus punya Bupati dan Wakil Bupati yang manut ulama dan aqidahnya bisa ditata. Sebab 'assiyasah mabniyatun ala aqidatiha'. Bahwa politik pasti akan berdiri pada ideologinya. Jika ia berangkat dari PKB jelas aqidahnya Islam Ahlussunah wal Jamaah," kata Pengasuh Pondok Pesantren API Salafi, Tegalrejo, Magelang.
Katanya, mengapa ormas Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan PKB, karena NU ingin ikut menata dan mewarnai kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia.
"Sekaligus untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam ala Ahlussunah wal Jamaah," katanya. | kholilul rohman ahmad
