OLEH: Khoeri Abdul Muid
Menurut data BPS yang bersumber dari Korlantas Mabes Polri dalam detik.com (11/7/2014) dikatakan Indonesia punya catatan kelam soal nasib pengguna jalan raya.
Setidaknya 330 ribu jiwa melayang sepanjang 1992-2013 (22 tahun) oleh karena kecelakaan lalu lintas jalan raya (laka lantas).
Ini artinya, angka rata-rata korban tewas laka lantas di Indonesia dalam rentang waktu 22 tahun terakhir mencapai 41 jiwa perhari.
Lebih memprihatinkan adalah perkebmangan ter-update. Selama tahun 2013 lalu (data 2014 belum dirilis), korban tewas laka lantas mencapai 26.416, yang artinya ada lebih 2.000 jiwa/bulan atau 70-75 jiwa/hari atau ada 3 jiwa /jam yang melayang gara-gara laka lantas.
DENDAM?
Yup. Sampai di sini saya teringat dengan materi diskusi ayah saya, H. Thoyib (Lahir: 1931) dengan sahabatnya yang lebih sepuh (tua) yang pernah diromushakan ini mengenang perjuangan zaman Jepang yang dikontekskan dengan fenomena kekinian.
Entah konsklusi kelakar atau ada benarnya, dikatakan bahwa banyaknya korban tewas laka lantas dewasa ini sebenarnya merupakan ejawantah “dendam” perang Jepang.
Dikatakan lebih lanjut bahwa dengan menguasai pasar kendaraan bermotordi mana-mana ---meski safety-nya katanya terus-menerus ditingkatkan namun CC-nya yang cenderung juga terus-menerus ditingkatkan itu, Jepang sesungguhnya sedang mereguk keuntungan finansial sekaligus melampiaskan “dendam” kekalahan perangnya pada Perang Dunia (PD) II lalu yang memakan banyak korban jiwa di pihaknya dalam rangka menggapai ambisinya membentuk suatu imperium Asia.
Pada PD II itu, musuh Jepang sebenarnya ialah sekutu yang dipimpin Amerika, sementara bangsa Indonesia adalah pihak imbas karena merupakan obyek penderita yang diperalat.
Sebagaimana diketahui bahwa begitu pada 8 Desember 1941 Jepang membom Pearl Harbor ---pangkalan terbesar angkatan laut Amerika di Pasifik, maka selanjutnya tentara Jepang yang bagaikan tsunami itu bergerak ke selatan, hingga pada 8 Maret 1942 mengambil over kekuasaan Belanda atas Indonesia.
Karena sadar, sebentar ataupun lama, Sekutu pasti akan balik menyerang, maka semenjak itu pula Jepang menerapkan politik ekonomi perang di wilayah-wilayah penguasaannya, termasuk di Indonesia, yakni sistem ekonomi yang bercirikan adanya pengaturan-pengaturan, pembatasan-pembatasan dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah, yang dalam prakteknya diwarnai oleh perampasan hasil-hasil panen rakyat.
Singkat cerita, dalam kurun waktu pendudukan Jepang (tiga tahun setengahan) itu, bangsa Indonesia mengalami kelaparan dan serangan penyakit yang mengganas dan mematikan. Karenanya, pada pasca menyerahnya Jepang setelah dibom oleh Sekutu, para pemuda Indonesia semakin percaya diri melakukan perlawanan terhadap siapa saja yang menghalangi kehendaknya untuk menjadi negara merdeka, termasuk terhadap tentara pendudukan Jepang.
Dan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada sesi inilah bangsa Indonesia berkesempatan membalaskan “dendam” penderitaannya itu. Sehingga, pada konteks yang itu, barangkali, letak rasionalisasi konsklusi ayah dan sahabatnya itu menemui relevansinya.
NGERI
Yup. Terlepas dari tingkat kebenaran konsklusi yang mengasumsikan laka lantas sebagai “dendam” Jepang itu, maka sesungguhnya “dendam” itu lebih ngeri jika dibandingkan dengan jumlah korban mati di pihak Indonesia selama pendudukan Jepang (3,5 tahun) yang diperkirakan mencapai 4 jutaan itu.
Sebab, jika kita mengambil rentang data yang 22 tahun (1992-2013) yang memiliki rerata korban tewas laka lantas 41 jiwa per hari saja, maka dalam kurun waktu dengan 3,5 tahun (setara dengan durasi invasi Jepang), sama dengan telah menelan 52 ribu lebih jiwa bangsa Indonesia.
Apalagi, bila dibandingkan dengan rerata data pada satu tahun terakhir (2013) yanghingga 70-75 jiwa per hari atau 3 jiwa per jamnya itu, maka dalam waktu 3,5 tahun sama dengan melayangkan nyawa sejumlah 95,8 ribu lebih.
Sungguhpun demikian, faktor penyebab tewas laka lantas bukanlah karena faktor “dendam” Jepang sebagaimana secara apriori diasumsikan itu, melainkan lebih banyak karena faktor ketidak-disiplinan para pengguna jalan berdasar standard safety maupun regulasi.
(Sebagaimana pula diketahui, hubungan Jepang-Indonesia modern, yang selama ini berjalan, tetap baik-baik saja. Bahkan, tercatat bahwa Jepang kini merupakan negara donatur hutang Indonesia tertinggi).
Pun demikian, faktor ketimpangan rasio pertumbuhan kendaraan bermotor dengan pertumbuhan jalan kita masih sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari rezim penguasa, utamanya bagaimana memecahkan “pelebaran” jalan pantura Jawa yang notabene penyumbang angka tewas laka lantas terbesar Indonesia.
Sebab, populasi kendaraan kita yang kini menembus angka 104,2 juta unit ini bertumbuh sekitar 10-11% per tahunnya, sementara jalan kita hanya bertumbuh di kisaran angka 2,4% saja.
Ini adalah saya kira salah satu agenda yang menghadang rezim penguasa baru Indonesia, Prabowo ataupun Jokowi nantinya.
Demikian.
Salam.***