Pandemi Covid-19 ( Corona) sudah mulai menjadi masalah yang biasa di hadapi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Terhitung sudah 11 bulan yang lalu hampir setahun tepatnya pada tanggal 03 Maret 2020 Presiden Indonesia, bapak Jokowi Dodo didampingi Menteri Kesehatan Bapak dr. Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. (Kompas.com:03/03/2020).
Sampai hari ini wabah virus pandemi covid-19 belum ter tuntaskan, statistik jumlah masyarakat yang terdampak belum juga melandai. Menurut data Worldometer pada Senin (1/2/2021) siang, total kasus aktif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 175.095 orang. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan kasus aktif terbanyak di Asia. Hal tersebut menjadi bumerang bagi pemerintah dan sampai saat ini pemerintah terus berusaha mencari jalan terbaik agar upaya penanganan COVID-19 berjalan dengan semestinya dan grafik masyarakat yang terkena covid-19 di Indonesia mulandai.
Disisi lain masyarakat sudah mulai resah dengan pandemi COVID-19, bukan hanya kesehatan yang menjadi persoalan, namun banyak persoalan yang datang dalam lingkungan masyarakat yang harus di hadapi, masalah ekonomi menjadi persoalan yang paling fundamental harus di hadapi masyarakat.
Demi menurunkan persebaran COVID-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya PSBB ( Pembatasan sosial berskala Besar ). Walaupun tujuannya positif tetapi bagi masyarakat seolah menjadi bumerang. Sudah banyak masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian di masa covod-19, beberapa perusahaan sudah banyak melakukan PHK massal serta UMKM yang tidak bisa survive di masa covid-19.
PHK Masal yang di lakukan oleh beberapa perusahaan sudah terjadi beberapa gelombang. Sampai Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dimana pada Februari lalu jumlah pengangguran berada di angka 6,9 juta. Beberapa bulan kemudian yakni Agustus 2020 jumlahnya telah mencapai 9,7 juta orang (cnbcindonesia.com;04/12/2020). Lain lagi Para pelaku usaha UMKM yang tidak bisa survive yang berujung gulung tikar. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Rully Indrawan mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kelangsungan UMKM. Dari data yang ia terima 90% UMKM kegiatan usahanya terganggu karena adanya Pandemi Covid-19.
Banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pengangguran harus di sikapi secara serius oleh pemerintah. Sumber daya manusia yang produktif yang kehilangan pekerjaan semestinya di berikan wadah untuk meyambung kehidupan mereka. Bukan hanya bantuan sosial yang sebenarnya mereka butuhkan, namun tempat untuk berkerja dan melanjutkan kehidupan dengan semestinya.
Pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan setelah masa covid-19 nasib Sumber Daya Manusia yang terbuang atau menganggur harus di bagaimanakan. Ini menjadi tanda tanya besar di benak masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah. Tentunya apabila pemerintah acuh tak acuh dengan persoalan tersebut mereka yang kehilangan pengangguran akan kebingungan mencari pekerjaan. Terlebih lagi para pelaku usaha UMKM yang terdampak, di sisi lain khawatir modal finansial habis di pakai ketika masa COVID-19. Masyarakat yang terdampak Covid-19 dan bahkan kehilangan sumber mata pencaharian, tentunya mereka sangat berharap penuh terhadap pemerintah. Pemerintah harus mewadahi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memang benar-benar terdampak oleh Covid-19.
Harapannya, setelah COVID-19 grafiknya melandai dan pemerintah harus segera mengeluaran kebijakan dan Melakukan pendataan yang akurat untuk menampung serta memfasilitasi masyarakat yang memang benar-benar terdampak. Hal ini di nilai sangat perlu demi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan menemukan kembali sumber mata pencaharian.
Semoga Pandemi COVID-19 (Corona) cepat selesai, dan persoalan yang terjadi akibat Pandemi COVID-19 serta kehidupan kembali normal seperti sediakala.
