Mohon tunggu...
Khoeri Abdul Muid
Khoeri Abdul Muid Mohon Tunggu... Administrasi - Infobesia

REKTOR sanggar literasi CSP [Cah Sor Pring]. E-mail: bagusabdi68@yahoo.co.id atau khoeriabdul2006@gmail.com HP (maaf WA doeloe): 081326649770

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Politik Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi atau Kompromi?

8 Oktober 2024   12:09 Diperbarui: 8 Oktober 2024   12:14 115
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
edywahyono.detik.com

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Bagaimana susunan kabinet Prabowo-Gibran akan membentuk jalannya pemerintahan? Apakah penambahan kementerian sekadar strategi untuk merangkul koalisi pendukung, atau ini adalah bagian dari kompromi politik yang lebih dalam? Di balik pembentukan kabinet pemerintahan periode 2024-2029, tersimpan dinamika yang mencerminkan kekuatan politik patronase, negosiasi koalisi, dan hak prerogatif presiden.

Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, isu susunan kabinet semakin menjadi perhatian publik. Pasangan ini diprediksi akan memperluas jumlah kementerian melebihi kabinet sebelumnya, langkah yang dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi partai-partai pendukung di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pertanyaannya, apakah langkah ini hanya sekadar bagi-bagi kursi, atau bagian dari strategi politik yang lebih cerdas?

Koalisi dan Kepentingan: Mengakomodasi atau Mengendalikan?

Dari perspektif teori koalisi pemerintahan, pembentukan kabinet adalah langkah krusial dalam menjaga stabilitas politik. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, kabinet sering kali menjadi alat untuk menjaga harmoni antara partai-partai pendukung pemerintahan. Dengan koalisi yang melibatkan berbagai partai besar dan kecil, Prabowo menghadapi tantangan untuk merangkul seluruh spektrum politik tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan.

Langkah menambah jumlah kementerian adalah upaya untuk menghindari potensi konflik antar partai pendukung. Semakin banyak posisi di kabinet, semakin besar peluang untuk memuaskan tuntutan politik masing-masing partai, menjaga dukungan mereka di parlemen. Namun, apakah penambahan ini akan memperkuat pemerintahan atau justru melemahkan efisiensi pemerintahan? Inilah dilema klasik dalam politik koalisi.

Politik Patronase: Megawati, NU, dan Muhammadiyah

Selain koalisi partai, faktor politik patronase juga memainkan peran penting dalam susunan kabinet. Hubungan antara patron dan klien terlihat jelas dalam posisi PDIP yang masih menunggu arahan dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. PDIP, sebagai partai besar dengan sejarah panjang, sangat bergantung pada keputusan patronnya, Megawati, terkait siapa yang akan diusulkan masuk kabinet.

Di sisi lain, organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU juga terlibat secara tidak langsung. Nama-nama seperti Abdul Mu'ti dari Muhammadiyah dan spekulasi mengenai jatah kursi menteri untuk NU mencerminkan bagaimana patronase sektoral bekerja. Penempatan kader dari organisasi ini tidak hanya soal kemampuan, tetapi juga tentang menjaga hubungan baik dengan kelompok masyarakat yang memiliki basis massa besar dan pengaruh signifikan.

Hak Prerogatif Presiden: Di Mana Prabowo Berdiri?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun